Efisiensi anggaran kembali mendapat sorotan sebagai alat untuk memperkuat ekonomi daerah, bukan hanya sebagai cara menekan belanja. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa pengelolaan fiskal yang cermat perlu berjalan bersama sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar hasil pembangunan benar-benar terasa di masyarakat.
Pernyataan itu ia sampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 untuk penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang. Dalam forum tersebut, Bima menekankan bahwa ukuran keberhasilan pembangunan daerah tidak cukup dilihat dari besar kecilnya anggaran yang tersedia.
Menurut dia, yang lebih penting adalah kualitas belanja, kemampuan daerah memperkuat pendapatan asli daerah, serta pengawalan program prioritas yang dijalankan secara searah. Jika tiga unsur itu bergerak bersama, maka efisiensi anggaran tidak berhenti pada penghematan administratif, melainkan bisa memberi dampak ekonomi yang nyata.
Bima juga mengingatkan kepala daerah agar lebih cermat dalam menyusun dan menjalankan belanja. Ia menilai efisiensi harus dipahami sebagai upaya memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki manfaat yang jelas bagi warga, bukan sekadar memangkas pos pengeluaran.
Dalam pandangannya, ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat tidak boleh menjadi satu-satunya sandaran daerah. Pemerintah daerah, kata dia, perlu memperkuat inovasi pendapatan asli daerah melalui kebijakan yang lebih kreatif, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan wilayah masing-masing.
“Kalau dikawal sama-sama itu justru bisa mengungkit ekonomi daerah,” ujarnya saat menyinggung hubungan antara efisiensi, inovasi pendapatan asli daerah, dan pengawalan proyek strategis nasional. Pernyataan itu menegaskan bahwa dorongan pertumbuhan tidak hanya datang dari besaran dana, tetapi juga dari cara dana itu dikelola dan diarahkan.
Ruang fiskal Jawa Tengah dinilai kuat
Di hadapan peserta musyawarah perencanaan pembangunan, Bima memuji kapasitas fiskal Jawa Tengah yang disebutnya tergolong kuat di tingkat nasional. Ia mengacu pada struktur pendapatan daerah yang menunjukkan porsi pendapatan asli daerah mencapai 66,07 persen, sementara transfer dari pemerintah pusat berada pada angka 33,83 persen.
Komposisi tersebut, menurut dia, menunjukkan ruang fiskal yang cukup baik untuk mendukung pembangunan. Meski begitu, kondisi yang relatif kuat itu tetap perlu dijaga agar tidak membuat daerah lengah dalam menjalankan disiplin anggaran.
Bima juga memberi catatan bahwa gambaran seperti Jawa Tengah belum tentu dimiliki semua daerah. Masih ada wilayah lain yang tingkat kemandiriannya rendah dan sangat bergantung pada transfer pusat, sehingga penguatan kapasitas fiskal daerah tetap menjadi kebutuhan mendesak.
Situasi itu membuat pemerintah daerah perlu terus mencari sumber pendapatan sendiri. Di saat yang sama, belanja publik harus disusun secara rasional agar pembangunan ekonomi tidak tertahan oleh pengelolaan anggaran yang kurang tepat.
Kewaspadaan terhadap belanja publik
Bima menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam menyusun anggaran di tengah keterbukaan informasi yang semakin tinggi. Menurut dia, setiap kebijakan publik kini cepat mendapat perhatian, sehingga pemerintah daerah harus memastikan belanja yang dirancang benar-benar masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menegaskan agar daerah tidak menganggarkan sesuatu yang tidak wajar. Sikap hati-hati itu dinilai penting agar proses perencanaan tidak hanya terlihat rapi di atas kertas, tetapi juga kuat saat dijalankan di lapangan.
Dari sisi kebijakan pusat, pemerintah juga mendorong pendekatan pembiayaan yang lebih inovatif untuk membantu daerah. Pendekatan tersebut mencakup pengelolaan fiskal yang pruden, efisiensi dan efektivitas belanja, optimalisasi pemanfaatan aset, serta penguatan sinergi dan inovasi pembiayaan.
Bima menilai optimalisasi aset dan pembiayaan inovatif dapat membuka ruang yang lebih luas bagi daerah untuk menjalankan program prioritas. Dengan begitu, daerah tidak bergantung sepenuhnya pada dana transfer, melainkan memiliki lebih banyak instrumen untuk menggerakkan ekonomi lokal.
Sinergi disebut jadi syarat agar program prioritas berdampak
Selain efisiensi, Bima menempatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sebagai unsur yang sama pentingnya. Ia melihat kerja sama yang solid akan memudahkan pelaksanaan program pembangunan, terutama program yang membutuhkan koordinasi lintas level pemerintahan.
Menurut dia, membangun sinergi bukan perkara mudah dalam praktik. Namun, kerja bersama tetap dibutuhkan agar program prioritas nasional benar-benar memberi manfaat ekonomi bagi daerah dan tidak berhenti pada urusan administrasi.
Pengawalan program prioritas juga ia soroti sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi daerah. Program yang dijalankan dengan koordinasi yang baik, kata Bima, dapat menjadi pengungkit pertumbuhan yang lebih luas dan lebih merata.
Dalam penjelasannya, Bima menyampaikan optimisme bahwa birokrasi dan pimpinan daerah dapat menjadikan program prioritas sebagai motor pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Selama efisiensi anggaran, penguatan pendapatan asli daerah, dan sinergi pusat-daerah dijalankan dalam arah yang sama, pembangunan daerah dinilai punya peluang lebih besar untuk bergerak lebih kuat.
Source: www.suara.com-
-
-
-
