Dorongan percepatan pembangunan Giant Sea Wall di Jawa Timur menguat seiring meningkatnya risiko di kawasan pesisir. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menilai perlindungan pantai tidak bisa lagi ditunda karena rob, abrasi, penurunan muka tanah, dan tekanan aktivitas ekonomi pesisir kini saling menumpuk.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut skema pembangunan yang semula dirancang selama 20 tahun perlu dipercepat menjadi 15 tahun. Menurut dia, kondisi pesisir sudah berkembang menjadi persoalan yang lebih luas, bukan sekadar ancaman gelombang atau pasang air laut semata.
Tiga wilayah yang paling rentan
Fokus utama pengamanan pesisir diarahkan ke Tuban, Lamongan, dan Gresik. Ketiga wilayah Pantura itu disebut berada dalam situasi paling kritis karena menghadapi banjir rob, abrasi, serta penurunan muka tanah sekitar 1–2 cm per tahun.
Kondisi tersebut diperberat oleh kenaikan muka air laut dan gelombang pasang ekstrem. Pemerintah provinsi menilai kombinasi faktor itu membuat risiko bencana pesisir semakin kompleks dari waktu ke waktu.
Ancaman di kawasan itu juga menyentuh kebutuhan dasar warga. Ketersediaan air bersih dan kualitas hidup masyarakat pesisir ikut tertekan ketika rob dan abrasi terus berulang.
Dampak ke ekonomi dan logistik
Jawa Timur memandang persoalan pesisir tidak hanya berkaitan dengan permukiman warga. Tekanan di garis pantai juga dapat memengaruhi pelabuhan, industri, logistik nasional, dan lahan pertanian produktif yang menjadi penopang pangan daerah.
Karena itu, Giant Sea Wall diposisikan sebagai upaya perlindungan yang punya dampak lebih luas. Proyek ini diharapkan mampu menahan risiko banjir, memperkuat konektivitas, dan membuka ruang revitalisasi kawasan pesisir maupun kawasan perkotaan.
Khofifah menegaskan bahwa tanggul laut berskala besar tidak boleh dilihat semata sebagai proyek fisik. Intervensi semacam itu, menurut dia, perlu berjalan bersamaan dengan kebijakan lingkungan dan sosial agar manfaatnya lebih merata dan tidak memunculkan persoalan baru.
Ruang laut harus tertib
Pelaksanaan Giant Sea Wall juga disorot dari sisi tata ruang. Pemerintah provinsi menekankan pentingnya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut atau KKPRL yang sudah terbit agar ada kepastian hukum dalam pengelolaan kawasan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih pemanfaatan ruang laut di wilayah yang sudah padat aktivitas. Dengan begitu, potensi konflik antara masyarakat, nelayan, dan pelaku usaha dapat ditekan.
Khofifah menilai keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada partisipasi publik dan pendekatan inklusif. Bagi Pemprov Jawa Timur, pembangunan tanggul laut harus menggabungkan unsur infrastruktur, ekonomi, sosial, dan ekologi secara seimbang.
Perhatian juga mengarah ke Madura
Selain Tuban, Lamongan, dan Gresik, kawasan pesisir utara Madura juga masuk dalam radar kerentanan. Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep disebut perlu mendapat perhatian agar risiko serupa tidak berkembang lebih jauh.
Di saat yang sama, perlindungan pesisir juga dikaitkan dengan sektor perikanan. Pemerintah berharap nelayan tradisional dapat lebih produktif dan adaptif ketika kawasan pesisir semakin stabil.
Khofifah menyebut arah pembangunan itu sekaligus menegaskan posisi Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara berbasis ketahanan wilayah. Dalam pandangan pemerintah provinsi, penguatan pesisir menjadi bagian penting dari upaya menjaga daya tahan ekonomi dan sosial di sepanjang Pantura.
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa, Laksamana TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf, mengatakan pembahasan juga mencakup kampung nelayan merah putih dan pembangunan tanggul laut di Pantura Jawa Timur. Ia menyebut proses penelitian dan assessment masih berlangsung sebelum proyek dijalankan.
Didit menambahkan, beberapa titik kampung nelayan sudah mulai dibangun, termasuk di Gresik dan Malang Selatan. Di tengah proses itu, Jawa Timur tetap dipandang sebagai wilayah kunci di Pantura Jawa sekaligus simpul utama logistik dan industri nasional, sehingga percepatan pengamanan pesisir dinilai semakin mendesak.
Source: redaksi.duta.co
