Di tengah belum pastinya tambahan koridor dan armada Trans Jatim di Malang Raya, minat warga terhadap layanan bus itu justru terus menunjukkan arah yang positif. Pemkot Malang menilai respons publik semakin kuat, meski kepastian perluasan layanan masih berada di tangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, mengatakan pihaknya belum menerima informasi terbaru dari Pemprov Jatim soal rencana pengembangan layanan tersebut. Hingga awal Juni 2026, pembahasan di tingkat daerah belum mengarah pada keputusan baru mengenai penambahan rute maupun armada.
Kewenangan dan data masih di provinsi
Widjaja menjelaskan, basis data dan angka animo masyarakat pengguna Trans Jatim di Malang Raya berada di Dishub Provinsi Jawa Timur. Karena itu, setiap evaluasi terkait kebutuhan armada tambahan atau pembukaan koridor baru akan bertumpu pada kajian teknis pemerintah provinsi.
Ia menegaskan Pemkot Malang masih menunggu langkah resmi dari Pemprov Jatim. Jika nanti ada penambahan armada atau perluasan rute layanan, informasi tersebut disebut akan disampaikan kepada pemerintah daerah dan masyarakat.
Situasi itu membuat arah pengembangan layanan belum bisa dipastikan dari sisi kota. Meski begitu, ruang pembahasan tetap terbuka karena kebutuhan transportasi publik di Malang Raya masih menjadi perhatian.
Respons warga dinilai semakin baik
Di lapangan, Trans Jatim dinilai mendapat sambutan yang kian positif. Widjaja menyebut perhatian warga terhadap transportasi umum, terutama Trans Jatim, terlihat makin meningkat.
Pemkot Malang juga memandang layanan ini sebagai alternatif transportasi yang lebih terjangkau bagi warga. Dalam pandangan pemerintah kota, kehadiran Trans Jatim dapat membantu mengurangi ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi.
Dampak lain yang diharapkan adalah berkurangnya kepadatan lalu lintas di kawasan perkotaan. Karena itu, penerimaan publik yang baik dianggap sebagai sinyal penting bagi kemungkinan pengembangan layanan berikutnya.
Evaluasi load factor jadi penentu
Dari sisi legislatif, Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Dewanti Rumpoko, mendorong Pemprov Jatim melakukan evaluasi tingkat keterisian penumpang atau load factor pada layanan bus Trans Jatim koridor Malang Raya. Evaluasi itu dipandang penting sebelum keputusan penambahan armada maupun pembukaan koridor baru diambil.
Menurut Dewanti, armada memang perlu ditambah bila kapasitas yang ada sudah tidak mampu menampung kebutuhan masyarakat. Dengan dasar evaluasi yang jelas, perluasan layanan diharapkan bisa lebih tepat sasaran untuk wilayah Malang Raya.
Dorongan untuk mengukur load factor juga sejalan dengan kebutuhan menghadirkan layanan yang tidak hanya diminati, tetapi juga sesuai kapasitas penumpang. Di tengah antusias warga yang terus naik, data keterisian menjadi ukuran penting untuk menentukan apakah pengembangan bisa segera dilakukan atau masih perlu kajian lanjutan.
Antara harapan dan keputusan yang belum muncul
Bagi warga Malang Raya, Trans Jatim mulai dipandang lebih dari sekadar opsi tambahan. Layanan ini pelan-pelan menjadi bagian dari pembicaraan tentang transportasi umum yang lebih terjangkau dan relevan untuk mobilitas perkotaan.
Namun hingga saat ini, keputusan soal koridor baru dan armada tambahan masih belum keluar. Selama informasi resmi dari Pemprov Jatim belum disampaikan, masyarakat dan pemerintah daerah masih menunggu arah pasti pengembangan layanan tersebut.
Source: suryamalang.tribunnews.com-
-
-
-
