Langkah Washington terhadap dua geng terbesar di Brasil kini berubah menjadi tekanan politik yang jauh lebih luas daripada sekadar urusan kriminal. Penetapan Primeiro Comando da Capital atau PCC dan Comando Vermelho sebagai organisasi teroris langsung menyeret isu kedaulatan, keamanan publik, dan pertarungan elektoral Luiz Inacio Lula da Silva ke satu panggung yang sama.
Mulai 5 Juni, status Foreign Terrorist Organization berlaku untuk kedua kelompok itu setelah sebelumnya mereka masuk kategori Specially Designated Global Terrorists. Bagi pemerintah Amerika Serikat, kebijakan ini menutup ruang gerak aset kelompok terkait di wilayahnya dan memberi dasar yang lebih ketat untuk menekan jaringan yang disebut Marco Rubio sebagai narco-teroris kekerasan.
Rubio mengatakan langkah itu dibutuhkan untuk melindungi warga Amerika Serikat. Ia juga menegaskan pemerintahan Trump akan memakai semua alat yang tersedia untuk menghentikan aliran narkoba ilegal dan memutus pendanaan jaringan kriminal lintas negara.
Dorongan semacam ini sejalan dengan sikap Donald Trump sejak kembali ke Gedung Putih. Ia mendorong label teroris untuk berbagai jaringan kriminal di Amerika Latin, meski sejumlah pihak menilai pendekatan itu berisiko menjadi pembenaran bagi perluasan pengaruh militer AS di belahan Barat.
Di Brasília, keputusan tersebut tidak hanya dibaca sebagai kebijakan keamanan. Pemerintah Lula diperkirakan menghadapi dampak politik yang berat karena isu ini muncul di tengah pemilihan presiden yang memanas dan perdebatan tajam soal cara negara menghadapi geng bersenjata.
Lula, yang kembali maju untuk masa jabatan keempatnya yang tak beruntun, disebut telah berkali-kali berusaha mencegah pemerintahan Trump menggunakan label teroris terhadap geng Brasil. Salah satu kekhawatiran utama di Brasília adalah kemungkinan label itu dipakai untuk menghukum pihak-pihak yang sekadar punya kontak dengan kelompok yang ditetapkan.
Kekhawatiran itu tidak berhenti pada jaringan kriminal. Lembaga keuangan dan korban pemerasan juga dinilai bisa ikut terseret bila penetapan tersebut dipakai terlalu luas dalam penegakan kebijakan di luar negeri.
Di sisi lain, Lula juga telah menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya ancaman campur tangan asing di Amerika Latin. Sensitivitas itu bertambah setelah operasi militer pada 3 Januari yang membuat AS menculik Presiden Venezuela Nicolas Maduro.
Pertarungan politik di Brasil makin rumit karena lawan utama Lula, Senator sayap kanan Flavio Bolsonaro, memiliki hubungan dekat dengan pemerintahan AS. Pengumuman dari Washington itu juga muncul setelah Trump bertemu Flavio di Gedung Putih pada pekan ini.
Usai pertemuan tersebut, Flavio mengatakan kepada wartawan bahwa ia aktif meminta Trump menetapkan PCC dan Comando Vermelho sebagai kelompok teroris. Keterkaitan ini membuat langkah Washington dibaca bukan hanya sebagai kebijakan luar negeri, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika politik Brasil yang sedang panas.
Nama keluarga Bolsonaro memang sudah beberapa kali terseret dalam urusan dengan Trump. Tahun lalu, Trump menaikkan tarif terhadap Brasil hingga hampir 50 persen sebagai bentuk solidaritas dengan Jair Bolsonaro, ayah Flavio.
Jair Bolsonaro sendiri pernah didakwa berupaya merusak demokrasi setelah kalah dalam pemilu 2022. Meski Trump meminta agar perkara itu dihentikan, mantan presiden Brasil tersebut akhirnya dijatuhi hukuman 27 tahun penjara.
Putra bungsunya, Eduardo Bolsonaro, kini juga menghadapi proses hukum atas dugaan obstruction karena mencari campur tangan Trump untuk membantu ayahnya. Rangkaian ini membuat hubungan politik Brasil dan Amerika Serikat semakin sensitif ketika isu keamanan publik kembali naik ke permukaan.
Di lapangan, keamanan publik justru menjadi salah satu medan pertarungan paling menentukan. Jajak pendapat menunjukkan persaingan Lula dan Flavio Bolsonaro sangat berdekatan, sementara bentrokan terbaru antara aparat dan kelompok kriminal seperti Comando Vermelho ikut memengaruhi suasana politik.
Operasi polisi di Rio de Janeiro pada Oktober lalu menewaskan lebih dari 120 orang. Operasi lain pada Maret menewaskan delapan orang, dan keduanya memperkuat debat tentang efektivitas pendekatan keras terhadap geng bersenjata.
Kritik terhadap razia semacam itu menilai puluhan tahun konfrontasi bermiliter justru menyuburkan kekerasan dan pelanggaran hak asasi. Luis Flavio Sapori, sosiolog dan pakar keamanan publik dari Pontifical Catholic University of Minas Gerais, menilai bentrokan bersenjata dengan pengedar muda di pinggiran kota tidak cukup untuk menjawab kompleksitas pencucian uang dan kaitannya dengan kejahatan finansial.
Untuk merespons keresahan publik, Lula meluncurkan inisiatif senilai 2 miliar dolar pada Maret. Dana itu diarahkan untuk menyerang fondasi keuangan jaringan kriminal seperti PCC dan Comando Vermelho, memutus perdagangan senjata, memperbaiki sistem penjara, dan meningkatkan penyelidikan pembunuhan.
Setelah pengumuman dari Washington, penasihat urusan luar negeri Lula, Celso Amorim, memperingatkan agar AS tidak memakai label itu untuk melanggar kedaulatan Brasil. Ia menegaskan bahwa kejahatan terorganisir memang harus dilawan, dan kerja sama internasional tetap diterima terutama dalam isu pencucian uang dan perdagangan senjata.
Amorim menambahkan bahwa dalih apa pun untuk intervensi akan dianggap tidak dapat diterima. Di tengah persaingan politik yang makin tajam, langkah Washington terhadap PCC dan Comando Vermelho kini menjadi persoalan yang menyentuh keamanan, diplomasi, dan masa depan kekuasaan di Brasil sekaligus.
