Bagi warga yang tiap hari melintasi rel, masalahnya bukan hanya soal ada atau tidaknya perlintasan liar. Yang lebih terasa justru ketika akses itu ditutup tanpa jalan pengganti, sementara keselamatan di lapangan masih bergantung pada perlengkapan seadanya dan penjagaan swadaya.
Sorotan itu kembali menguat setelah tragedi kecelakaan KRL di Bekasi Timur memunculkan lagi perbincangan tentang ribuan perlintasan kereta api liar di Indonesia. Di tengah dorongan penertiban, suara para penjaga yang selama ini bekerja tanpa status resmi ikut terdengar lebih keras.
Salah satu yang menyuarakan kondisi itu adalah Al, mantan penjaga perlintasan liar di Jawa Barat. Ia mengaku sudah 15 tahun berjaga di pinggir rel dan melihat sendiri bagaimana keselamatan warga kerap ditopang oleh upaya darurat, bukan oleh fasilitas resmi yang memadai.
Menurut Al, persoalan di lapangan tidak bisa dipandang hanya dari sisi keberadaan perlintasan liar. Ia menilai penanganan yang lambat dan sarana yang minim justru membuat risiko tetap tinggi, baik bagi pengguna jalan maupun bagi orang-orang yang berjaga.
Jaga rel dengan alat seadanya
Selama bertahun-tahun, Al dan rekan-rekannya tidak bekerja dengan palang pintu yang layak. Mereka hanya memakai bambu, tali tambang, dan pemberat yang dimasukkan ke karung untuk menutup akses saat kereta melintas.
“Karena kita kan di sana palangnya cuma seadanya, Mba. Cuma pakai bambu, pemberatnya dimasukin karung,” ujar Al dalam podcast di kantor Suara.com, Jakarta Barat, dikutip Selasa (12/5/2026).
Kondisi itu memperlihatkan bahwa keamanan di sejumlah perlintasan masih banyak bergantung pada inisiatif warga. Di saat yang sama, para penjaga swadaya berada dalam posisi yang rentan karena tidak memiliki perlindungan hukum yang jelas.
Posisi rentan itu juga membuat mereka kerap berada di garis depan ketika terjadi persoalan. Saat kecelakaan terjadi di titik yang belum tertangani secara resmi, para penjaga swadaya sering menjadi pihak yang paling mudah disorot.
Tuntutan utama: palang resmi yang layak
Al tidak meminta persoalan selesai hanya dengan menutup perlintasan liar. Ia justru mendorong adanya palang pintu resmi yang layak agar warga tetap bisa melintas dengan aman.
“Ya itu paling ya, paling kita minta perhatiannya dari KAI, buat dibantu bikin palang lah, palangnya bikin yang serius,” katanya.
Ia menilai warga sekitar tetap bisa dilibatkan karena mereka paling memahami kondisi dan ritme lalu lintas di lingkungan masing-masing. Bagi Al, solusi yang paling masuk akal adalah kolaborasi antara pihak berwenang dan warga setempat.
Dalam pandangannya, penyediaan infrastruktur resmi jauh lebih baik daripada membiarkan penjagaan terus memakai alat darurat yang tidak memenuhi standar. Dengan begitu, keselamatan tidak lagi bergantung pada bambu dan karung.
Kekhawatiran saat perlintasan ditutup
Wacana penutupan perlintasan liar juga memunculkan kekhawatiran baru bagi warga yang tinggal di sekitar rel. Al menilai penutupan tanpa jalur alternatif justru bisa membuat mobilitas harian menjadi lebih berat.
“Masalahnya kalo itu ditutup kita muternya harus berkilo-kilo kak, jauh banget, tapi macetnya ampun-ampunan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa perlintasan kereta bukan semata soal angka kecelakaan. Bagi warga, jalur itu juga menjadi akses untuk bekerja, bergerak, dan menjalani aktivitas sehari-hari.
Karena itu, Al berharap penertiban tidak hanya berhenti pada rencana penutupan. Jika akses memang harus diubah, jalur pengganti perlu disiapkan agar warga tidak terbebani terlalu jauh.
Akses warga dan keselamatan harus berjalan bersama
Bagi masyarakat sekitar rel, keputusan soal perlintasan selalu punya dampak sosial yang langsung terasa. Perlintasan menjadi urat nadi aktivitas harian, sehingga perubahan pada titik itu ikut memengaruhi mobilitas dan kenyamanan warga.
“Ya balik lagi ya, maksudnya kalo emang harus ada penutupan gitu ya harus dikasih juga jalan alternatifnya jangan terlalu muter jauh, apakah tetap kita yang jaga, tetap tolong bantu palang pintu keretanya aja yang dirapihin,” ujarnya.
Pandangan itu menunjukkan bahwa keselamatan dan akses warga tidak seharusnya dipertentangkan. Yang dibutuhkan adalah perlintasan yang lebih tertib, palang yang layak, serta perlindungan yang jelas bagi para penjaga di lapangan.
Source: www.suara.com-
-
-
-
