Pemerintah memberi sinyal kuat bahwa masa depan ekonomi pesisir tidak lagi cukup ditopang oleh eksploitasi sumber daya laut semata. Penguatan tata kelola, inovasi daerah, dan perlindungan lingkungan kini ditempatkan sebagai satu paket kebijakan agar sektor kelautan tetap produktif sekaligus lestari.
Arah itu terlihat dari penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya Bidang Pemerintahan dalam Pengelolaan, Pengembangan, dan Pembangunan Kelautan dan Perikanan kepada sejumlah kepala daerah dan kepala perangkat daerah. Mereka dinilai berhasil menghadirkan terobosan yang memberi dampak nyata bagi masyarakat pesisir serta sektor perikanan di daerah masing-masing.
Inovasi daerah jadi sorotan
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut penghargaan tersebut sebagai bentuk pengakuan atas dedikasi dan kontribusi nyata para penerima. Ia menegaskan bahwa sektor kelautan memegang peran strategis dalam pembangunan nasional dan penguatan tata kelola perikanan.
Pemerintah menilai inovasi di daerah penting karena tantangan pesisir tidak hanya soal hasil tangkapan. Kualitas lingkungan pesisir, keberlanjutan pengelolaan sumber daya, dan kesejahteraan nelayan ikut menentukan apakah ekonomi maritim bisa tumbuh dalam jangka panjang.
Laut luas, tanggung jawab besar
Indonesia memiliki wilayah laut sekitar 6,4 juta kilometer persegi dan garis pantai sekitar 108 ribu kilometer. Luas itu menempatkan kelautan sebagai penopang penting ketahanan pangan nasional sekaligus penggerak ekonomi maritim.
Namun, besarnya potensi itu juga membawa konsekuensi bagi kebijakan publik. Pemerintah terus mendorong program inovatif di sektor kelautan dan perikanan dengan perhatian yang tidak hanya tertuju pada hasil ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan pesisir yang menjadi ruang hidup masyarakat setempat.
Proses penilaian berlangsung ketat
Pemberian tanda kehormatan tersebut tidak berlangsung singkat. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, menjelaskan bahwa proses pengusulan dimulai sejak Juli 2025 dan kemudian melewati penilaian teknis serta administratif.
Tahap verifikasi juga melibatkan Badan Intelijen Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian RI, dan Kejaksaan Agung RI. Setelah itu, proses berlanjut ke Sekretariat Militer Presiden dan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan sebelum ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 126/TK/Tahun 2025.
Dorongan agar daerah lain ikut bergerak
Penghargaan itu diberikan kepada tujuh tokoh dari unsur kepala daerah dan kepala perangkat daerah. Mereka dinilai berkontribusi pada peningkatan kualitas lingkungan pesisir serta kesejahteraan masyarakat nelayan melalui kebijakan dan inovasi yang dijalankan di daerah.
Pemerintah berharap apresiasi tersebut menjadi pemicu bagi daerah lain untuk memperkuat langkah serupa. Di tengah kebutuhan menjaga laut tetap produktif dan lestari, pengelolaan pesisir yang efektif dipandang makin penting agar potensi maritim Indonesia bisa dimanfaatkan lebih optimal tanpa mengorbankan masa depannya.
Prosesi penyematan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Senin (1/6), bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila. Semula, penyematan direncanakan bertepatan dengan Hari Nusantara, namun penyesuaian agenda membuat prosesi itu digabungkan ke rangkaian peringatan Hari Lahir Pancasila 2026.
Source: mediaindonesia.com
