Kebijakan Work From Home bagi ASN Pemprov Jawa Timur tetap berjalan, tetapi pola pelaksanaannya akan berubah mulai Juni 2026. Jika semula ditempatkan pada Rabu, jadwal kerja dari rumah itu kini digeser ke Jumat setelah evaluasi internal bersama Organisasi Perangkat Daerah di Gedung Negara Grahadi.
Perubahan hari ini tidak mengubah arah utama kebijakan tersebut. Pemprov Jatim tetap menempatkan WFH sebagai bagian dari upaya efisiensi, terutama untuk menekan berbagai pos pengeluaran kantor yang selama ini ikut terbantu oleh skema kerja dari rumah.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut penyesuaian jadwal itu sebagai kelanjutan dari program yang sudah diterapkan sejak April 2026. Artinya, pemerintah provinsi tidak menghentikan kebijakan, melainkan menyesuaikannya berdasarkan hasil pemantauan dan kebutuhan operasional di lapangan.
Efisiensi menjadi alasan yang paling menonjol dari penerapan WFH ASN di lingkungan Pemprov Jatim. Pemerintah daerah mencatat kebijakan ini berdampak pada sejumlah pengeluaran, mulai dari konsumsi BBM, listrik, air, telepon kantor, hingga anggaran perjalanan dinas.
Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menegaskan bahwa evaluasi menunjukkan penghematan paling terasa ada pada penggunaan BBM. Menurut dia, pengurangan mobilitas pegawai ketika bekerja dari rumah membuat konsumsi bahan bakar turun cukup efektif.
Selain BBM, perjalanan dinas juga ikut menyusut dalam skema kerja ini. Emil menyebut rapat daring dan video conference kini digunakan lebih luas agar koordinasi tetap berjalan meski ASN tidak hadir secara fisik di kantor.
Pemerintah provinsi juga menegaskan bahwa WFH bukan berarti libur. Sejak awal, ASN sudah diberi pemahaman bahwa produktivitas tetap harus dijaga walaupun pekerjaan dilakukan dari rumah.
Untuk menjaga ritme kerja, Pemprov Jatim mengandalkan teknologi digital sebagai penopang koordinasi. Dari evaluasi yang dilakukan, kinerja ASN disebut masih relatif terjaga di tengah upaya penghematan yang terus dijalankan.
Perubahan dari Rabu ke Jumat menunjukkan kebijakan ini masih bisa disesuaikan tanpa mengubah tujuan utamanya. Pemprov Jatim tampak mencari pola yang paling pas agar efisiensi tetap berjalan, sementara layanan dan koordinasi pemerintahan tidak terganggu.
Source: suryamalang.tribunnews.com-
-
-
-
