Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dipastikan tetap menjadi prioritas meski pemerintah melakukan efisiensi pada sejumlah pos belanja operasional dalam APBN 2026. Badan Gizi Nasional menegaskan, penyesuaian anggaran itu tidak diarahkan untuk memangkas komitmen terhadap layanan yang sudah menjangkau jutaan penerima.
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S. Deyang, menyebut efisiensi yang dilakukan pemerintah justru dimaksudkan agar belanja negara lebih tepat sasaran. Ia menegaskan, langkah tersebut tidak menyentuh komitmen program MBG.
Di tengah penyesuaian belanja negara, BGN tetap menjaga koordinasi dengan Kementerian Keuangan. Nanik mengatakan pihaknya menghormati dan mengikuti arahan pemerintah, termasuk dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, agar pelaksanaan program tetap sejalan dengan kebijakan fiskal yang berlaku.
BGN menilai kerja sama antarlembaga menjadi kunci agar pelaksanaan program tidak terganggu. Karena itu, lembaga tersebut menekankan pentingnya tata kelola anggaran yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
Dukungan anggaran tetap besar
Dalam APBN 2026, pagu anggaran BGN ditetapkan sebesar Rp268 triliun. Dana ini disiapkan untuk mendukung operasional program MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di berbagai daerah.
Besarnya alokasi itu menunjukkan bahwa program ini tetap mendapatkan ruang fiskal yang kuat. BGN menilai efisiensi seharusnya diarahkan untuk memperkuat kualitas pelaksanaan, bukan mengurangi layanan yang diterima masyarakat.
Cakupan MBG juga terus meluas. Hingga 24 Mei 2026, BGN mencatat program ini sudah menjangkau sekitar 62,4 juta penerima manfaat melalui 29.225 SPPG di seluruh Indonesia.
Skala pelaksanaan yang sangat besar itu membuat BGN berhati-hati dalam menempatkan efisiensi anggaran. Lembaga tersebut menilai penyesuaian belanja perlu dipakai untuk menjaga efektivitas program, sekaligus memastikan pelayanan kepada penerima manfaat tetap optimal.
Efisiensi diarahkan ke efektivitas
Posisi BGN dalam kebijakan ini cukup tegas. Di satu sisi, lembaga tersebut mengikuti upaya pemerintah untuk memperkuat penggunaan anggaran negara, tetapi di sisi lain tetap menjaga agar program strategis nasional itu tidak kehilangan daya jangkau.
Nanik menegaskan bahwa prinsip utama BGN adalah memastikan pelayanan kepada penerima manfaat tidak terganggu. Dengan begitu, efisiensi tidak dipahami sebagai pengurangan komitmen, melainkan sebagai cara untuk membuat pelaksanaan program lebih tepat guna.
BGN juga memandang keberlanjutan MBG sangat bergantung pada sinergi antara lembaga terkait. Karena itu, koordinasi dengan Kementerian Keuangan terus dijaga agar arah kebijakan fiskal dan kebutuhan program dapat berjalan seiring.
Program MBG sendiri menjadi salah satu perhatian Presiden Prabowo Subianto. Dalam situasi penyesuaian belanja negara, BGN menegaskan bahwa yang dijaga bukan hanya anggaran, tetapi juga kualitas layanan yang sampai ke masyarakat.
-
-
-
-
