Dorongan belanja negara sejak awal tahun menjadi salah satu penopang utama laju ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026. Di tengah kehati-hatian banyak ekonomi kawasan, Indonesia justru mencatat pertumbuhan 5,61 persen secara tahunan, angka tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
Badan Pusat Statistik merilis capaian itu pada Selasa (5/5/2026). Dalam periode Januari hingga Maret 2026, Produk Domestik Bruto atas dasar harga berlaku mencapai Rp 6.187,2 triliun, lebih tinggi dari pertumbuhan kuartal IV 2025 yang sebesar 5,39 persen dan kuartal I 2025 yang sebesar 4,87 persen.
Percepatan itu tidak lepas dari strategi pemerintah yang lebih agresif menyalurkan anggaran di awal tahun. Hingga akhir Maret 2026, belanja negara sudah mencapai Rp 815 triliun, naik 31,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menilai percepatan realisasi belanja negara menjadi faktor penting di balik akselerasi ekonomi. Pengeluaran pemerintah tumbuh paling kuat di antara komponen utama, dengan laju 21,81 persen secara tahunan.
Pola belanja yang lebih cepat ini juga tercermin pada posisi fiskal. Akibat dorongan tersebut, defisit APBN berada di angka Rp 240,1 triliun atau setara 0,93 persen terhadap PDB.
Konsumsi dan investasi ikut menopang
Di sisi permintaan, perekonomian masih ditopang oleh dua komponen besar, yaitu konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto. Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,52 persen, sementara pembentukan modal tetap bruto naik 5,96 persen.
Kedua komponen itu menyumbang 82,65 persen terhadap total PDB. Karena porsinya besar, pergerakan keduanya sangat menentukan arah ekonomi nasional pada awal tahun.
Kinerja itu menunjukkan aktivitas domestik tetap solid meski ketidakpastian global masih tinggi. Pemulihan awal tahun juga terlihat kuat karena capaian kuartal I 2026 hampir menyamai rekor kuartal I 2013, ketika pertumbuhan ekonomi mencapai 6,03 persen.
Ramadhan ikut mengangkat sektor tertentu
Dari sisi lapangan usaha, penyediaan akomodasi serta makan dan minum mencatat pertumbuhan tertinggi, yakni 13,14 persen. Kenaikan ini didorong momentum Ramadhan yang meningkatkan aktivitas konsumsi dan layanan di berbagai daerah.
Pola tersebut memperlihatkan bahwa konsumsi musiman masih punya peran besar dalam menopang ekonomi pada awal tahun. Namun, dorongan utama tetap datang dari kombinasi belanja pemerintah dan daya beli masyarakat.
Frontloading dinilai efektif
Peneliti Ekonomi GREAT Institute, Yossi Martino, menilai strategi frontloading atau percepatan belanja pada awal tahun berjalan efektif. Ia menyebut data BPS mengonfirmasi bahwa injeksi fiskal itu tereksekusi dengan baik dan memberi dukungan nyata pada perekonomian.
Yossi juga menilai pemerintah perlu menggeser paradigma dari backloading ke frontloading agar likuiditas mengalir lebih cepat pada triwulan pertama. Menurut dia, langkah itu membantu menjaga aktivitas ekonomi tetap bergerak sejak awal tahun.
Daya beli masih dijaga kebijakan fiskal
Meski ekonomi tumbuh kuat, GREAT Institute menyoroti pelemahan Indeks Keyakinan Konsumen berdasarkan data Bank Indonesia. IKK turun dari 127 pada Januari menjadi 122,9 pada Maret 2026, yang menandakan sentimen masyarakat sempat melemah.
Yossi menilai perlindungan sosial, pencairan tunjangan hari raya, dan MBG yang dijalankan secara masif menjadi benteng bagi daya beli masyarakat. Ia menyebut konsumsi rumah tangga tetap tumbuh 5,52 persen karena intervensi fiskal itu berhasil meredam pelemahan sentimen konsumen.
Target pertumbuhan berikutnya masih dijaga
GREAT Institute mendorong pemerintah menyiapkan paket kebijakan pelengkap agar pertumbuhan tahunan tetap berada di kisaran 5,4 persen hingga 5,6 persen. Paket itu mencakup percepatan insentif investasi, akselerasi hilirisasi, perbaikan tata kelola program prioritas, serta kepastian program perlindungan sosial yang inklusif.
Dorongan tersebut juga dikaitkan dengan ketidakpastian geopolitik global yang berpotensi memengaruhi harga komoditas dan stabilitas ekonomi nasional pada kuartal berikutnya. Di antara mitra dagang utama di kawasan, pertumbuhan Indonesia 5,61 persen tercatat lebih tinggi dibanding Malaysia 5,30 persen, Tiongkok 5,00 persen, dan Singapura 4,60 persen.
