Unggahan Palantir di akun X resmi perusahaan itu memicu perdebatan besar karena berisi 22 poin ringkasan buku karya CEO Alexander Karp. Ringkasan dari buku The Technological Republic yang ditulis bersama Nicholas W. Zamiska itu langsung dibaca banyak pihak sebagai sikap keras tentang hubungan teknologi, negara, dan perang.
Kegaduhan muncul bukan hanya karena isi ringkasan, tetapi juga karena posisi Palantir di dunia teknologi dan pemerintahan. Perusahaan perangkat lunak asal Amerika Serikat itu memiliki kontrak bernilai jutaan dolar dengan berbagai lembaga, termasuk pemerintah AS, Inggris, NHS, Kementerian Pertahanan, Otoritas Pengawasan Keuangan, dan 11 kepolisian.
Teknologi yang ditempatkan dekat dengan kekuasaan
Dalam 22 poin yang dibagikan, Palantir menegaskan gagasan bahwa perangkat lunak modern akan menjadi dasar pencegahan baru. Pandangan itu membuat teknologi tidak lagi diposisikan sekadar sebagai alat bisnis, melainkan sebagai instrumen strategis negara.
Palantir juga membawa industri teknologi lebih dekat ke urusan pertahanan dengan menyebut para elit Silicon Valley memiliki utang moral kepada negara yang telah memungkinkan pertumbuhan mereka. Dari sana, perusahaan ini mendorong pandangan bahwa membangun produk komersial saja tidak cukup jika ingin memenuhi tanggung jawab yang lebih besar.
Sorotan pada senjata berbasis AI
Bagian yang paling memicu perhatian adalah cara Palantir membahas senjata berbasis AI. Dalam logika yang disampaikan, pertanyaan utamanya bukan lagi apakah senjata itu akan dibuat, melainkan siapa yang membuatnya dan untuk tujuan apa.
Palantir bahkan menulis bahwa jika seorang marinir AS meminta senjata yang lebih baik, maka perusahaan harus membuatnya. Pernyataan itu ditempatkan dalam kerangka yang sama dengan permintaan perangkat lunak militer, seolah kebutuhan pertahanan menuntut respons cepat dari industri teknologi.
Kritik atas bahasa yang dipakai Palantir
Nada ringkasan itu langsung memancing reaksi keras dari sejumlah tokoh. Mantan menteri keuangan Yunani Yanis Varoufakis menyindirnya sebagai sesuatu yang terdengar seperti kejahatan yang diposting di media sosial, sementara peneliti populisme Cas Mudde menyebutnya sebagai bentuk teknofasisme.
Kritik tersebut menguat karena Palantir tidak menampilkan teknologi sebagai ruang netral. Sebaliknya, perusahaan ini terlihat menempatkan perangkat lunak, kekuatan militer, dan kepentingan negara dalam satu garis besar yang saling menguatkan.
Dari hard power sampai budaya teknologi
Palantir juga menolak anggapan bahwa soft power sudah cukup untuk menjaga demokrasi. Dalam ringkasan itu, perusahaan menegaskan bahwa kemenangan membutuhkan hard power dan bahwa era pencegahan baru akan dibangun di atas perangkat lunak.
Di luar isu militer, Palantir turut mengkritik apa yang disebutnya sebagai tirani aplikasi. Perusahaan itu menilai email gratis tidak cukup dan menganggap budaya teknologi konsumsi sering kali miskin arah strategis.
Agama, pluralisme, dan pengabdian publik
Ringkasan yang sama juga memasukkan isu pelayanan publik dan budaya nasional. Palantir menekankan bahwa pelayanan publik menuntut pengorbanan, tetapi negara tidak seharusnya memperlakukan setiap pekerja sektor pemerintahan seolah menjalani hidup layaknya kependetaan.
Perusahaan itu juga mendorong masyarakat lebih memahami kompleksitas manusia di ruang publik agar orang-orang yang mau mengabdi tidak mudah tersingkir oleh serangan dangkal. Di bagian lain, Palantir menyinggung pluralisme dan agama dengan menolak pluralisme yang dianggap kosong, menilai ada budaya yang mendorong kemajuan sementara yang lain dinilai disfungsional, dan menyerukan penolakan terhadap intoleransi atas keyakinan agama.
Perdebatan yang melampaui promosi buku
Respons luas terhadap unggahan tersebut menunjukkan bahwa isu ini jauh lebih besar daripada promosi sebuah buku. Di satu sisi, Palantir tampak berupaya menegaskan diri sebagai mitra strategis negara dan pertahanan.
Di sisi lain, sikap itu memunculkan kekhawatiran bahwa bahasa keamanan nasional, kekuasaan, dan budaya identitas akan makin menyeret industri teknologi ke wilayah yang lebih politis. Dalam konteks itu, 22 poin yang dibagikan Palantir berubah menjadi pemicu debat tentang sejauh mana perusahaan teknologi boleh masuk ke dalam mesin pertahanan modern.
Source: www.cnbcindonesia.com
