Penataan besar tubuh BUMN terus berjalan seiring langkah Dony Oskaria bersama pemerintah dan Danantara Indonesia dalam merampingkan struktur perusahaan negara. Di tengah proses itu, ada kepastian yang ditegaskan langsung: likuidasi 167 perusahaan pelat merah tidak akan berujung pada PHK pegawai.
Kepastian tersebut menjadi penting karena proses penyederhanaan BUMN kerap dipersepsikan identik dengan pengurangan tenaga kerja. Namun, Dony menekankan bahwa arah pembenahan saat ini justru ditujukan untuk membuat organisasi perusahaan negara lebih efisien, lebih mudah dikendalikan, dan lebih fokus pada bisnis inti.
Penataan menyentuh ratusan perusahaan
Danantara Indonesia saat ini menggarap agenda besar untuk menyederhanakan sekitar 1.100 perusahaan yang masuk dalam strategi penataan. Dari jumlah itu, target akhirnya adalah menyisakan 257 entitas setelah proses perampingan selesai.
Dalam proses yang sudah berjalan, sekitar 167 perusahaan disebut telah masuk tahap likuidasi dalam setahun terakhir. Langkah ini menunjukkan bahwa restrukturisasi tidak lagi berhenti pada wacana, melainkan sudah masuk ke tahap pelaksanaan yang konkret dan bertahap.
Dony menjelaskan bahwa struktur BUMN selama ini dinilai terlalu gemuk dan tersebar di banyak lini usaha. Karena itu, pembenahan dianggap perlu agar sumber daya bisa dipusatkan ke unit usaha yang paling strategis dan masih relevan bagi perusahaan negara.
Pegawai tetap jadi perhatian utama
Di tengah kabar penutupan perusahaan, perhatian publik banyak tertuju pada nasib para pegawai. Kekhawatiran itu dijawab Dony dengan penegasan bahwa streamlined yang dijalankan tidak menyasar karyawan.
“Streamlining ini tujuannya untuk karyawan. Jadi tidak usah khawatir, semuanya dilakukan dengan niat baik,” kata Dony Oskaria.
Ia juga menegaskan bahwa fokus penataan berada pada bisnis proses, bukan pada pengurangan tenaga kerja. Pernyataan ini penting karena likuidasi perusahaan biasanya memunculkan asumsi adanya pemutusan hubungan kerja, padahal dalam langkah yang sedang ditempuh, manajemen menyampaikan tidak ada PHK sebagai dampak dari penyederhanaan tersebut.
Penataan tidak berhenti pada satu sektor
Proses konsolidasi BUMN disebut akan terus berlanjut dan menyentuh banyak bidang usaha sepanjang 2026. Sektor yang masuk dalam agenda penataan mencakup konstruksi, logistik, manajemen aset, sekuritas, perhotelan, semen, hingga asuransi.
Penyebaran sektor yang ikut dibenahi memperlihatkan bahwa strategi ini tidak hanya menyasar unit usaha yang dianggap kurang efisien. Penataan dilakukan lintas industri agar struktur perusahaan negara benar-benar lebih ramping dan selaras dengan arah bisnis yang ingin dipertahankan.
Langkah tersebut juga menunjukkan bahwa penyederhanaan tengah diarahkan untuk membangun peta korporasi yang lebih terukur. Dengan jumlah entitas yang lebih sedikit, koordinasi bisnis diharapkan menjadi lebih mudah dan keputusan perusahaan dapat berjalan lebih cepat.
Arahan besar untuk struktur korporasi negara
Danantara menempatkan agenda ini sebagai bagian dari strategi besar untuk memangkas jumlah perusahaan negara beserta anak dan cucunya. Tujuannya adalah menciptakan struktur yang lebih sederhana, sehingga arah usaha lebih jelas dan pengelolaan bisnis lebih terkonsolidasi.
Dony menyebut bahwa seluruh proses akan dieksekusi sesuai arahan presiden. Ia juga menilai percepatan penataan penting agar restrukturisasi segera menghasilkan perubahan yang terasa dalam penguatan struktur korporasi negara.
Dengan sudah berjalannya likuidasi 167 perusahaan, agenda pembenahan BUMN kini memasuki fase yang lebih nyata. Fokus berikutnya berada pada lanjutan penataan di berbagai sektor, sambil tetap menjaga kepastian bahwa efisiensi yang ditempuh tidak dimaksudkan untuk memangkas pegawai.
