Pemerintah mulai memperketat pengawasan bantuan sosial setelah temuan penyalahgunaan dana negara dikaitkan dengan judi online. Langkah ini membuat lebih dari 11.000 keluarga penerima manfaat dicoret dari daftar pada triwulan pertama 2026.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut pencoretan dilakukan ketika ada temuan yang menunjukkan bantuan tidak digunakan sesuai tujuan. Pemerintah ingin memastikan bansos benar-benar menjadi bantalan ekonomi keluarga, bukan dialihkan ke aktivitas terlarang.
Data penerima terus diperbarui
Saifullah mengatakan jumlah penerima yang dicoret pada triwulan pertama 2026 mencapai lebih dari 11.000 KPM. Pada triwulan kedua, ada tambahan 75 KPM yang ikut kehilangan hak bantuannya.
Pemerintah tetap mengikuti perkembangan data agar penyaluran bansos berjalan sesuai sasaran. Evaluasi ini dilakukan untuk menjaga agar bantuan negara tidak jatuh ke pihak yang menyalahgunakannya.
Temuan serupa sudah muncul sejak tahun lalu
Penertiban penerima bansos bukan baru dimulai tahun ini. Pada 2025, lebih dari 600.000 penerima tercatat terlibat dalam aktivitas perjudian serupa berdasarkan pemeriksaan di lapangan.
Kementerian Sosial kemudian memberi kesempatan kepada sebagian penerima yang sempat dicoret untuk kembali melalui proses reaktivasi dan verifikasi ulang. Proses itu juga disertai pendampingan agar penerima memahami konsekuensi bila pelanggaran diulangi.
Tidak ada toleransi untuk pelanggaran berulang
Saifullah menegaskan penerima yang kembali menyalahgunakan bantuan tidak akan mendapat toleransi. Ia menyebut mereka bisa dicoret secara permanen jika terlibat lagi dalam praktik serupa.
Sikap itu menunjukkan pemerintah ingin memberi efek jera di tengah upaya menjaga integritas program perlindungan sosial. Bantuan sosial diposisikan sebagai perlindungan untuk keluarga penerima, bukan ruang bagi perilaku yang merugikan diri sendiri dan negara.
Sinkronisasi data diperketat
Kementerian Sosial juga sudah menyerahkan data terbaru hasil pemutakhiran Badan Pusat Statistik kepada PPATK. Sinkronisasi dilakukan agar data penerima bantuan sesuai dengan kondisi terbaru di lapangan.
Hasil penyelarasan itu mengonfirmasi adanya tambahan ribuan penerima manfaat baru yang tercatat melakukan transaksi judi online. Pemerintah menilai penyamaan data penting supaya bantuan tidak salah sasaran.
Pengawasan di daerah ikut diperkuat
Di tingkat pelaksanaan, Kementerian Sosial memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah di berbagai tingkatan. Pengawasan penyaluran bantuan dibuat lebih intensif agar penerima memahami batasan penggunaan dana yang berasal dari negara.
Pendampingan juga menjadi bagian dari pencegahan agar penerima tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pemerintah ingin memastikan bansos tetap berfungsi sebagai perlindungan sosial yang tepat sasaran dan tidak berubah menjadi sumber dana untuk aktivitas ilegal.
-
-
-
-
