Bagi daerah, daya tarik Blok Ganal tidak hanya terletak pada besarnya potensi cadangan minyak dan gas, tetapi juga pada peluang untuk ikut menikmati hasil melalui skema participating interest. Namun, skema itu justru menyimpan beban awal yang besar karena proyek lepas pantai ini membutuhkan modal jumbo, teknologi tinggi, dan pengelolaan risiko yang ketat.
Anggota Dewan Energi Nasional Muhammad Kholid Syeirazi menilai karakter Blok Ganal sebagai bagian dari Indonesia Deepwater Development membuat keterlibatan daerah tidak bisa dipandang sederhana. Ia menyoroti bahwa daerah, lewat BUMD, akan menghadapi tantangan pendanaan yang berat bila diminta ikut menaruh modal dalam proyek hulu migas yang sangat capital intensive dan high tech seperti ini.
Beban modal di awal
Dalam skema PI, BUMD tidak berperan sebagai operator. Artinya, daerah tetap harus menyetor equity agar bisa ikut memperoleh bagian dari kegiatan hulu migas, meski tidak menjalankan operasi lapangan secara langsung.
Kondisi tersebut membuat beban awal menjadi sangat berat bagi pemerintah daerah. Kholid menilai kemampuan pendanaan daerah adalah persoalan utama yang harus dihitung dengan sangat hati-hati agar skema itu tidak berubah menjadi beban baru.
Ia bahkan menyebut BUMD akan kesulitan menyediakan dana dengan nilai investasi yang sangat besar. “Dalam praktiknya, BUMD akan kesulitan menyediakan dana dengan nilai investasi sangat besar. Karena ini memang investasinya jumbo,” ujar Kholid.
Skema 10 persen tidak membuat beban hilang
Kholid juga menyoroti ketentuan bagi daerah yang memperoleh PI 10 persen. Dalam pola ini, kontraktor dapat memberi dukungan awal, tetapi bagian BUMD nantinya dipotong setelah proyek mencapai pay off.
Dengan mekanisme seperti itu, daerah tidak langsung menikmati hasil investasi. Kholid menjelaskan bahwa bagian BUMD pada praktiknya dicicil dan ditalangi lebih dulu, sehingga manfaat finansial baru terasa setelah beban awal tertutup.
Ia menyebut masa tunggu itu bisa berlangsung cukup panjang. “Jadi nyicil, ditalangi dulu kemudian bagian BUMD dipotong. Sehingga biasanya tahun pertama sampai ke-6, sampai pay off baru dapat bagian,” katanya.
Opsi lain selain BUMD
Melihat beratnya struktur investasi di Blok Ganal, Kholid membuka ruang bagi opsi lain di luar BUMD. Ia menilai BUMN lebih layak dipertimbangkan karena dinilai memiliki kemampuan finansial yang lebih kuat untuk menghadapi risiko teknis dan modal di sektor hulu migas lepas pantai.
Meski begitu, skema itu tetap bergantung pada sikap operator ENI dan Sinopec. Menurut Kholid, keputusan apakah ada sebagian participating interest yang dilepas akan sangat menentukan bentuk keterlibatan berikutnya.
“Jadi kalau misalnya ada share yang ingin dilepas, itu mungkin saja. Dan itu saya kira strategi terbaik. Jadi Pertamina sebagai BUMN tidak menanggung risiko eksplorasi,” ujarnya.
Dorongan daerah atas cadangan raksasa
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tetap melihat temuan di Blok Ganal sebagai peluang besar. Pemerintah daerah meminta bagian hak pengelolaan melalui skema PI atas temuan cadangan minyak dan gas raksasa di lepas pantai tersebut.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kaltim Bambang Arwanto mengatakan temuan itu berasal dari Sumur Geliga dan Sumur Gula di wilayah kerja Blok Ganal. Dari hasil eksplorasi, potensi yang ditemukan diperkirakan lebih dari tujuh triliun kaki kubik gas dan sekitar 375 juta barel minyak.
Besarnya angka itu membuat Blok Ganal dipandang sebagai aset strategis. Di saat yang sama, nilai ekonominya juga menunjukkan bahwa proyek ini hanya bisa dijalankan dengan modal besar, teknologi tinggi, dan pengelolaan risiko yang cermat agar tidak menambah tekanan fiskal bagi daerah.
Karena itu, pembagian peran antara daerah, BUMD, BUMN, dan operator menjadi penentu penting. Tanpa desain yang tepat, peluang dari Blok Ganal berisiko berubah menjadi beban investasi yang sulit dipikul pemerintah daerah.
Source: mediaindonesia.com-
-
-
-
