Pergantian besar terjadi di tubuh Kementerian Keuangan setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mencopot dua pejabat tinggi sekaligus. Febrio Nathan Kacaribu diberhentikan dari jabatan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, sementara Luky Alfirman dilepas dari posisi Direktur Jenderal Anggaran.
Keputusan itu langsung menyita perhatian karena membuat kursi strategis di Kementerian Keuangan ikut kosong pada saat tekanan fiskal sedang menjadi sorotan. Di tengah perubahan tersebut, Purbaya menegaskan roda kerja kementerian tetap berjalan dan layanan internal tidak akan terganggu.
Pelaksana harian sudah bekerja
Purbaya menyampaikan bahwa pengisian sementara sudah dilakukan agar aktivitas kementerian tetap normal. Ia mengatakan pelaksana harian telah ditunjuk dan mulai berlaku sejak kemarin sore.
“Sudah dikasih Plh sekarang. Sudah dari kemarin sore aktif,” ujar Purbaya saat dikonfirmasi di Jakarta. Pernyataan itu menandakan bahwa administrasi dan koordinasi internal tetap berjalan meski beberapa jabatan eselon I belum terisi definitif.
Langkah cepat ini penting bagi Kementerian Keuangan karena dua direktorat jenderal yang terdampak memegang peran besar dalam penyusunan arah kebijakan fiskal. Kejelasan rantai komando menjadi krusial agar proses kerja di dalam kementerian tidak tersendat.
Keduanya belum langsung diberi penugasan baru
Meski mencopot dua dirjen sekaligus, Purbaya belum segera menempatkan Febrio dan Luky pada posisi lain. Ia menyebut keduanya diminta beristirahat lebih dulu sambil menunggu evaluasi kompetensi dan penempatan yang dianggap paling pas.
“(Febrio dan Luky) Istirahat dulu. Nanti saya cari tempat yang pas buat mereka,” kata Purbaya. Sikap ini menunjukkan bahwa rotasi yang dilakukan belum diikuti penugasan baru secara langsung.
Tiga kursi strategis masih kosong
Selain dua jabatan itu, terdapat satu posisi penting lain yang juga belum terisi penuh secara permanen. Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan masih kosong setelah Masyita Crystallin berpindah tugas ke PT Danantara Investment Management.
Dengan demikian, ada tiga posisi strategis di Kementerian Keuangan yang berada dalam masa transisi. Kondisi ini membuat proses penunjukan pejabat baru menjadi agenda yang perlu segera diselesaikan karena masing-masing jabatan terkait langsung dengan arah kebijakan fiskal dan pengelolaan sektor keuangan.
Purbaya mengatakan seleksi untuk ketiga posisi tersebut akan dilakukan sekaligus. Nama-nama yang terpilih nantinya akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan persetujuan akhir.
“Nanti kan sekalian diajukan ke Presiden. Jadi sekaligus mungkin di awal atau pertengahan Mei,” tuturnya. Dari penjelasan itu, pengisian kursi definitif masih menunggu tahapan administratif dan keputusan tingkat atas.
Spekulasi soal arah kebijakan fiskal
Pergantian mendadak ini memunculkan berbagai spekulasi mengenai adanya perbedaan pandangan di dalam kebijakan fiskal pemerintah. Salah satu isu yang ikut dibicarakan adalah strategi subsidi BBM di tengah tekanan fiskal yang belum mereda.
Seorang sumber pemerintahan yang dikutip IDNFinancials menyebut Direktorat Jenderal Anggaran sebelumnya sudah dipanggil Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan untuk diberi tahu soal pergantian tersebut. Namun, penjelasan rinci mengenai alasan pencopotan belum disampaikan ke publik.
Sumber yang sama menilai latar tekanan fiskal ikut memengaruhi rotasi pejabat di kementerian. Ia bahkan menggambarkan situasi itu sebagai kemungkinan adanya “beda mazab” dalam pembahasan strategi ekonomi dan subsidi BBM.
Komunikasi publik dan sikap fiskal pemerintah
Di sisi lain, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro sempat menyatakan belum menerima informasi mengenai pergantian tersebut pada Selasa (21/4). Meski begitu, laman resmi djspsk.kemenkeu.go.id sudah mencatat Herman Saheruddin sebagai Plt. Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.
Di tengah dinamika internal itu, Purbaya juga menegaskan pemerintah belum berencana merevisi APBN 2026 meski ketidakpastian global meningkat akibat konflik AS-Iran. Ia menilai kondisi fiskal masih cukup kuat dan penerimaan negara berada dalam keadaan baik.
Purbaya menambahkan bahwa defisit dalam APBN 2026 memang disiapkan untuk memberi ruang stimulus bagi dunia usaha. Pemerintah, menurut dia, akan terus mempercepat penyerapan belanja agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di tengah tekanan eksternal dan kebutuhan penyesuaian kebijakan yang terus berkembang.
