Penyaluran bantuan sosial dan subsidi negara kembali ditegaskan harus bertumpu pada data yang tepat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menekankan bahwa penentu desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional berada di Badan Pusat Statistik, bukan di tangan pendamping Program Keluarga Harapan atau kepala daerah.
Penegasan itu disampaikan untuk meluruskan pemahaman yang keliru di lapangan. Gus Ipul menilai, jika dasar data tidak akurat, maka bantuan berisiko tidak sampai kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria.
BPS pegang penetapan desil
Gus Ipul menolak anggapan bahwa bupati, wali kota, atau pendamping PKH dapat menentukan sendiri kelompok kesejahteraan penerima bantuan. Ia menyebut kewenangan untuk menetapkan klasifikasi desil DTSEN memang ada pada BPS.
Desil dalam DTSEN digunakan untuk membagi masyarakat ke dalam sepuluh lapisan kondisi sosial ekonomi. Pembagian ini menjadi acuan penting agar kebijakan sosial bisa disusun lebih terarah dan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.
Ia juga mengaitkan peran BPS dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Melalui mandat itu, BPS bertugas menetapkan desil satu hingga desil sepuluh secara nasional sebagai dasar tata kelola data sosial pemerintah.
Pendamping PKH tetap punya fungsi penting
Meski tidak berwenang memutuskan desil, pendamping PKH tetap memegang peran yang tidak kecil. Mereka diminta mengirim data dari lapangan, memeriksa kondisi warga, lalu menyampaikan usulan atau sanggahan bila ada ketidaksesuaian pada Keluarga Penerima Manfaat.
Menurut Gus Ipul, peran itu penting karena pendamping berada paling dekat dengan situasi masyarakat. Data yang mereka kirim dapat membantu koreksi saat ditemukan indikasi ketidaktepatan sasaran pada program sembako dan PKH di sejumlah daerah.
Namun, peran itu tetap berbeda dari kewenangan menetapkan kelompok desil. Pendamping membantu memastikan data lapangan terus diperbarui, sementara keputusan akhir tetap berada di BPS.
Data sosial harus terus diperbarui
Gus Ipul mengingatkan bahwa data kemiskinan dan kondisi sosial warga tidak bersifat tetap. Perubahan pekerjaan, perpindahan tempat tinggal, hingga kematian bisa membuat data lama tidak lagi sesuai dengan keadaan terkini.
Karena itu, ia menilai keterlambatan pembaruan data dapat memunculkan masalah dalam penyaluran bantuan. Petugas lapangan diminta aktif menjaga agar setiap perubahan segera masuk ke sistem dan tidak tertahan terlalu lama.
Ia memberi contoh sederhana bahwa data yang tidak diperbarui bisa memicu kesalahan sasaran. Jika seseorang sudah meninggal tetapi namanya masih tercatat aktif, bantuan dapat terlanjur diarahkan kepada penerima yang tidak lagi berhak.
Dua jalur pemutakhiran data
Untuk menjaga DTSEN tetap relevan, pemerintah menyediakan dua jalur pemutakhiran data. Jalur pertama dilakukan secara formal melalui desa atau kelurahan, sedangkan jalur kedua bersifat partisipatif lewat aplikasi Cek Bansos atau Command Center.
Setiap usulan dari dua jalur itu tidak langsung diterima begitu saja. BPS akan memverifikasi data tersebut secara berkala setiap tiga bulan agar tetap sesuai dengan kondisi di lapangan.
Skema ini dibuat supaya pusat dan daerah memakai basis data yang sama saat menyalurkan bantuan sosial. Dengan satu data yang terus diperbarui, pemerintah berharap penyaluran subsidi sosial menjadi lebih akurat dan tidak memunculkan tumpang tindih penerima.
Kerja bersama pusat dan daerah
Gus Ipul menegaskan bahwa perbaikan data sosial tidak bisa berjalan jika hanya dibebankan pada satu pihak. Ia menilai sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan petugas lapangan sangat penting untuk menjaga kualitas data penerima bantuan.
Pernyataan itu disampaikan dalam forum silaturahmi bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Dalam forum tersebut, Gus Ipul hadir bersama sejumlah kepala daerah dan ratusan pilar sosial dari berbagai wilayah.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan apresiasi terhadap program Kemensos. Ia menyebut wilayahnya mengalami penurunan kemiskinan sekitar 0,24 persen atau 17.000 jiwa di 2025, yang dinilainya menunjukkan dampak positif dari program sosial yang berjalan.
Di tengah upaya memperbaiki mekanisme data, pembaruan di lapangan tetap menjadi unsur penting agar penyaluran bantuan sosial benar-benar mengarah kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah menaruh harapan agar semua pihak bergerak dalam satu arah, sehingga data sosial tetap akurat dan bantuan tidak salah sasaran.
-
-
-
-
