Bagi Ahmad Luthfi, evaluasi program Makan Bergizi Gratis di Jawa Tengah tidak cukup hanya dibaca dari pusat. Ia menilai pemerintah daerah harus ikut masuk karena paling dekat dengan kondisi lapangan dan mengetahui kebutuhan yang muncul di tiap wilayah.
Pandangan itu ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Regional Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Direktif Presiden Batch II Provinsi Jawa Tengah 2026 di Lorin Hotel Surakarta. Dalam forum itu, Luthfi menegaskan bahwa meski MBG merupakan program pemerintah pusat, daerah tetap memegang peran penting dalam menilai pelaksanaannya.
Menurut Luthfi, pembahasan MBG juga tidak boleh berhenti pada urusan seberapa banyak makanan didistribusikan. Evaluasi harus menyentuh menu, keamanan pangan, sertifikasi halal, dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi atau SLHS.
Daerah Diminta Tidak Pasif
Luthfi meminta pemerintah provinsi serta kabupaten/kota di Jawa Tengah memiliki rasa tanggung jawab bersama terhadap program tersebut. Karena itu, satuan tugas di tingkat kabupaten/kota diminta benar-benar mengawal pelaksanaan MBG di wilayah masing-masing.
Ia menempatkan daerah bukan sekadar sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai pihak yang ikut membaca kebutuhan lokal secara lebih rinci. Kedekatan pemerintah daerah dengan sekolah, keluarga, dan ketersediaan bahan pangan dinilai membuat evaluasi bisa lebih tepat sasaran.
Menu Harus Menyesuaikan Wilayah
Salah satu perhatian utama Luthfi adalah soal menu MBG yang menurutnya tidak bisa diseragamkan sepenuhnya untuk semua daerah. Setiap wilayah memiliki ketersediaan bahan pangan, kebiasaan konsumsi, dan karakteristik anak yang berbeda.
Dari situ, ia mendorong pendampingan dari Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TP PKK. Peran PKK dinilai penting untuk melihat kesesuaian menu, kebiasaan makan anak, serta penerimaan makanan oleh peserta didik.
Luthfi mencontohkan pendampingan PKK dalam MBG di Solo sebagai pola yang bisa diterapkan di daerah lain. Ia menilai pendekatan para ibu lebih dekat dengan kebutuhan anak sehingga dapat memperkuat pelaksanaan program di lapangan.
Keamanan Pangan Jadi Bagian Utama
Dorongan agar evaluasi melibatkan daerah juga berkaitan dengan pengawasan mutu pelaksanaan program. Luthfi menilai keamanan pangan harus diperiksa bersamaan dengan komposisi menu, bukan dipisahkan dari pembahasan utama.
Selain itu, ia menempatkan sertifikasi halal dan SLHS sebagai bagian penting yang tidak boleh diabaikan. Dengan begitu, evaluasi MBG tidak berhenti pada jumlah makanan yang tersalurkan, tetapi juga pada kelayakan dan keamanan produk yang diterima peserta didik.
Pendekatan tersebut membuat pelaksanaan MBG dinilai perlu dilihat dari banyak sisi. Bukan hanya soal distribusi, tetapi juga penerimaan anak terhadap makanan, kesesuaian menu, dan standar kebersihan yang melekat pada penyajiannya.
Pengawasan Lapangan Diperkuat
Di tingkat pelaksanaan, satgas kabupaten/kota diminta turun lebih aktif untuk memastikan MBG berjalan sesuai kebutuhan wilayah. Perbedaan bahan pangan dan pola konsumsi masyarakat setempat disebut perlu diantisipasi sejak awal agar program tidak berjalan seragam tanpa melihat kondisi daerah.
Luthfi juga menegaskan bahwa evaluasi MBG di Jawa Tengah sebaiknya melibatkan pemerintah daerah, TP PKK, dan satgas di kabupaten/kota secara bersamaan. Dengan susunan seperti itu, program pangan bergizi tersebut diharapkan lebih selaras dengan kondisi lapangan dan kebutuhan anak di tiap wilayah.
Source: www.jpnn.com
