Langkah sebagian pabrik kelapa sawit yang tetap membeli tandan buah segar atau TBS sesuai harga ketentuan pemerintah mendapat sorotan positif dari Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Di tengah gejolak harga yang kembali muncul, kepatuhan itu dinilai menjadi penahan penting agar petani sawit tidak semakin tertekan.
Sudaryono menegaskan tidak ada alasan bagi pabrik kelapa sawit untuk menurunkan harga beli TBS. Menurut dia, harga crude palm oil atau CPO di pasar global justru sedang bagus dan cenderung meningkat, sehingga petani di dalam negeri semestinya ikut merasakan ruang yang lebih baik, bukan malah menerima tekanan harga dari bawah.
Masih Banyak yang Membeli di Bawah Ketentuan
Meski ada pabrik yang patuh, persoalan di lapangan belum selesai. Sudaryono menyebut dari 139 pabrik kelapa sawit yang terdeteksi membeli TBS sawit di bawah harga, masih ada 123 pabrik yang melakukan praktik tersebut.
Angka itu menunjukkan masalah harga di tingkat petani belum merata penyelesaiannya. Di sejumlah daerah, petani masih menghadapi kondisi yang tidak sama, tergantung pada pabrik dan pola pembelian yang berlaku di wilayah masing-masing.
Pemerintah sendiri menyoroti agar pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia atau DSI tidak memunculkan rente baru dalam rantai perdagangan sawit. Sudaryono menegaskan PT DSI hanya berperan sebagai pengelola dan pengawas yang bekerja secara transparan serta akuntabel.
“PT DSI tidak mengambil keuntungan. Ini hanya perusahaan pengelola dan pengawas yang bekerja secara transparan dan akuntabel,” kata Sudaryono, dikutip Sabtu, 30 Mei 2026.
Petani Masih Menghadapi Tekanan Berlapis
Di sisi petani, dampak kebijakan dan perubahan harga masih terasa langsung. Wahyudin, petani sawit di Langkat, Sumatera Utara, mengatakan harga TBS di tingkat petani sempat turun setelah kebijakan ekspor satu pintu untuk produk SDA strategis melalui DSI diterapkan.
Ia menyebut harga sawit yang sebelumnya berada di kisaran Rp 3.600 hingga Rp 3.700 per kg, kini hanya dibeli Rp 2.300-Rp 2.500 per kg. Penurunan itu membuat pendapatan petani ikut terkoreksi, terutama ketika biaya produksi tidak ikut turun.
Beban petani kian berat karena harga pupuk NPK juga naik menjadi Rp 900.000 per sak dari sebelumnya Rp 700.000. Dalam situasi seperti itu, petani menghadapi tekanan ganda, yakni harga jual yang turun dan biaya perawatan kebun yang terus naik.
Ada Pabrik yang Tetap Menjaga Harga
Di tengah kondisi tersebut, sebagian pabrik kelapa sawit tetap memilih mengikuti harga ketentuan daerah. Sejumlah PKS disebut tidak terdampak secara psikologis atas kebijakan ekspor komoditas strategis satu pintu melalui DSI dan tetap membeli TBS sesuai aturan yang berlaku.
Ketua Koperasi Unit Desa Sumber Usaha, Mujahit, mengatakan KUD Sumber Usaha selaku plasma mitra PT Rimba Mujur Mahkota yang merupakan bagian dari Artha Graha menjadi salah satu pihak yang membeli TBS petani sesuai ketentuan Dinas Perkebunan Kabupaten Mandailing Natal.
Menurut Mujahit, kebijakan itu membantu petani tetap tenang di tengah tingginya kebutuhan produksi. “Petani bisa lebih tenang, bisa mengimbangi kebutuhan pupuk dan BBM yang masih tinggi,” ujarnya.
Sorotan pada Tata Niaga Sawit
Perbedaan respons antara pabrik yang patuh dan yang masih membeli di bawah harga kembali membuka perhatian pada tata niaga sawit yang lebih adil. Saat harga CPO menguat di pasar global, harga TBS di tingkat kebun dinilai semestinya ikut mendapat manfaat secara proporsional.
Karena itu, pengawasan menjadi penting agar perusahaan di sektor hilir maupun pengelola ekspor tidak mengambil keuntungan berlebihan dari kondisi pasar. Fokus pemerintah tetap pada upaya menjaga petani agar menerima harga yang sesuai ketentuan dan tidak terus terbebani oleh perubahan kebijakan perdagangan.
Fenomena ini memperlihatkan bahwa dampak kebijakan ekspor strategis masih beragam di lapangan. Ada PKS yang menjaga harga sesuai aturan, tetapi masih banyak pula yang tercatat membeli di bawah harga, sehingga kepatuhan dan pengawasan tetap menjadi isu utama bagi petani sawit.
Source: www.viva.co.id-
-
-
-
