Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kabar soal APBN yang disebut hanya mampu bertahan tiga bulan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ia menilai narasi itu lebih banyak lahir dari riuh informasi yang membentuk persepsi negatif di ruang publik, bukan dari gambaran utuh tentang fiskal nasional.
Purbaya juga menekankan bahwa pemerintah masih menjaga anggaran tetap terkendali. Menurut dia, pembacaan yang keliru atas situasi keuangan negara bisa memicu kekhawatiran berlebihan jika tidak segera diluruskan dengan penjelasan yang rapi dan terarah.
Narasi negatif dinilai tidak berdiri di atas data utuh
Dalam penjelasannya, Purbaya menyebut bahwa isu APBN hanya bertahan tiga bulan muncul dari sentimen yang terbentuk di tengah derasnya informasi. Ia menilai kondisi tersebut membuat keadaan ekonomi seolah berada dalam tekanan berat, padahal fiskal nasional masih terjaga ketat.
Purbaya memandang penting adanya komunikasi yang lebih tertib agar publik tidak mudah menangkap kesimpulan yang salah dari informasi yang beredar. Karena itu, pemerintah disebut sedang memperbaiki pola penyampaian informasi fiskal supaya kondisi anggaran dipahami secara lebih akurat.
Agenda pajak baru tidak lagi jadi prioritas
Di tengah perbincangan soal fiskal, Purbaya menegaskan bahwa sejumlah rencana pajak yang sempat ramai dibicarakan sudah tidak menjadi agenda pemerintah. Ia menyebut tidak ada lagi pembahasan soal pajak orang kaya, PPN untuk jalan tol, maupun skema lain yang sempat muncul dalam diskusi publik.
Menurut Purbaya, fokus utama saat ini adalah merapikan sistem yang sudah berjalan dan menekan kebocoran semaksimal mungkin. Ia menilai langkah itu lebih tepat untuk menjaga tata kelola fiskal tetap efektif tanpa memunculkan polemik baru di tengah masyarakat.
“Lebih baik saya rapikan yang ada sekarang dan kurangi kebocorannya semaksimal mungkin,” ujarnya.
Pengawasan diperketat untuk menutup celah kebocoran
Purbaya mengakui masih ada potensi kebocoran dalam sistem perpajakan yang perlu diawasi lebih ketat. Karena itu, pengawasan internal diperkuat, termasuk dengan langkah cepat terhadap pegawai yang menunjukkan indikasi kejanggalan pada angka-angka yang dipantau.
Ia menilai tindakan tegas dibutuhkan ketika ada tanda-tanda yang tidak wajar agar risiko yang lebih besar bisa dicegah sejak awal. “Kalau kelihatan agak aneh dari angka-angka, kita langsung mutasi dengan cepat,” kata Purbaya.
Pelaporan internal juga dibenahi
Selain pengawasan, Purbaya menyoroti perlunya komunikasi internal yang lebih baik di lingkungan Kementerian Keuangan. Ia menyebut lemahnya koordinasi sebelumnya ikut membuat sentimen negatif mudah berkembang karena informasi penting tidak langsung sampai ke pimpinan.
Saat ini, alur pelaporan di internal kementerian disebut sedang dirapikan agar masalah strategis bisa segera ditangani di level pengambil keputusan. Dengan pola seperti itu, persoalan yang berpotensi besar diharapkan tidak berubah menjadi isu liar di ruang publik.
“Pelaporan saya akan saya buat bagus, sehingga setiap ada masalah yang penting, mereka laporkan ke saya,” ujarnya.
Penilaian luar negeri tetap positif
Di tengah ramainya perdebatan di dalam negeri, Purbaya menegaskan bahwa penilaian sejumlah lembaga internasional terhadap ekonomi Indonesia masih positif. Ia menyebut JPMorgan Chase, Islamic Development Bank, dan S&P Global Ratings tetap memberikan pandangan yang baik meski sentimen negatif di dalam negeri cukup kuat.
Perbedaan antara persepsi publik dan penilaian lembaga global, menurut Purbaya, menunjukkan pentingnya data yang akurat serta komunikasi yang tertib. Pemerintah disebut akan terus mengurangi gangguan informasi agar pembahasan mengenai APBN kembali mengacu pada kondisi yang sebenarnya.
Dengan pengawasan yang diperkuat, pelaporan yang dirapikan, dan fokus pada perbaikan sistem, fiskal nasional disebut tetap berada dalam jalur yang terkendali. Karena itu, klaim bahwa APBN hanya bertahan tiga bulan dinilai tidak mencerminkan keadaan nyata yang sedang dihadapi negara.
Source: www.beritasatu.com-
-
-
-
