Sorotan terhadap pengadaan motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya soal harga per unit yang disebut mencapai Rp 42 juta. Yang membuat polemik ini semakin besar adalah skala pembeliannya yang menembus triliunan rupiah dan menyentuh puluhan ribu unit.
Di tengah perhatian pada efisiensi anggaran, belanja kendaraan operasional untuk MBG memunculkan pertanyaan soal prioritas. Program yang identik dengan pemenuhan gizi justru ikut disorot karena porsi anggaran untuk motor listrik dinilai sangat besar.
Skala pengadaan yang bikin perhatian mengarah ke angka triliunan
Data pada laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Inaproc menunjukkan BGN melakukan pembelian sepeda motor roda dua pada 2025 senilai Rp 1,22 triliun. Paket itu mencakup 24.400 unit kendaraan roda dua untuk SPPI di seluruh wilayah Indonesia.
Ada pula pengadaan kendaraan roda dua untuk SPPI wilayah dua senilai Rp 406,5 miliar pada Mei 2025. Paket ini tercatat berjumlah 8.133 unit, sementara paket lain bernilai Rp 1,2 triliun pada Juli 2025 untuk SPPI wilayah I, II, dan III dengan jumlah 24.400 unit.
Besarnya angka tersebut membuat pengadaan motor listrik menjadi salah satu pos paling sensitif dalam pelaksanaan MBG. Publik mempertanyakan apakah belanja kendaraan dalam jumlah sebesar itu sejalan dengan fokus utama program.
Harga per unit tetap memicu perdebatan
Dadan Hindayana sebelumnya menjelaskan bahwa pengadaan motor listrik itu memang masuk dalam anggaran 2025. Ia juga menyebut pembayaran kepada penyedia dilakukan bertahap, bukan sekaligus.
Menurut Dadan, mekanisme pembayaran mengikuti PMK 84 Tahun 2025. Skemanya dibagi dua termin, yakni termin pertama saat 60 persen unit selesai dan termin kedua setelah penyelesaian mencapai 100 persen.
Dadan juga menegaskan bahwa motor listrik itu dibeli dengan harga di bawah pasar. Ia menyebut harga pasaran berada di kisaran Rp 52 juta per unit, sedangkan BGN memperoleh harga sekitar Rp 42 juta per unit.
Meski begitu, angka Rp 42 juta tetap menuai sorotan karena dikalikan dengan jumlah unit yang sangat besar. Perbedaan dengan harga pasar tidak otomatis meredam perdebatan tentang besarnya belanja yang dikeluarkan.
Belum sepenuhnya selesai sesuai kontrak
Dadan menyebut hingga akhir masa pemberian kesempatan pada 20 Maret 2026, penyedia baru menyelesaikan 85,01 persen pengadaan. Jumlah itu setara 21.801 unit dari 25.644 unit yang tercantum dalam kontrak.
Artinya, realisasi pengadaan belum mencapai target awal. Selisih antara unit yang dikontrakkan dan unit yang benar-benar tersedia ikut menambah tanda tanya soal efektivitas pelaksanaannya.
Di sisi lain, BGN menyatakan motor listrik tersebut ditujukan untuk SPPG di berbagai daerah. Kendaraan itu disebut dibutuhkan untuk menjangkau desa-desa dan wilayah yang sulit diakses.
Dadan menjelaskan ada daerah yang operasionalnya hanya bisa ditopang kendaraan roda dua. Dalam penjelasan itu, motor listrik diposisikan sebagai sarana pendukung agar layanan bisa menjangkau medan yang tidak mudah.
Penolakan dari Menteri Keuangan ikut memperlebar polemik
Kontroversi ini makin melebar setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap bahwa anggaran motor listrik BGN sempat ditolak. Ia mengatakan anggaran tersebut sempat lolos akibat celah dalam sistem yang kini disebut sedang diperbaiki.
Purbaya juga mengaku sebelumnya sudah menolak pembelian puluhan motor listrik Emmo yang diklaim memiliki TKDN nyaris 50 persen. Menurut dia, anggaran MBG seharusnya diprioritaskan untuk makanan, bukan untuk motor dalam jumlah besar.
Ia menilai mitra MBG sudah memperoleh keuntungan sehingga seharusnya dapat menyisihkan dana untuk mencicil kebutuhan kendaraan. Pernyataan itu menegaskan adanya perbedaan pandangan di internal pemerintah soal pos belanja yang dianggap paling mendesak.
Purbaya turut menyinggung kebocoran dalam proses yang membuat pengadaan itu sempat lolos dari penolakan. Ia menyebut perangkat lunak di Direktorat Jenderal Anggaran sedang diperbaiki agar kejadian serupa tidak terulang.
Dengan harga Rp 42 juta per unit, realisasi 21.801 unit, dan paket bernilai lebih dari Rp 1 triliun, pengadaan motor listrik MBG terus menjadi pusat perhatian. Angka-angka itu membuat kebijakan ini tetap dipantau sebagai salah satu keputusan paling kontroversial dalam pelaksanaan MBG di bawah kepemimpinan Dadan.
Source: oto.detik.com
