Sekolah Rakyat diposisikan sebagai jalur bantuan bagi anak-anak yang benar-benar berada dalam kondisi paling rentan, bukan sebagai tempat menarik siswa dari sekolah lain. Karena itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan petugas lapangan tidak boleh mengambil peserta didik yang masih aktif belajar, termasuk yang berada di pesantren.
Penegasan itu muncul saat ia memberi arahan kepada pendamping Program Keluarga Harapan atau PKH se-Madura. Di wilayah yang dikenal memiliki banyak pesantren itu, Gus Ipul ingin penjangkauan berjalan hati-hati agar tujuan program tidak meleset dari sasaran.
Tidak ada pendaftaran terbuka
Gus Ipul menjelaskan bahwa masuk ke Sekolah Rakyat dilakukan lewat penjangkauan, bukan pendaftaran terbuka. Ia meminta petugas berpegang pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN agar calon siswa yang dipilih benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
Menurutnya, sasaran program ini adalah anak terlantar dan anak dari keluarga miskin ekstrem. Karena itu, anak yang masih belajar di sekolah formal tidak masuk dalam prioritas penjangkauan.
Larangan tegas untuk siswa pesantren
Ia memberi perhatian khusus pada daerah seperti Madura yang memiliki tradisi pesantren kuat. Dalam arahannya, ia meminta petugas tidak mendatangi siswa yang sudah menempuh pendidikan di tempat lain atau sedang mondok.
“Jangan sekali-sekali mengambil siswa yang sudah sekolah di tempat lain atau sedang berada di pesantren,” ujarnya. Pesan itu disampaikan agar tidak muncul salah paham di tengah masyarakat yang sangat dekat dengan pendidikan pesantren.
Verifikasi harus memenuhi empat syarat
Gus Ipul juga menekankan bahwa penentuan calon siswa tidak boleh dilakukan sembarangan. Ia menyebut verifikasi penjangkauan harus memuat empat unsur, yaitu validitas data riil, status anak yang belum atau putus sekolah, kesiapan asrama, dan izin dari pihak keluarga.
Keempat unsur itu, menurut dia, harus terpenuhi sebelum seorang anak ditetapkan sebagai calon siswa Sekolah Rakyat. Ia menilai proses ini penting agar program benar-benar menyentuh anak yang membutuhkan bantuan paling besar.
Integritas petugas ikut diawasi
Selain soal sasaran, Gus Ipul mengingatkan petugas agar menjaga integritas saat bekerja di lapangan. Ia menegaskan manipulasi data, titipan kepentingan, dan penerimaan imbalan adalah pelanggaran berat yang tidak boleh terjadi.
Ia meminta petugas menjalankan penjemputan data dan verifikasi faktual secara profesional. Langkah itu dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan program tetap berada pada jalur pengentasan kemiskinan.
Koordinasi dengan ulama dan tokoh daerah
Untuk wilayah Madura, Gus Ipul meminta koordinasi dilakukan intensif dengan ulama, kiai, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah. Menurutnya, komunikasi yang santun dibutuhkan karena banyak pesantren berdiri di wilayah itu.
“Madura ini gudangnya pesantren, banyak ulama, banyak kiai yang harus kita hormati. Maka komunikasi harus dijaga dengan baik,” pesannya. Dalam pengarahan tersebut, ia juga didampingi sejumlah pejabat kementerian, termasuk Tenaga Ahli Menteri Sosial Andy Kurniawan, Staf Khusus Menteri Ishaq Zubaedi Raqib, dan Direktur Perlindungan Sosial Non Kebencanaan Faisal.
-
-
-
-
