Pembenahan puskesmas kini menjadi salah satu ujian paling nyata bagi janji perbaikan layanan dasar. Dana Rp10,27 triliun yang berasal dari denda administratif dan penguasaan kembali kawasan hutan langsung diarahkan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama yang selama ini banyak dikeluhkan kondisinya.
Prabowo Subianto menyebut anggaran itu dapat dipakai untuk memperbaiki sekitar 5.000 puskesmas. Langkah ini muncul setelah adanya laporan bahwa banyak puskesmas belum direnovasi selama puluhan tahun, padahal fasilitas tersebut menjadi titik layanan paling dekat dengan masyarakat.
Kebutuhan jauh lebih besar dari dana yang tersedia
Prabowo menegaskan Indonesia memiliki sekitar 10.000 puskesmas yang banyak dibangun sejak era Orde Baru. Menurut dia, ribuan fasilitas itu belum pernah mendapatkan perbaikan serius, sehingga kebutuhan renovasi sudah sangat mendesak.
Dengan asumsi sekitar Rp2 miliar untuk memperbaiki satu puskesmas, total kebutuhan pembenahan nasional diperkirakan mencapai Rp20 triliun. Artinya, dana Rp10,27 triliun memang belum cukup untuk menutup seluruh kebutuhan, tetapi sudah bisa membiayai sekitar separuh dari total pembenahan yang dibutuhkan.
Bangunan saja tidak cukup
Meski perhatian publik tertuju pada renovasi fisik, persoalan puskesmas tidak berhenti pada gedung yang tua. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan jumlah puskesmas di Indonesia telah melampaui 10.000 unit, tetapi penyebarannya masih belum merata.
Kesenjangan itu terlihat jelas antara kota besar dan daerah terpencil. Di banyak wilayah 3T, jarak ke puskesmas masih jauh dan mahal bagi warga, sementara satu kecamatan kerap hanya memiliki satu puskesmas untuk melayani banyak desa.
Distribusi layanan masih timpang
Dalam kondisi seperti itu, akses ke layanan kesehatan dasar sering kali tidak bisa dilakukan cepat. Situasi ini membuat puskesmas bukan hanya soal renovasi bangunan, tetapi juga soal seberapa dekat layanan bisa dijangkau masyarakat di berbagai wilayah.
Trubus Rahardiansah dari Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia menilai pembenahan harus menyentuh tata kelola, kualitas layanan, dan distribusi fasilitas. Ia menilai reformasi puskesmas akan kurang berarti jika hanya berhenti pada perbaikan fisik tanpa perubahan yang lebih luas.
Tenaga kesehatan ikut menentukan hasil
Kelemahan lain ada pada sumber daya manusia kesehatan. Distribusi dokter masih terkonsentrasi di kota besar, sedangkan daerah terpencil kerap kekurangan tenaga dasar untuk layanan primer.
Trubus juga menyoroti perlunya dokter spesialis hadir lebih dekat di layanan primer, meski kebutuhan itu belum terpenuhi di banyak tempat. Karena itu, renovasi puskesmas perlu berjalan seiring dengan penguatan tenaga medis agar hasilnya tidak setengah jalan.
Dampak ekonomi dan kesehatan bisa terasa luas
Yusuf Rendy Manilet dari CORE menilai investasi di layanan kesehatan primer memberi dampak ekonomi besar dalam jangka panjang. Menurut dia, layanan primer yang kuat dapat menekan biaya pengobatan, memperbaiki produktivitas, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Ia menyebut ada tiga dampak yang paling cepat terasa jika puskesmas diperkuat. Pertama, biaya kesehatan jangka panjang dapat turun karena diabetes, hipertensi, tuberkulosis, serta masalah kesehatan ibu dan anak bisa ditangani lebih awal di tingkat puskesmas.
Kedua, layanan primer yang lebih kuat berpotensi membantu menekan stunting. Saat ini prevalensi stunting Indonesia masih berada di kisaran 21,5%, sementara Bank Dunia sebelumnya memperkirakan kerugian ekonominya bisa mencapai 2% sampai 3% dari produk domestik bruto setiap tahun.
Ketiga, layanan kesehatan yang lebih dekat dan lebih baik dapat mengurangi risiko keluarga jatuh miskin akibat biaya pengobatan. Dalam kerangka itu, puskesmas berfungsi bukan hanya sebagai tempat berobat, tetapi juga sebagai benteng pencegahan agar penyakit tidak berkembang menjadi beban ekonomi yang lebih besar.
Biaya perawatan akan terus muncul
Meski renovasi besar-besaran terdengar menjanjikan, kebutuhan anggaran tidak berhenti setelah bangunan selesai diperbaiki. Fasilitas yang sudah diperbarui tetap memerlukan dana rutin untuk perawatan, alat kesehatan, listrik, obat-obatan, dan sistem digital kesehatan.
Yusuf menilai hambatan layanan primer juga terletak pada ketersediaan dokter, alat diagnostik, obat, dan sistem rujukan. Tanpa unsur-unsur itu, puskesmas hanya akan terlihat lebih modern dari luar, tetapi belum tentu lebih kuat dalam pelayanan sehari-hari.
Di sisi lain, puskesmas tetap memegang peran strategis untuk edukasi kesehatan, vaksinasi, skrining penyakit, pemantauan gizi balita, kesehatan ibu hamil, dan pengendalian penyakit menular. Jika dana Rp10,27 triliun benar-benar diarahkan ke sektor ini, ukuran keberhasilannya akan ditentukan oleh perubahan nyata pada kualitas layanan di lapangan.
Source: lifestyle.bisnis.com-
-
-
-
