Di India, Hindutva kini tidak lagi sekadar konsep tentang kebangkitan Hindu. Ide ini sudah masuk ke wilayah yang lebih sensitif, dari perebutan ruang ibadah hingga perdebatan soal hukum dan kewargaan.
Perubahan itu membuat Hindutva menjadi salah satu kekuatan politik paling berpengaruh sekaligus paling diperdebatkan di India. Bagi pendukungnya, ide ini menegaskan India sebagai negara yang berakar pada budaya Hindu, sedangkan para pengkritiknya menilai Hindutva mendorong mayoritarianisme dan mengaburkan batas antara agama dan negara.
Secara harfiah, Hindutva sering dipahami sebagai “esensi Hindu” atau “identitas Hindu”. Istilah ini dibangun dari “Hindu”, yang diyakini berakar pada kata Sanskerta “Sindhu” untuk Sungai Indus, dan akhiran “-tva” yang merujuk pada hakikat atau keberadaan.
Dalam tafsir politiknya, Hindutva memandang identitas kebangsaan India melalui lensa nilai-nilai Hindu tertentu. Dari sini pula muncul dorongan agar Hindu ditempatkan sebagai dasar yang lebih menonjol dalam identitas nasional, bahkan dalam sebagian perdebatan ikut muncul gagasan menjadikan Hindu sebagai agama negara.
Akar Gerakan dan Tokoh Awal
Nasionalisme Hindu tumbuh sebagai reaksi terhadap cara kolonial Inggris memandang agama. Dalam perkembangannya, gerakan ini berubah menjadi ideologi mayoritas yang membaca India lewat interpretasi Hindu tertentu, di tengah ketegangan sektarian Hindu-Muslim pada awal abad ke-20 di bawah kekuasaan Inggris.
Ketegangan itu ikut membentuk sejarah besar anak benua India dan beririsan dengan perpecahan pada 1947 yang melahirkan Pakistan atas dasar agama. Salah satu tokoh penting dalam perumusan awalnya adalah Vinayak Savarkar, yang pada 1923 lewat pamflet Essentials of Hindutva menawarkan visi identitas Hindu berbasis kesatuan wilayah, budaya, dan ikatan sejarah.
Savarkar juga melihat India sebagai tanah air sekaligus tanah suci bagi umat Hindu. Dari gagasan ini, sebagian teoritikus Hindutva menyimpulkan bahwa Muslim dan Kristen tidak sepenuhnya termasuk dalam bangsa India karena tempat suci mereka berada di luar India.
Dari Organisasi Sosial ke Mesin Politik
Pada 1925, Keshav Baliram Hedgewar mendirikan Rashtriya Swayamsevak Sangh atau RSS. Organisasi ini kemudian menjadi pusat gerakan politik mayoritarian Hindu yang berkembang luas di India.
RSS pada awalnya menekankan penguatan komunitas Hindu melalui kegiatan sosial dan budaya di tingkat lokal. Seiring waktu, jaringan afiliasinya meluas ke bidang agama, pendidikan, kesehatan, penerbitan, politik mahasiswa, hingga serikat pekerja.
Sejarah awal gerakan ini juga tak lepas dari kontroversi lain. Sejumlah pemimpin awal menulis kekaguman terhadap fasis Eropa dan cara mereka memperlakukan minoritas agama serta etnis.
Setelah kemerdekaan India, gerakan Hindutva mengalami tekanan besar usai pembunuhan Mahatma Gandhi pada 1948. Pembunuh Gandhi adalah mantan anggota RSS, sementara Savarkar sempat ditangkap terkait kasus itu tetapi kemudian dibebaskan karena jaksa tidak memiliki bukti yang cukup.
Masuk ke Arena Elektoral
Pengaruh Hindutva lalu bergerak ke politik elektoral. Pada 1951 dibentuk sebuah partai yang kemudian berkembang menjadi Bharatiya Janata Party atau BJP pada 1980.
Kekuatan BJP melonjak pada 1980-an dan 1990-an melalui kampanye pembangunan Ram Temple di Ayodhya, di lokasi Babri Mosque. Pada 1992, pembongkaran masjid itu oleh aktivis yang terkait dengan RSS dan BJP memicu gelombang kekerasan sektarian yang luas.
Setelah itu, BJP tumbuh menjadi kekuatan nasional besar. Partai ini sempat menjadi yang terbesar pada 1996, kembali berkuasa pada 1998, lalu memimpin koalisi penuh selama lima tahun sampai 2004 sebelum kalah dari Kongres yang memerintah selama satu dekade hingga 2014.
Dampak pada Kebijakan dan Ruang Publik
Saat BJP menguat, prinsip Hindutva ikut merembes ke kebijakan, undang-undang, dan perdebatan sosial. Bagi pendukungnya, langkah-langkah ini dipandang sebagai upaya menjaga identitas nasional, tetapi lawan-lawan mereka melihatnya sebagai ancaman bagi pluralisme agama dan budaya.
Salah satu keputusan paling menonjol adalah pencabutan Pasal 370 pada 2019. Pasal itu sebelumnya memberi status otonomi khusus kepada Jammu and Kashmir yang mayoritas penduduknya Muslim.
Pada tahun yang sama, parlemen juga mengesahkan Citizenship Amendment Act atau CAA. Aturan ini mempercepat kewarganegaraan bagi kelompok imigran tertentu dari negara tetangga, namun mengecualikan Muslim.
CAA mulai berlaku pada Maret 2024 dan berjalan beriringan dengan National Register of Citizens atau NRC. Skema itu dikhawatirkan dapat mencabut kewarganegaraan jutaan Muslim dan melabeli mereka sebagai penyusup.
Pengaruh Hindutva juga tampak di tingkat daerah. Sejumlah negara bagian memperketat larangan penyembelihan sapi, mengatur perpindahan agama dan pernikahan lintas iman, serta mendorong Uniform Civil Code untuk menggantikan sebagian hukum status personal bagi minoritas.
Di luar ranah hukum, ideologi ini dikaitkan dengan kelompok-kelompok nasionalis Hindu seperti Bajrang Dal. Kelompok semacam ini dituduh melakukan kekerasan dan intimidasi terhadap Muslim, Kristen, dan kelompok sosial yang terpinggirkan, terutama terkait isu sapi atau perpindahan agama.
Pada Januari 1999, saat BJP berkuasa di tingkat nasional, aktivis Bajrang Dal membakar hidup-hidup misionaris Kristen Australia Graham Staines dan dua putranya saat mereka tidur di mobil. Pada 2002, ketika Modi menjadi kepala menteri Gujarat, India menyaksikan salah satu pembantaian Muslim terburuk setelah sekelompok peziarah Hindu di kereta dibakar hidup-hidup dalam peristiwa yang hingga kini masih diperdebatkan.
Sejak 2014, kelompok-kelompok far-right India yang sejalan secara ideologis dengan RSS juga dituduh melakukan pembunuhan massa terhadap puluhan Muslim. Dalam banyak kasus, para pelaku tidak dihukum, dan pada beberapa kejadian keluarga korban justru ikut menghadapi dakwaan.
Di lapangan, perdebatan Hindutva terus hidup melalui konflik ruang ibadah dan klaim sejarah. Polemik seperti di Kamal Maula mosque di Dhar menunjukkan bagaimana tuduhan bahwa sebuah lokasi adalah bekas kuil Hindu dapat memicu mobilisasi simbol keagamaan yang besar.
