Peluang pedagang mikro dan kecil untuk menekan biaya berjualan di marketplace kini menguat lewat skema potongan komisi 50 persen. Insentif itu disiapkan pemerintah lewat aturan baru dalam Peraturan Menteri UMKM tentang perlindungan dan peningkatan daya saing.
Kebijakan ini diarahkan agar pelaku usaha kecil tidak terlalu terbebani biaya layanan platform. Pemerintah menilai kelompok mikro dan kecil paling rentan ketika biaya komisi dan layanan di e-commerce terus memotong margin penjualan mereka.
Namun, tidak semua penjual bisa langsung menikmati keringanan tersebut. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman menegaskan bahwa syarat penting untuk mendapatkan potongan komisi adalah masuk ke dalam sistem SAPA UMKM.
Selain terdaftar di SAPA UMKM, penjual juga diarahkan untuk mengutamakan produk lokal dan terhubung dengan sistem marketplace. Dengan begitu, insentif tidak diberikan secara umum, melainkan difokuskan pada pelaku usaha yang memang masuk kategori paling membutuhkan perlindungan.
Pemerintah melihat desain seperti ini sebagai cara memberi ruang yang lebih adil bagi pedagang kecil di tengah persaingan digital. Fokusnya bukan pada seluruh seller, melainkan pada usaha mikro dan kecil yang paling mudah terdampak oleh beban biaya platform.
Di sisi lain, aturan baru itu juga mengatur hubungan biaya layanan antara penjual dan marketplace. Pemerintah membatasi agar biaya layanan tidak berubah sembarangan dan meminta adanya kontrak antara kedua pihak.
Dalam ketentuan tersebut, biaya layanan tidak boleh naik selama satu tahun. Jika marketplace ingin menaikkan atau merevisi biaya, pemberitahuan harus disampaikan tiga bulan sebelumnya.
Ketentuan pemberitahuan lebih awal itu dibuat agar penjual tidak menghadapi perubahan mendadak. Bagi pedagang kecil, kepastian seperti ini penting karena mereka harus menghitung ulang biaya dan menyesuaikan strategi penjualan dengan margin yang tipis.
Maman menilai skema tersebut lebih adil karena memberi kejelasan yang lebih baik bagi penjual kecil. Dengan perlindungan biaya yang lebih pasti, pelaku usaha di platform digital diharapkan bisa bernapas lebih lega tanpa terbebani lonjakan biaya layanan.
Meski arahnya sudah jelas, aturan tersebut belum resmi berlaku. Saat ini, peraturan masih menunggu proses perundang-undangan dan Maman belum menjelaskan kapan peluncuran resminya dilakukan.
Ia hanya berharap prosesnya bisa selesai secepatnya. Jika aturan ini mulai berjalan, pedagang mikro dan kecil di platform digital akan mendapat potongan komisi yang lebih ringan sekaligus kepastian biaya yang lebih terukur.
Source: www.cnbcindonesia.com-
-
-
-
