Selat Hormuz kembali menjadi titik paling sensitif dalam konflik Timur Tengah setelah ancaman Donald Trump terhadap Oman memunculkan sinyal keras soal siapa yang berhak mengatur jalur energi vital itu. Di balik pernyataan singkat yang dilontarkan dari Gedung Putih, tersimpan pertarungan yang jauh lebih besar karena selat tersebut membawa lebih dari 20% lalu lintas minyak mentah global.
Pernyataan itu juga menyeret Oman ke pusat tekanan politik yang selama ini justru dihindarinya. Negara tersebut selama bertahun-tahun dikenal sebagai mediator netral di kawasan, tetapi kini ikut terseret dalam pusaran ketegangan antara AS-Israel dan Iran saat ruang diplomasi masih sangat rapuh.
Ancaman di Gedung Putih
Trump melontarkan ancaman itu dalam rapat kabinet pada Rabu (27/5/2026). Saat ditanya soal kemungkinan kesepakatan sementara yang memberi peran bagi Iran dan Oman dalam pengelolaan selat strategis tersebut, ia menjawab dengan nada keras.
“Tidak ada yang akan mengendalikannya. Ini adalah perairan internasional, dan Oman harus berperilaku sama seperti orang lain, atau kami harus meledakkan mereka,” kata Trump. Video dan transkrip resmi yang diunggah Departemen Luar Negeri AS tidak diubah, sehingga ucapan itu dipahami memang ditujukan kepada Oman.
Pernyataan tersebut sempat memicu dugaan bahwa Trump salah menyebut Oman dan sebenarnya bermaksud menyerang Iran. Namun, sikap resmi Washington justru membuat tekanan kepada Muscat terlihat semakin nyata dalam konflik yang lebih luas.
Selat Hormuz jadi pusat perebutan
Ketegangan di selat itu meningkat setelah serangan udara mendadak AS dan Israel ke Iran pada akhir Februari 2026. Serangan tersebut dilaporkan menewaskan sejumlah pejabat tinggi Tehran, termasuk Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei.
Iran kemudian menutup Selat Hormuz, yang sebagian wilayah perairannya berada dalam batas laut teritorial Iran dan Oman. Langkah itu langsung mengubah jalur energi global tersebut menjadi titik konflik baru yang berisiko besar bagi perdagangan internasional.
Kemarahan Washington juga dipicu laporan televisi pemerintah Iran mengenai rancangan nota kesepahaman antara Iran dan Oman untuk mengelola selat itu bersama. Dalam rancangan tersebut, Iran disebut mendorong sistem tarif atau tol bagi kapal yang melintas sebagai bagian dari penyelesaian konflik.
Muscat ikut masuk sasaran tekanan
Ancaman terhadap Oman tidak lahir dari ruang kosong. Berdasarkan informasi pejabat internal AS, pemerintah Trump sudah frustrasi terhadap sikap diplomatik Muscat yang dianggap terlalu kritis terhadap operasi militer AS dan Israel.
Pada Maret 2026, Menteri Luar Negeri Oman Sayyid Badr Albusaidi menulis opini di The Economist yang memperingatkan AS mempertaruhkan reputasinya di Timur Tengah jika terus melanjutkan perang bersama Israel. Albusaidi juga menegaskan lewat media sosial bahwa perang itu bukan buatan Iran.
Sikap tersebut disebut membuat Washington tidak nyaman, terlebih Oman punya posisi strategis yang unik. Berbeda dari banyak negara Teluk lainnya, AS tidak memiliki pangkalan militer permanen di Oman dan hanya mengandalkan akses reguler Angkatan Laut AS di Pelabuhan Duqm.
Mediator lama yang tetap menahan diri
Ironisnya, Oman selama ini dikenal sebagai salah satu mediator paling konsisten di Timur Tengah. Dilansir The Independent, hubungan diplomatik Oman dan AS merupakan yang tertua di dunia Arab, terjalin sejak 1790.
Hubungan itu diperkuat oleh kemitraan keamanan dan perjanjian perdagangan bebas. Oman juga kerap dijuluki “Swiss di Timur Tengah” karena menjadi jalur komunikasi rahasia antara Washington dan Tehran.
Saat Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi berkunjung ke Muscat pekan ini, Albusaidi kembali menegaskan komitmen negaranya pada stabilitas kawasan dan kebebasan navigasi. Melalui akun X resminya, ia menyatakan Oman akan terus mendukung upaya mengurangi ketegangan dan memajukan koeksistensi damai regional.
Diplomasi belum mati, tapi masih rapuh
Di saat ancaman keras itu muncul, jalur perundingan sebenarnya belum tertutup. The New York Times melaporkan negosiator AS dan Iran sedang menyusun rancangan perpanjangan gencatan senjata selama 60 hari.
Pembahasan itu mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz, pelonggaran sanksi ekonomi, dan pembicaraan soal program nuklir Iran. Namun Trump menegaskan Washington tidak akan terburu-buru memberi persetujuan sebelum seluruh syarat AS dipenuhi.
Ia juga menolak gagasan melonggarkan sanksi atau memberi kompensasi ekonomi kepada Iran hanya karena penyerahan cadangan uranium. Di tengah proses yang masih rapuh, ancaman terhadap Oman memperlihatkan betapa kerasnya perebutan kendali atas jalur energi global dan betapa sempitnya ruang diplomasi di kawasan yang masih diliputi perang.
Source: www.beritasatu.com-
-
-
-
