Pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini mulai diarahkan ke sektor yang paling dekat dengan kehidupan warga. Pemerintah menempatkan infrastruktur dasar, aliran sungai, jalan, jembatan, hingga hunian tetap sebagai bagian awal dari rencana pemulihan yang disusun lebih rapi dan bertahap.
Arah kerja itu tidak lagi diposisikan sebagai penanganan darurat semata. Pemerintah menyiapkan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi sampai 2028 agar pemulihan berjalan terukur dan menjadi acuan bersama bagi kementerian serta lembaga terkait.
Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Muhammad Tito Karnavian, menyebut tiga provinsi terdampak sudah masuk fase transisi menuju pemulihan permanen. Rencana induk itu telah disusun Bappenas, ditinjau pemerintah, dan kini diproses menuju Peraturan Presiden.
Urutan kerja dibuat jelas
Pemerintah membagi pemulihan ke dalam tahapan per tahun selama tiga tahun. Pola ini disiapkan supaya pelaksanaan di lapangan tidak bergerak sendiri-sendiri dan tidak saling tumpang tindih.
Kerangka waktu itu juga dipakai untuk menjaga prioritas tetap konsisten, terutama di wilayah yang terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera. Dengan begitu, rehabilitasi dan rekonstruksi bisa mengikuti urutan yang lebih pasti dari awal hingga tahap pemulihan yang lebih stabil.
Sektor yang didahulukan
Sasaran awal pemerintah tidak hanya terbatas pada bangunan yang rusak. Daftar prioritas juga mencakup sungai, jalan, jembatan, perdagangan, pertanian, pertambakan, serta pembangunan hunian tetap atau huntap.
Pusat perhatian itu menunjukkan bahwa pemulihan diarahkan pada kebutuhan yang langsung dirasakan warga. Di saat yang sama, pemerintah juga ingin memulihkan kembali aktivitas ekonomi daerah agar kehidupan masyarakat tidak berhenti pada perbaikan fisik saja.
Tito menegaskan huntap menjadi bagian penting dalam proses ini. Pemerintah ingin warga tidak terlalu lama tinggal di huntara dan segera mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak serta lebih stabil.
Payung hukum dan anggaran jadi penentu
Pemerintah menilai percepatan pemulihan akan lebih kuat jika rencana induk itu segera disetujui Presiden. Setelah ada persetujuan, anggaran untuk kementerian dan lembaga terkait diharapkan bisa lebih cepat mengalir ke program-program di lapangan.
Penguatan dasar kebijakan juga dipandang penting agar setiap instansi memiliki pegangan yang sama dalam bekerja. Dengan payung hukum yang lebih jelas, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi diharapkan tidak tertunda terlalu lama.
Pemulihan fisik dan ekonomi berjalan bersamaan
Rencana induk pascabencana ini tidak hanya menargetkan pembangunan ulang infrastruktur yang rusak. Pemerintah juga ingin pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat bergerak bertahap dan berkelanjutan.
Pendekatan itu dianggap perlu karena dampak bencana meluas ke aktivitas harian warga. Perdagangan, pertanian, dan pertambakan harus kembali pulih agar Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat bergerak menuju kondisi normal secara lebih utuh.
Source: www.medcom.id
