Pemerintah sedang mengkaji penyesuaian harga eceran tertinggi MinyaKita di tengah perubahan biaya produksi dan naiknya harga crude palm oil atau CPO di pasar global. Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan, langkah itu tidak dipicu oleh program biodiesel B50 yang tengah disiapkan pemerintah.
Menurut Budi, nilai keekonomian MinyaKita sudah tidak lagi sejalan dengan kondisi pasar saat ini. Ia menyebut harga bahan baku dan biaya produksi minyak goreng telah bergerak naik dibanding saat HET terakhir ditetapkan.
HET MinyaKita sendiri sudah berlaku sejak Agustus 2024 dan belum pernah berubah. Karena itu, pemerintah menilai penyesuaian harga menjadi wajar ketika struktur biaya industri ikut berubah cukup besar.
Budi menolak anggapan bahwa B50 menjadi penyebab utama kenaikan HET MinyaKita. Ia menekankan bahwa faktor yang lebih langsung memengaruhi evaluasi harga justru berasal dari pergerakan CPO dan biaya produksi.
Pembahasan besaran penyesuaian kini masih berlangsung bersama sejumlah kementerian dan lembaga teknis terkait. Kementerian Perdagangan belum memastikan kapan pengumuman resmi mengenai harga baru akan disampaikan ke publik.
Di sisi lain, mandatori B50 tetap dijadwalkan mulai 1 Juli 2026. Kebijakan itu menggabungkan 50 persen minyak sawit dengan 50 persen solar, sehingga diperkirakan mendorong permintaan CPO di dalam negeri.
Meski begitu, dampak proyeksi permintaan itu tidak dijadikan dasar untuk mengubah HET MinyaKita. Pemerintah tetap memisahkan pembahasan harga minyak goreng dengan kebijakan energi tersebut.
Dari sisi pasokan, Kementerian Perdagangan menyebut stok MinyaKita masih mencukupi kebutuhan masyarakat. Pantauan harian juga menunjukkan harga rata-rata nasional sempat turun tipis dari posisi sebelumnya.
Budi menyampaikan harga MinyaKita saat ini berada di kisaran Rp 15.800-an per liter. Sebelumnya, harga rata-rata masih berada di sekitar Rp 15.900-an per liter.
Namun, kondisi di lapangan belum sepenuhnya seragam. Di beberapa daerah, selisih harga masih terlihat cukup lebar karena hambatan logistik dan distribusi.
Wilayah timur Indonesia menjadi salah satu yang paling merasakan dampaknya. Papua disebut mengalami harga lebih mahal karena faktor distribusi, sehingga pemerintah meminta Bulog ikut mengintervensi pendistribusian ke daerah itu.
Situasi tersebut membuat pembahasan HET berjalan bersamaan dengan upaya menjaga pasokan tetap aman. Pemerintah juga berupaya menahan agar harga di tingkat konsumen tidak melonjak, meski biaya produksi dan kondisi pasar terus berubah.
