Bamako kembali berada dalam sorotan setelah serangan terkoordinasi di sejumlah wilayah Mali memperlihatkan betapa rapuhnya kendali keamanan pemerintah militer. Yang paling mengkhawatirkan, dua kelompok bersenjata yang selama ini tidak selalu berada di jalur yang sama justru mampu bergerak serempak ketika sama-sama menekan pemerintah di pusat kekuasaan.
Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin atau JNIM mengklaim terlibat dalam operasi terhadap beberapa lokasi militer, termasuk di Bamako. Kelompok itu juga menyatakan telah merebut Kidal di utara bersama Front Pembebasan Azawad atau FLA, kelompok pemberontak yang didominasi etnis Tuareg.
Serangan yang melebar ke banyak titik
Pola serangan itu memperlihatkan jangkauan kelompok bersenjata yang masih sangat luas di Mali. Serangan bahkan sempat mencapai Kati, wilayah tempat presiden dan sejumlah pejabat penting tinggal, sehingga menambah tekanan terhadap pemerintahan yang dipimpin militer.
Mathias Hounkpe dari International Foundation for Electoral Systems menilai kemampuan kelompok bersenjata menjangkau hampir seluruh wilayah negara dalam satu hari menunjukkan kelemahan serius dalam sistem keamanan. Ia menekankan bahwa Kati memiliki arti penting karena menjadi pusat kekuasaan.
“Itu adalah pusat kekuasaan,” kata Hounkpe kepada Al Jazeera, sembari menilai kemampuan pemerintah untuk mengamankan negara tampak lemah. Situasi ini membuat serangan terbaru tidak hanya dibaca sebagai insiden keamanan, tetapi juga sebagai sinyal rapuhnya otoritas negara.
Aliansi yang lahir dari kepentingan
Kerja sama JNIM dan FLA tidak muncul karena kesamaan tujuan jangka panjang. JNIM bergerak dengan agenda memperluas pengaruh berdasarkan interpretasi ketat hukum Islam, sementara FLA membawa kepentingan politik dan wilayah bagi masyarakat di utara Mali.
Meski berbeda arah, keduanya pernah menunjukkan bahwa perbedaan itu bisa disisihkan saat menghadapi musuh yang sama. Pola seperti itu sebelumnya terlihat ketika pejuang Tuareg di bawah National Movement for the Liberation of Azawad atau MNLA pernah beraliansi dengan kelompok terkait al-Qaeda pada 2012 untuk memberontak melawan pemerintah Mali dan dengan cepat menguasai utara negara itu.
Namun aliansi semacam itu bukan tanpa batas. Setelah kepentingan masing-masing mulai berbeda, kerja sama tersebut pecah, dan pola serupa kembali menjadi perhatian saat FLA dan JNIM berkoordinasi dalam penyergapan konvoi militer di Tinzaouaten pada Juli 2024.
Bulama Bukarti, analis yang fokus pada kelompok bersenjata di Afrika sub-Sahara, menilai keduanya tampak menomorduakan perbedaan demi kepentingan praktis. Hounkpe juga menyebut kerja sama itu lebih bersifat pragmatis ketimbang strategi jangka panjang.
Mengapa Kidal penting
Perebutan Kidal memberi bobot simbolik dan strategis bagi pertempuran di utara Mali. Ulf Laessing dari Konrad Adenauer Foundation menilai pemerintah sudah kehilangan Kidal, yang merupakan basis kuat Tuareg, dan kecil kemungkinan wilayah itu bisa direbut kembali dalam waktu dekat.
Bagi FLA, Kidal bukan sekadar wilayah, melainkan bagian dari agenda untuk mendorong Azawad yang lebih independen atau otonom. Bagi pemerintah Mali, kehilangan wilayah itu menegaskan bahwa kontrol negara di utara masih belum pulih meski tekanan militer terus berlangsung.
Hounkpe menilai FLA ingin tampil sebagai kekuatan “republik” yang memperjuangkan wilayahnya, bukan sebagai kelompok politik yang bertumpu pada kekerasan. Sebaliknya, JNIM menjadikan kekerasan sebagai alat utama untuk mencapai tujuan, sehingga ruang kompromi antarkeduanya tetap terbatas.
Bamako mencari pijakan di tengah tekanan
Pemerintah militer Mali berada di bawah Assimi Goita, yang berkuasa sejak kudeta 2020. Dalam menghadapi tekanan keamanan, terutama di utara, pemerintah masih bergantung pada bantuan pasukan Rusia.
Namun, respons negara atas serangan terbaru dinilai belum cukup kuat untuk memulihkan keyakinan publik. Hounkpe mengatakan pemerintah perlu menjaga kepercayaan warga karena rezim di kawasan Sahel bertahan terutama jika mendapat dukungan masyarakat, dan perlu segera menjelaskan bagaimana serangan pada Sabtu bisa terjadi.
Ia juga menilai pesan yang disampaikan kepada publik harus menekankan persatuan dan jaminan keamanan. Di saat yang sama, Bamako perlu meninjau posisinya di Uni Afrika, hubungannya dengan negara-negara Afrika lain, serta strategi terhadap mitra luar seperti Rusia.
Uni Afrika, Organisasi Kerja Sama Islam, dan Biro Urusan Afrika Amerika Serikat telah mengecam serangan itu. Di tengah kecaman tersebut, ruang gerak Bamako terlihat makin sempit karena dukungan eksternal yang tersedia tidak luas.
Rusia tetap menjadi faktor penentu
Peran Rusia masih penting dalam membaca arah konflik berikutnya. Pasukan Eropa, terutama dari Prancis, sebelumnya membantu Mali melawan pemberontakan selama lebih dari satu dekade, tetapi mereka menarik diri pada 2023 setelah hubungan dengan pemerintah militer memburuk.
Pada Desember 2021, Goita mengundang tentara bayaran Rusia setelah meminta pasukan Prancis meninggalkan negara itu. Pada Juni tahun lalu, Wagner mengatakan akan mundur dari Mali setelah lebih dari tiga setengah tahun di lapangan, tetapi kepergian Wagner tidak berarti seluruh pejuang Rusia ikut pergi.
Para pejuang Rusia tetap berada di Mali di bawah bendera Africa Corps, kelompok paramiliter lain yang didukung Kremlin. Laessing mengatakan warga Mali cenderung menerima kehadiran Rusia, tetapi Moscow juga tampak berhitung agar tidak kembali mengalami kekalahan.
Ia menambahkan bahwa Mali memang sempat berbicara dengan negara seperti Amerika Serikat untuk bantuan kontra-terorisme, tetapi bukan pengerahan pasukan darat. Dengan pasukan Eropa sudah pergi dan negara-negara AES juga sibuk menghadapi kelompok ekstremis bersenjata, dukungan luar bagi Mali terlihat semakin terbatas.
