Di Pantai Tirang, Semarang, gerakan Mageri Segoro kembali ditegaskan sebagai upaya bersama untuk menahan tekanan besar di pesisir Jawa Tengah. Di titik ini, Gubernur Ahmad Luthfi menempatkan perlindungan garis pantai bukan sekadar kerja lingkungan, melainkan langkah menjaga ruang hidup warga pesisir untuk jangka panjang.
Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tingkat Provinsi Jawa Tengah menjadi panggung bagi ajakan itu. Luthfi menilai ancaman di pesisir datang dari banyak arah sekaligus, mulai dari abrasi, rob, penurunan muka tanah, hingga sampah.
Perlindungan pantai lewat gerakan Mageri Segoro
Mageri Segoro merupakan program yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memperkuat perlindungan kawasan pantai dari abrasi dan rob. Luthfi menjelaskan makna gerakan ini secara sederhana sebagai upaya “memagari” laut agar pesisir tetap terlindungi.
Sebagai penanda komitmen, ia memimpin penanaman 200 batang cemara laut dan 2.750 bibit mangrove di Pantai Tirang. Penanaman itu menjadi bagian dari dorongan agar perlindungan pantai tidak berhenti pada seremonial, tetapi berlanjut menjadi kerja yang terus dijaga.
Kegiatan serupa juga digelar serentak di 16 titik pesisir pada 16 kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Total bibit yang ditanam dalam gerakan itu mencapai 92.290 mangrove dan tanaman pesisir.
Tekanan pantura yang terus menguat
Luthfi menilai tekanan di kawasan Pantura semakin berat karena abrasi terus menggerus daratan. Kondisi itu membuat penanaman mangrove dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk menjaga garis pantai dan melindungi permukiman warga pesisir.
Ia juga mengingatkan bahwa urusan lingkungan tidak berhenti pada kebutuhan hari ini. Menurut dia, keputusan yang diambil sekarang akan menentukan kondisi yang diwariskan kepada anak-anak di masa mendatang.
Perawatan menjadi kunci agar tanaman bertahan
Meski penanaman dilakukan dalam jumlah besar, hasilnya tidak akan bertahan tanpa perawatan yang konsisten. Luthfi meminta tanaman yang sudah ditanam terus dipantau, terutama saat musim kemarau.
Dalam perawatan itu, ia melibatkan banyak pihak, mulai dari DLHK, pengelola kawasan industri, komunitas lingkungan, hingga masyarakat. Ia menilai bibit yang dibiarkan tanpa pengecekan berisiko mati dan membuat upaya pemulihan pesisir terhambat.
Penurunan muka tanah dan kebutuhan air bersih
Selain abrasi dan rob, Luthfi menyoroti penurunan muka tanah yang banyak dipicu eksploitasi air tanah berlebihan. Ia meminta evaluasi regulasi pengelolaan air tanah dilakukan lebih sering agar dampaknya tidak meluas, terutama di kawasan pesisir.
Sebagai solusi jangka panjang, Pemprov Jawa Tengah mendorong penguatan layanan Sistem Penyediaan Air Minum melalui BUMD. Pemerintah provinsi juga menyiapkan pemanfaatan teknologi desalinasi untuk mengubah air payau menjadi air tawar di wilayah pesisir seperti Pekalongan, Demak, dan Pati.
Sampah dan target zero waste 2029
Di saat yang sama, persoalan sampah masih menjadi tantangan besar di Jawa Tengah. Luthfi menegaskan dukungan terhadap target nasional Indonesia bebas sampah atau zero waste pada 2029.
Untuk mengejar target itu, Pemprov Jawa Tengah menyiapkan strategi pengelolaan sampah berbasis wilayah. Daerah dengan timbulan sampah besar diarahkan memakai sistem pengelolaan regional atau aglomerasi, sedangkan daerah lain didorong memanfaatkan teknologi refuse-derived fuel sebagai bahan bakar alternatif industri.
Tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 tingkat Jawa Tengah, yaitu Saatnya Bekerja untuk Iklim, dinilai selaras dengan ancaman banjir, rob, cuaca ekstrem, dan abrasi yang kian terasa. Bagi Jawa Tengah, perlindungan lingkungan kini menyangkut lebih dari sekadar alam, tetapi juga air bersih, ruang hidup, dan keberlanjutan masyarakat pesisir.
Source: timesindonesia.co.id
