Wuling Motors menempatkan kepastian insentif daerah sebagai faktor penting dalam menjaga harga kendaraan listrik tetap kompetitif di pasar. Di tengah perubahan skema kebijakan, produsen masih menunggu keputusan final dari pemerintah daerah agar strategi penjualan dan penetapan harga bisa berjalan lebih terukur.
Situasi ini menjadi perhatian karena insentif kendaraan listrik kini tidak lagi sepenuhnya ditentukan pusat. Bagi Wuling, arah kebijakan di daerah akan sangat memengaruhi daya saing produk, termasuk untuk model-model listrik yang sedang mereka dorong di pasar.
Kebijakan yang belum seragam
Direktur Pemasaran PT Wuling Motors Ricky Christian menyebut dukungan terhadap elektrifikasi sebenarnya sudah terlihat di banyak daerah. Namun, bentuk penerapannya belum seragam sehingga produsen masih perlu mencermati perkembangan dari tiap wilayah.
Ketidaksamaan skema itu membuat industri membaca ulang peta pasar kendaraan listrik. Dalam kondisi seperti ini, kepastian regulasi menjadi hal yang dibutuhkan agar penjualan tidak bergerak dalam ketidakpastian.
Wuling menilai fase transisi kebijakan ini belum selesai. Karena itu, keputusan dari pemerintah daerah dianggap akan menentukan seberapa cepat pasar EV bisa bergerak dengan stabil.
Harga ikut masuk hitungan
Perubahan skema insentif tidak hanya berdampak pada aturan administrasi, tetapi juga langsung menyentuh harga jual kendaraan listrik. Wuling mengakui penyesuaian tarif terbaru ikut memengaruhi posisi harga lini kendaraan listrik mereka.
Salah satu model yang ikut menjadi sorotan adalah Wuling Exion. Ricky berharap harga yang sudah ditetapkan tetap berada pada level yang kompetitif dan tidak perlu mengalami perubahan lagi dalam waktu dekat.
“Informasi mengenai perubahan tarif ini sudah kami terima, harapannya juga harga ini kami pilih bisa kompetitif di pasar,” kata Ricky di Jakarta, Rabu (22/4).
Daerah diberi ruang menentukan insentif
Latar kebijakan ini mengacu pada Permendagri Nomor 11 Tahun 2026 yang mengubah skema pajak kendaraan bermotor, termasuk untuk kendaraan listrik. Dalam aturan tersebut, kendaraan listrik tidak lagi otomatis bebas dari pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB.
Meski begitu, kendaraan listrik tetap menjadi objek pajak dari sisi kepemilikan maupun penyerahan. Besaran pajak tidak harus sama di semua wilayah karena pemerintah daerah memiliki ruang untuk menetapkan kebijakan sendiri.
Bahkan, daerah dapat memberi insentif hingga membuat beban pajak menjadi nol rupiah melalui mekanisme pengurangan atau pembebasan pajak. Inilah yang membuat respons tiap daerah menjadi sangat menentukan bagi pelaku industri.
Pasar menunggu sinyal yang jelas
Bagi produsen seperti Wuling, kepastian dari daerah bukan hanya soal kepatuhan terhadap aturan. Kejelasan kebijakan juga dibutuhkan agar harga lebih mudah diprediksi oleh konsumen dan posisi produk tetap kompetitif di pasar EV.
Wuling menegaskan siap menyesuaikan diri dengan aturan yang berlaku saat kebijakan daerah resmi diterapkan. Sikap itu penting karena pasar kendaraan listrik bergerak cepat dan sangat sensitif terhadap perubahan tarif maupun insentif.
Di sisi lain, pasar juga membutuhkan sinyal yang tegas agar konsumen tidak ragu mengambil keputusan. Jika pemerintah daerah bergerak cepat memberi kepastian, industri bisa menata ulang strategi penjualan dengan lebih presisi dan menjaga momentum pertumbuhan kendaraan listrik.
Source: mediaindonesia.com
