Indonesia sedang mendorong kerja sama ASEAN dan Eurasian Economic Union atau EAEU agar tidak berhenti pada forum diskusi. Di tengah ketidakpastian global yang menekan banyak negara, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menilai kolaborasi lintas kawasan perlu diarahkan ke proyek yang benar-benar memberi dampak.
Dorongan itu disampaikan AHY dalam forum EAEU-ASEAN pada St. Petersburg International Economic Forum atau SPIEF di Rusia. Ia melihat situasi ekonomi dunia yang semakin rumit menuntut respons bersama, terutama ketika gangguan rantai pasok, volatilitas harga energi, dan tekanan perubahan iklim tidak lagi bisa ditangani sendirian oleh masing-masing negara.
Indonesia mencari titik temu dua kawasan
Dalam forum tersebut, AHY menempatkan Indonesia sebagai penghubung antara dua kawasan yang memiliki kekuatan berbeda tetapi saling melengkapi. ASEAN disebut memiliki pasar yang dinamis, populasi muda, kekuatan manufaktur, dan konektivitas maritim.
Sementara itu, EAEU dinilai unggul di sektor energi, sumber daya alam, logistik, teknik, dan pertanian. Kombinasi keduanya, menurut AHY, dapat membuka ruang bagi lahirnya rantai nilai baru yang lebih kuat.
AHY juga menegaskan bahwa Indonesia ingin menjadi mitra yang konstruktif untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan bersama. Sikap itu sejalan dengan garis kebijakan luar negeri Indonesia yang menekankan persahabatan dengan semua bangsa.
Ia turut mengutip pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia memilih dialog di atas konfrontasi dan kerja sama di atas persaingan. Pesan itu menjadi landasan bagi pendekatan Indonesia dalam membangun kemitraan yang lebih luas dengan berbagai pihak.
Tiga agenda infrastruktur yang ditawarkan
Selain membicarakan arah kerja sama regional, AHY memaparkan tiga agenda prioritas pembangunan infrastruktur Indonesia. Tiga agenda itu mencakup dekarbonisasi sektor transportasi dan energi, penguatan konektivitas strategis, serta pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap perubahan iklim.
Agenda dekarbonisasi diarahkan untuk mendukung target Net Zero Emissions 2060. Fokusnya tidak hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga pada transisi menuju sistem transportasi dan energi yang lebih berkelanjutan.
Agenda berikutnya berkaitan dengan integrasi pelabuhan, sistem logistik, dan jaringan perkeretaapian nasional. Penguatan konektivitas ini dinilai penting untuk memperlancar arus barang, memperbaiki efisiensi distribusi, dan meningkatkan daya saing ekonomi di tengah risiko gangguan rantai pasok global.
Infrastruktur yang lebih tahan risiko iklim
Agenda ketiga menyoroti kebutuhan infrastruktur yang mampu menghadapi dampak perubahan iklim. AHY mencontohkan perlindungan kawasan pesisir melalui proyek Giant Sea Wall sebagai bentuk pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga menjaga wilayah dan masyarakat.
Penekanan pada ketahanan iklim menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur Indonesia kini dilihat sebagai bagian dari strategi adaptasi jangka panjang. Dengan pendekatan ini, proyek infrastruktur tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi saat ini, tetapi juga untuk menghadapi tekanan lingkungan di masa depan.
AHY menilai dunia memerlukan kerja sama yang menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar dokumen atau pernyataan bersama. Karena itu, ia mendorong pergeseran dari dialog menuju aksi, dari kerangka kerja menuju proyek konkret, dan dari komitmen menuju hasil yang bisa dirasakan publik.
Bagi Indonesia, posisi ini membuka peluang agar agenda pembangunan nasional menjadi pintu masuk kolaborasi yang lebih luas dengan mitra regional. Jika kerja sama ASEAN dan EAEU bergerak seiring dengan proyek-proyek strategis tersebut, manfaatnya dapat menjangkau ketahanan ekonomi, konektivitas, dan pembangunan yang lebih adaptif terhadap risiko global.
Source: www.medcom.id
