Selandia Baru mulai menyiapkan jalur panjang untuk menaikkan belanja pertahanannya hingga 2% dari PDB dalam delapan tahun. Pemerintah ingin peningkatan itu berlangsung bertahap, agar tidak menimbulkan lonjakan anggaran yang sulit dipertahankan.
Arah kebijakan tersebut disampaikan Menteri Pertahanan Chris Penk saat berada di Singapura menjelang pembukaan Shangri-La Dialogue. Forum itu dikenal sebagai salah satu ajang pertahanan terbesar di Asia, dan Penk memakainya untuk menegaskan bahwa Selandia Baru ingin membangun kekuatan militernya secara lebih konsisten.
Ruang fiskal tetap sempit
Rencana kenaikan belanja itu muncul ketika pemerintah masih menghadapi tekanan fiskal yang ketat. Kabinet Perdana Menteri Chris Luxon sudah mengumumkan NZ$1,58 miliar pendanaan pertahanan baru dalam anggaran 2026 untuk mendukung modernisasi pasukan.
Di saat yang sama, pemerintah juga menambah alokasi untuk pendidikan dan kesehatan. Kondisi itu membuat kenaikan anggaran militer harus dibagi dengan kebutuhan lain yang juga besar.
Pemerintah memperkirakan defisit anggaran NZ$15,06 miliar untuk tahun fiskal yang berakhir 30 Juni 2026. Angka itu memang lebih kecil dibanding defisit NZ$16,93 miliar dalam pembaruan setengah tahunan pada Desember, tetapi beban fiskal tetap menjadi pembatas utama.
Modernisasi armada jadi pekerjaan mendesak
Di lapangan, kebutuhan pertahanan Selandia Baru tidak berhenti pada penambahan dana. Pemerintah juga harus menjawab kebutuhan alat utama sistem senjata yang mulai menua, terutama di armada laut.
Salah satu prioritas terdekat adalah dua drone baru untuk intelijen dan pengawasan di Pasifik Barat Daya serta untuk pengerahan di wilayah kutub. Selain itu, Wellington juga mencari pengganti jangka panjang untuk dua fregat kelas Anzac yang menua dan kapal dukungan serbaguna HMNZS Canterbury.
Pemerintah tidak hanya mengejar pembelian aset baru. Wellington juga mengalokasikan pekerjaan perawatan kritis bagi armada kapal permukaannya agar kesiapan armada yang ada tetap terjaga selama proses pembaruan berlangsung.
Penk mengambil peran utama
Chris Penk baru menjabat sebagai menteri pertahanan pada April setelah menggantikan Judith Collins, yang pensiun dari politik. Di bawah kepemimpinannya, pemerintah ingin menata ulang belanja pertahanan tanpa mengguncang prioritas anggaran lain.
Penk menekankan bahwa target 2% PDB bukan langkah sesaat. Pemerintah ingin membentuk pola pengeluaran yang stabil sehingga hampir melipatgandakan belanja militer negara bisa dilakukan secara “halus dan stabil”.
Fokus kawasan tetap kuat
Selain soal anggaran, pemerintah juga menempatkan kawasan Asia sebagai perhatian penting. Selandia Baru adalah sekutu perjanjian Australia dan secara bertahap memperluas kehadirannya di Asia Timur bersama militer Barat serta para mitranya.
Dalam konteks itu, Penk menyoroti pentingnya interoperabilitas, terutama dengan Australia sebagai tetangga terdekat sekaligus sekutu formal. Ia juga menilai Selandia Baru perlu hadir secara jelas di kawasan Asia sambil terus bergerak bersama Korea dan Jepang.
Penk turut menekankan pentingnya menjaga dan melatih kebebasan navigasi. Arah ini muncul saat negara-negara kawasan semakin memperhatikan kenaikan kekuatan militer China yang cepat, sehingga Wellington ingin tetap selaras dengan mitra utamanya sambil membangun kemampuan pertahanan yang lebih kuat.
-
-
-
-
