Kemacetan di Indonesia kerap dibahas sebagai soal jumlah kendaraan yang terus tumbuh dan ruas jalan yang tak sebanding. Namun Jusri Pulubuhu menilai ada persoalan lain yang ikut memperparah keadaan, yakni kebiasaan oknum pejabat dan aparat negara meminta perlakuan khusus di jalan raya.
Founder Jakarta Defensive Driving Consulting (JDDC) itu melihat masalah lalu lintas bukan hanya urusan teknis, melainkan juga soal etika publik. Saat sebagian pengguna jalan merasa berhak mendapat jalur istimewa, tertib bersama menjadi sulit terbentuk.
Menurut Jusri, dampak perilaku eksklusif paling terasa di titik penyempitan lajur dan kawasan kemacetan kronis. Di lokasi seperti itu, cara penguraian arus seperti zipper method atau metode resleting membutuhkan kedisiplinan tinggi dari semua pengendara.
Metode resleting hanya bisa berjalan jika kendaraan mau bergantian masuk lajur dengan tertib. Begitu ada pihak yang ingin mendahului atau menuntut prioritas, keseimbangan arus langsung terganggu dan antrean kendaraan makin panjang.
Sorotan pada contoh buruk dari pejabat dan aparat
Jusri menilai pengguna jalan tidak sepantasnya terus-menerus dijadikan satu-satunya sumber persoalan macet. Ia justru menyoroti contoh buruk yang datang dari penegak hukum maupun aparat negara ketika mereka meminta keistimewaan di ruang publik.
“Mereka mentang-mentang berada di bawah instansi tertentu, dengan simbol-simbolnya, mereka minta eksklusifitas,” ujar Jusri. Bagi dia, jabatan publik seharusnya dipahami sebagai amanah, bukan alat untuk menegosiasikan hak istimewa di jalan.
Pandangan itu memperlihatkan bahwa ketertiban lalu lintas juga ditentukan oleh perilaku para pemegang kewenangan. Jika mereka memberi contoh yang tidak setara, pesan disiplin yang ingin dibangun di masyarakat ikut melemah.
Budaya meniru membuat masalah cepat meluas
Jusri juga mengaitkan situasi di jalan raya dengan kebiasaan sosial yang lebih luas. Ia menyebut masyarakat Indonesia cenderung meniru perilaku para pemimpin dan tokoh yang terlihat di ruang publik.
“Habit kita ini duplikasi. Sudah kesadaran rendah, melihat itu adalah pembelajaran yang paling efektif bagi kita sebagai peniru,” kata Jusri. Dari sudut pandang tersebut, pelanggaran yang dibiarkan tidak berhenti sebagai kasus individual.
Ketika praktik semacam itu dianggap wajar, batas antara hak dan kewajiban menjadi semakin kabur. Akibatnya, kepatuhan di jalan mudah dipandang sebagai pilihan pribadi, padahal lalu lintas menuntut aturan yang sama untuk semua orang.
Strobo dan sirine dianggap memperkuat ketimpangan
Selain hak prioritas di jalan, Jusri juga menyoroti penggunaan lampu strobo dan sirine pada kendaraan pribadi. Ia menilai pembiaran terhadap perangkat itu menunjukkan pola pikir serupa, yaitu keinginan memperoleh perlakuan khusus tanpa dasar yang jelas.
“Kalau dia biarkan atau tidak melarang, berarti dia juga begitu,” ucap Jusri. Menurutnya, situasi seperti ini mempertegas kesan bahwa jalan raya tidak diperlakukan sebagai ruang bersama yang setara.
Dampaknya bukan hanya rasa kesal di lapangan. Kepercayaan antar-pengguna jalan ikut menurun karena sebagian orang merasa ada kendaraan yang bisa memotong antrean atau mendapat ruang lebih dulu.
Etika berkendara dinilai mencerminkan karakter
Jusri memandang cara seseorang berkendara sering memperlihatkan karakter dasarnya. Karena itu, ketidaktertiban di jalan ia baca sebagai cermin dari kualitas etika publik yang lebih luas.
“Kalau kita mau lihat bangsa, lihat saja cara mereka berada di jalan raya,” tutur Jusri. Pernyataan itu menegaskan bahwa disiplin berlalu lintas bukan sekadar soal kemampuan mengemudi, tetapi juga soal integritas sosial.
Dalam pandangan Jusri, solusi untuk kemacetan tidak cukup bertumpu pada penambahan infrastruktur atau penertiban sesaat. Perubahan sikap dari pejabat, aparat, dan seluruh pengguna jalan tetap diperlukan agar empati, kesediaan mengalah, dan kepatuhan kembali menjadi kebiasaan bersama di ruang publik.
