Perkembangan stasiun pengisian kendaraan listrik umum di Indonesia mulai menunjukkan skala yang lebih serius. Hingga Mei 2026, jumlah SPKLU telah mencapai 4.892 unit dan menjadi penanda bahwa infrastruktur kendaraan listrik terus bergerak naik, meski target pemerintah masih terpaut jauh.
Dorongan utama dari ekspansi ini tidak hanya soal menambah titik pengisian daya. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM menempatkan pembangunan SPKLU sebagai bagian dari upaya menekan emisi karbon sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak yang ikut membebani APBN melalui subsidi.
Namun, angka yang sudah mendekati 5.000 unit itu belum membuat tantangan menjadi ringan. Koordinator Pelayanan Usaha Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Ferry Triansyah, menyebut laju pertumbuhan saat ini memang positif, tetapi target SPKLU roda empat pada 2030 masih berada di level 62.918 unit.
Ferry menyampaikan data tersebut dalam Pembukaan Project Board Meeting Enhancing Readiness for the Transition to Electric Vehicles in Indonesia atau ENTREV Pertama Tahun 2026. Dengan selisih yang masih besar, pemerintah dituntut menjaga tempo pembangunan agar infrastruktur pengisian tidak tertinggal dari pertumbuhan kendaraan listrik.
Ekosistem meluas ke luar kota utama
Upaya mempercepat transisi kendaraan listrik tidak lagi hanya bertumpu pada wilayah yang sejak awal menjadi proyek percontohan. ENTREV, hasil kolaborasi Pemerintah Indonesia dan UNDP, kini mendorong replikasi ekosistem EV ke lebih banyak kota di luar area utama.
Sebelumnya, pilot project utama berada di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Bali. Setelah itu, pengembangannya meluas ke Yogyakarta, Surabaya, Medan, Makassar, Banjarmasin, hingga Serang.
Pemerataan ini penting agar akses pengisian daya tidak menumpuk di wilayah tertentu. Dengan sebaran yang lebih luas, pasar kendaraan listrik punya peluang tumbuh di lebih banyak daerah.
Pemerintah juga melihat perluasan infrastruktur ini dari sudut ketahanan nasional. Dinamika geopolitik global yang kerap mengganggu rantai pasok energi fosil membuat Indonesia perlu memperkuat kemandirian energi.
Bukan hanya infrastruktur, tetapi juga SDM
Head of Environment Unit UNDP Indonesia, Aretha Aprilia, menilai ENTREV berfungsi sebagai enabler dan katalisator. Ia juga menyebut hasil Mid-Term Review pada kuartal pertama 2025 menegaskan relevansi program itu terhadap tujuan transisi kendaraan listrik nasional.
Menurut Aretha, program ini tidak berhenti pada pembangunan fasilitas fisik SPKLU. ENTREV juga mendorong penguatan sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi bagi siswa SMK di berbagai daerah.
Langkah tersebut membuat transisi EV tidak hanya bertumpu pada penambahan unit pengisian daya. Pemerintah dan mitra program juga menyiapkan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menopang industri yang sedang berkembang.
Kombinasi antara perluasan SPKLU, pemerataan wilayah, dan penguatan kapasitas SDM memberi sinyal baru bagi industri otomotif. Pertumbuhan infrastruktur yang hampir menyentuh 5.000 unit dipandang sebagai dorongan positif bagi pelaku otomotif dan penyedia komponen EV.
Di sisi lain, ekosistem yang makin merata juga menjadi fondasi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Jika pembangunan terus berlanjut dan dukungan kelembagaan tetap kuat, transisi kendaraan listrik di Indonesia berpeluang bergerak lebih cepat menuju skala yang lebih besar.
