Jawa Tengah kini menjadi sorotan nasional karena dipandang siap memimpin penerapan ekosistem halal yang lebih terintegrasi. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menilai langkah daerah ini bergerak cepat dan tidak berhenti pada urusan sertifikasi semata.
Penilaian itu muncul karena pemerintah provinsi memasukkan pariwisata ramah muslim dan ekonomi syariah ke dalam arah pembangunan jangka panjang. Dari sana, halal tidak lagi diperlakukan sebagai isu tambahan, melainkan sebagai bagian dari desain kebijakan daerah.
Ekosistem halal masuk ke berbagai sektor
Di Jawa Tengah, penguatan halal tidak berdiri pada satu bidang saja. Rumah potong hewan, pengawasan UMKM, pengembangan desa wisata halal, hingga layanan publik ikut masuk dalam kerangka yang sama.
Pendekatan lintas sektor ini membuat kebijakan halal terlihat lebih utuh. Selain mengatur sisi produksi dan konsumsi, daerah juga menautkannya dengan layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Pengawasan diperluas sampai layanan gizi
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menyoroti pengawasan terhadap lebih dari 4.000 Satuan Pelayanan Penyelenggara Gizi atau SPPG di Jawa Tengah. Dari jumlah itu, 4.211 SPPG disebut sudah memiliki sertifikat halal.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan di daerah ini tidak hanya berfokus pada higienitas dan sanitasi. Sertifikasi halal ikut ditempatkan sebagai unsur penting dalam pengendalian layanan.
Dukungan pusat dan daerah mulai menyatu
Komitmen Jawa Tengah juga terlihat dari pertemuan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen dengan BPJPH di kantor lembaga tersebut di Jakarta Timur. Dalam audiensi itu, Pemprov Jawa Tengah menyiapkan hibah tanah dan bangunan untuk kantor perwakilan BPJPH di Jawa Tengah.
Fasilitas itu dinilai akan mempercepat layanan halal agar lebih dekat dengan pelaku usaha. Ahmad Haikal Hasan menyebut dukungan seperti itu sebagai bentuk kerja sama yang kuat dan layak dijadikan pola di wilayah lain.
Halal masuk ke arah pembangunan daerah
Dari sisi pemerintah provinsi, Taj Yasin Maimoen menegaskan bahwa agenda ekosistem halal yang dikawal Pemprov Jawa Tengah merupakan tindak lanjut konkret dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan tahun 2027. Dengan begitu, isu halal tidak diposisikan sebagai program sisipan.
Langkah itu memperlihatkan perubahan cara pandang kebijakan. Jawa Tengah menempatkan halal di jalur perencanaan pembangunan, sehingga arah pengembangan daerah tersambung dengan kebutuhan sertifikasi, pengawasan, dan pelayanan.
Mengapa Jawa Tengah menarik perhatian nasional
BPJPH menilai model Jawa Tengah bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam mendukung program wajib halal nasional. Penilaian itu bertumpu pada kesiapan daerah membangun sistem yang terhubung, bukan menunggu instruksi berjalan lambat.
Kombinasi antara sertifikasi, pengawasan, pengembangan wisata halal, dan dukungan fasilitas layanan membuat ekosistem halal di Jawa Tengah terlihat lebih lengkap. Dalam konteks nasional, pola seperti ini dianggap lebih efektif karena sejak awal sudah masuk ke dalam desain pembangunan daerah.
Dari sektor terpisah menjadi satu kerangka
Yang menonjol dari Jawa Tengah bukan hanya jumlah sertifikat atau dukungan administratif. Daerah ini memperlakukan halal sebagai bagian dari tata kelola pembangunan yang lebih luas dan saling terkait.
Rumah potong hewan, UMKM, SPPG, dan desa wisata halal kini bergerak dalam satu ekosistem yang sama. Karena itu, posisi Jawa Tengah sebagai percontohan nasional dinilai lahir dari cara daerah ini menyusun kebijakan yang menyentuh pelaku usaha, layanan publik, dan pariwisata sekaligus.
Source: radarsolo.jawapos.com
