Defisit anggaran pemerintah melebar cukup tajam pada awal 2026 seiring belanja negara yang melaju lebih cepat dari penerimaan. Hingga 31 Maret 2026, defisit tercatat Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto.
Di saat yang sama, belanja negara sudah mencapai Rp815 triliun. Realisasi itu naik 31,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, ketika belanja masih berada di Rp620,3 triliun.
Dorongan terbesar datang dari belanja pemerintah pusat yang bergerak jauh lebih cepat. Hingga akhir Maret, realisasinya mencapai Rp610,3 triliun, naik dari Rp413,2 triliun pada Januari hingga Maret tahun lalu.
Belanja pusat menjadi penopang utama
Di dalam belanja pemerintah pusat, pos Kementerian dan Lembaga mencatat realisasi Rp281,2 triliun. Angka itu tumbuh 43,4 persen secara tahunan dan menunjukkan akselerasi belanja yang kuat pada tiga bulan pertama tahun ini.
Selain itu, belanja non-K/L juga ikut menguat. Realisasinya mencapai Rp329,1 triliun, melonjak 51,5 persen dibandingkan kuartal pertama tahun lalu.
Kombinasi dua pos itu membuat pengeluaran pusat menjadi motor utama kenaikan belanja negara di awal tahun. Tekanan fiskal pun lebih banyak muncul dari sisi belanja pusat ketimbang dari transfer ke daerah.
Transfer ke daerah justru sedikit turun
Berbeda dengan belanja pusat, transfer ke daerah bergerak melemah tipis. Hingga 31 Maret 2026, realisasinya tercatat Rp204,8 triliun, lebih rendah dibandingkan Rp207,1 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Penurunan 1,1 persen itu membuat komposisi belanja negara pada awal tahun lebih berat ke pemerintah pusat. Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa dorongan fiskal kuartal I-2026 tidak ditopang secara seimbang oleh penyaluran ke daerah.
Penerimaan masih tumbuh, tetapi belum menahan laju belanja
Dari sisi pendapatan, kas negara masih mencatat pertumbuhan. Hingga akhir Maret 2026, pendapatan negara mencapai Rp574,9 triliun atau setara 18,2 persen dari target APBN setahun penuh sebesar Rp3.153 triliun.
Realisasi itu tumbuh 10,5 persen secara tahunan. Artinya, penerimaan tetap bergerak positif, tetapi laju belanja yang lebih cepat membuat keseimbangan anggaran ikut tertekan.
Pelebaran defisit ini menjadi kontras dengan posisi tahun sebelumnya. Pada periode yang sama tahun lalu, defisit masih berada di Rp99,8 triliun atau 0,41 persen dari PDB.
Meski defisit membesar, pemerintah tetap menjaga batas defisit tahunan di level 2,68 persen terhadap PDB. Batas tersebut menjadi rambu utama dalam pengelolaan fiskal sepanjang tahun berjalan.
