Di tengah tekanan pada daya beli dan konsumsi yang belum sepenuhnya pulih di sejumlah sektor, gaji ke-13 ASN, PPPK, dan pensiunan mulai menjadi sumber napas baru bagi banyak rumah tangga. Pemerintah menempatkan pencairan ini sebagai dorongan cepat agar uang bergerak lebih deras di pasar lokal, bukan hanya berhenti di rekening penerima.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai stimulus tersebut diharapkan ikut memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Ia juga melihat momen pencairan gaji ke-13 sebagai penggerak aktivitas ekonomi pada triwulan kedua tahun berjalan, ketika belanja masyarakat diharapkan naik lebih cepat.
Efeknya mulai terasa di pengeluaran harian penerima. Rara, ASN asal Jakarta, mengatakan dana tambahan itu langsung dipakai untuk kebutuhan sehari-hari karena ia tinggal sebagai anak kos.
Ada juga penerima yang memilih membagi dana tersebut ke beberapa pos. Rismanto, ASN lainnya, menyisihkan gaji ke-13 untuk kebutuhan sekolah anak dan tabungan.
Pola penggunaan seperti itu membuat gaji ke-13 tidak hanya berfungsi sebagai tambahan konsumsi, tetapi juga membantu perencanaan keuangan keluarga. Dari sisi pemerintah, ruang belanja yang lebih longgar diharapkan memicu perputaran uang di lingkungan sekitar, termasuk usaha mikro dan pelaku kuliner kecil.
Purbaya bahkan menyebut warung makan kecil seperti warteg semestinya ikut merasakan dampaknya. Logika sederhananya, ketika pegawai negeri dan pensiunan menerima tambahan pendapatan, sebagian uang itu akan mengalir lagi ke belanja harian di pasar dan usaha sekitar.
Pencairan untuk aparatur negara dan pensiunan sendiri sudah dibuka secara nasional sejak Selasa, 2 Juni 2026, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026. Skema itu mencakup ASN, PPPK, dan pensiunan di berbagai daerah.
Untuk pensiunan, PT TASPEN (Persero) mencatat pembayaran berjalan lancar lewat sistem transfer otomatis. Mekanisme ini tidak mewajibkan penyerahan berkas baru sehingga proses pencairan berlangsung lebih cepat.
Komisaris Utama PT TASPEN (Persero) Fary Djemi Franscis menyampaikan jumlah penerima manfaat naik dari 3,16 juta menjadi 3,25 juta peserta. Total anggaran yang disalurkan mencapai Rp10,83 triliun, dan sekitar 99,14% dana sudah tersalurkan pada pagi hari Rabu (3/6/2026).
Fary juga menyebut dana dari Kementerian Keuangan dapat dicairkan ke pensiunan dalam waktu 6 jam dan dibayarkan tepat waktu. Pembayaran dilakukan penuh tanpa pemotongan kredit, meski peserta tetap wajib melakukan autentikasi rutin bulanan sesuai ketentuan yang berlaku.
Di daerah, pemerintah ikut menyesuaikan arus kas agar kewajiban kepada ASN dan PPPK tetap terpenuhi. Di Bengkulu, Gubernur Helmi Hasan meminta BKAD menuntaskan pembayaran hak ASN dan PPPK paling lambat hari Senin.
Pemerintah Provinsi Bengkulu menyiapkan anggaran daerah sebesar Rp60 miliar untuk belanja pegawai tersebut. Kepala Kanwil DJPb Bengkulu Mohamad Irfan Surya Wardhana menyebut total alokasi fiskal untuk 59.299 pegawai di seluruh wilayah Bengkulu mencapai Rp268,94 miliar.
Di Kabupaten Kuningan, pemerintah daerah menyiapkan dana gabungan Rp152 miliar untuk membayar gaji reguler, TPP, dan komponen ke-13 sepanjang Juni 2026. Kepala BPKAD Kabupaten Kuningan Deden Kurniawan Sopandi mengatakan pengelolaan arus kas dilakukan dengan mendahulukan belanja wajib dan menunda belanja yang masih bisa ditunda.
Skema pencairan di Kuningan dibuat bertahap, dimulai dari gaji bulanan, TPP Mei, lalu gaji ke-13 pada pekan ketiga, dan ditutup dengan TPP ke-13. Pemerintah daerah setempat menyatakan optimistis seluruh kewajiban kepada ASN dapat dituntaskan pada bulan ini.
Di tengah langkah menjaga stabilitas ekonomi, gaji ke-13 menjadi salah satu instrumen yang diandalkan untuk menguatkan konsumsi rumah tangga. Dampaknya kini diuji di lapangan, dari belanja harian pegawai hingga perputaran usaha kecil dan penyesuaian fiskal pemerintah daerah.
-
-
-
-
