Keluhan kenaikan harga plastik kini masuk ke meja pembahasan pemerintah. Airlangga Hartarto menyiapkan rapat khusus bersama Satuan Tugas Percepatan Ekonomi untuk mencari langkah yang bisa segera dipakai industri agar tekanan biaya produksi tidak makin besar.
Pembahasan itu dijadwalkan berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta. Forum tersebut akan diarahkan untuk merespons langsung kondisi yang sedang menekan berbagai sektor manufaktur, terutama pelaku usaha yang bergantung pada bahan baku plastik.
Respons cepat atas tekanan biaya
Airlangga menegaskan pemerintah tidak ingin berhenti pada pendataan masalah. Melalui satgas, pembahasan akan masuk ke langkah taktis yang bisa segera dijalankan untuk membantu dunia usaha menghadapi lonjakan harga plastik.
“Besok kita akan bahas, rapat dengan tim satgas di sini. Satgas percepatan ekonomi nasional termasuk debottlenecking,” kata Airlangga di kantor kementeriannya, Senin (27/4/2026).
Pernyataan itu menunjukkan persoalan harga plastik dipandang sebagai gangguan yang perlu ditangani cepat. Pemerintah menempatkannya dalam kerangka debottlenecking, yakni upaya mengurai hambatan yang mengganggu aktivitas usaha agar masalah di lapangan tidak berlarut.
Stimulus ikut dibahas
Selain membahas penguraian hambatan, rapat satgas juga akan menimbang kemungkinan stimulus bagi sektor yang paling terdampak. Opsi ini penting karena banyak industri menggunakan plastik sebagai bahan penunjang utama dalam proses produksinya.
Airlangga belum memerinci bentuk stimulus yang mungkin muncul dari pembahasan tersebut. Ia hanya menegaskan bahwa detailnya masih akan dibicarakan dalam forum resmi satgas.
“Tunggu, besok baru dibahas,” ujarnya.
Harga plastik yang naik dapat langsung memengaruhi struktur ongkos produksi. Jika beban bahan baku bertambah, tekanan juga bisa merembet ke biaya operasional dan stabilitas rantai pasok industri.
Satgas ekonomi dan mandat percepatan
Rapat yang akan dipimpin Airlangga berkaitan dengan tugas Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Satgas ini dibentuk untuk memastikan pelaksanaan program strategis pemerintah tidak tersendat hambatan administratif.
Pembentukannya merujuk pada amanat Presiden Prabowo Subianto melalui Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 yang ditandatangani pada 11 Maret 2026. Berdasarkan keterangan di laman JDIH Setneg, tujuan satgas adalah mempercepat kebijakan agar respons pemerintah terhadap persoalan ekonomi bisa lebih gesit dan terkoordinasi.
Susunan satgas melibatkan sejumlah pejabat tinggi negara. Airlangga Hartarto memimpin bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, sedangkan posisi wakil ketua diisi antara lain oleh Purbaya Yudhi Sadewa, Rosan Roeslani, dan Rachmat Pambudy.
Sorotan bagi industri manufaktur
Masuknya isu harga plastik ke forum lintas pejabat menunjukkan pemerintah memberi perhatian pada tekanan biaya yang dirasakan pelaku usaha. Bagi sektor manufaktur, kenaikan harga bahan baku bukan hanya soal biaya tambahan, tetapi juga menyangkut kelancaran produksi dan daya saing.
Karena itu, pembahasan di satgas dipandang penting untuk menyelaraskan arah kebijakan ekonomi dengan kebutuhan dunia usaha. Debottlenecking dan opsi stimulus menjadi dua jalur yang disiapkan agar kenaikan harga plastik tidak terus menekan industri yang bergantung pada pasokan bahan tersebut.
