Sorotan publik terhadap kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto belum mereda setelah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan soal pembiayaannya. Penjelasan bahwa selisih biaya di luar anggaran negara ditanggung pribadi justru membuat publik semakin menuntut rincian yang lebih terbuka.
Pernyataan itu disampaikan Teddy melalui akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet pada Senin, 1 Juni 2026. Ia mengatakan mekanisme pembiayaan perjalanan luar negeri Presiden sebenarnya sudah pernah dijelaskan beberapa kali, termasuk soal kelebihan biaya yang tidak masuk anggaran negara.
Menurut Teddy, setiap biaya yang melampaui anggaran yang sudah disiapkan pemerintah dibayar langsung oleh Presiden Prabowo. Ia menyampaikan hal itu untuk menegaskan bahwa beban tambahan tidak dialihkan ke APBN.
Namun, penjelasan tersebut tidak otomatis menutup kritik. Di ruang publik, yang muncul justru dorongan agar pemerintah memaparkan rincian penggunaan anggaran perjalanan secara lebih jelas agar publik bisa menilai akuntabilitasnya.
Rombongan disebut jauh lebih kecil
Selain soal pembiayaan, Teddy juga menyinggung jumlah delegasi yang mendampingi Presiden dalam lawatan luar negeri. Ia menyebut jumlah rombongan pada masa pemerintahan sekarang berada di kisaran 40 hingga 50 orang.
Ia membandingkan kondisi itu dengan pemerintahan sebelumnya, ketika satu kunjungan luar negeri bisa melibatkan lebih dari 120 orang. Pengurangan jumlah peserta disebut sebagai bagian dari langkah efisiensi yang sudah banyak diketahui publik.
Pemerintah menilai rombongan yang lebih ramping membantu menekan biaya perjalanan. Meski begitu, pertanyaan publik belum berhenti pada ukuran delegasi saja, melainkan juga pada total pengeluaran dan sejauh mana penghematan itu berdampak nyata.
Transparansi jadi titik yang paling disorot
Respons warganet muncul cepat setelah pernyataan Teddy beredar. Banyak komentar menilai bahwa yang paling penting bukan hanya siapa yang membayar selisih biaya, tetapi juga keterbukaan data perjalanan yang menyertainya.
Sejumlah pihak meminta pemerintah membuka rincian anggaran perjalanan dinas Presiden secara lebih mudah dipahami dan diaudit. Bagi mereka, data tersebut diperlukan agar masyarakat bisa menilai efektivitas serta akuntabilitas setiap lawatan luar negeri.
Ada pula yang mempertanyakan makna penggunaan dana pribadi untuk menutup biaya tambahan. Mereka menilai sumber pendanaan tetap perlu dijelaskan secara rinci supaya tidak memunculkan pertanyaan baru.
Perdebatan masih berlanjut di media sosial
Isu ini kemudian berkembang menjadi perdebatan yang lebih luas soal transparansi penggunaan anggaran. Sebagian publik menilai penjelasan mengenai dana pribadi belum cukup untuk meredakan rasa ingin tahu masyarakat.
Bagi kelompok ini, informasi tentang komponen biaya, rincian anggaran, dan hasil dari setiap perjalanan luar negeri tetap harus tersedia. Mereka menilai keterbukaan dibutuhkan agar publik bisa menilai apakah kunjungan tersebut benar-benar efisien dan berdampak.
Di sisi lain, ada juga masyarakat yang memandang lawatan luar negeri Presiden tetap penting untuk diplomasi dan kerja sama internasional. Meski begitu, tuntutan agar rincian biaya dan akuntabilitas perjalanan dibuka lebih jelas tetap menjadi tekanan utama yang belum hilang.
Source: www.suara.com
