Wacana pengawasan baru atas model kecerdasan buatan mulai menguat di Washington setelah Gedung Putih disebut menimbang perintah eksekutif yang dapat membuka pemeriksaan resmi sebelum model AI dirilis ke publik. Opsi itu muncul di tengah kekhawatiran yang makin besar soal risiko keamanan dari model AI generasi baru.
The New York Times melaporkan pembahasan tersebut dipicu oleh kekhawatiran terhadap model baru Anthropic bernama Mythos. Sejumlah pakar keamanan siber menilai model itu dapat mempercepat serangan siber yang kompleks, sehingga perhatian pemerintah ikut bergeser ke isu keselamatan yang lebih serius.
Sorotan utama tertuju pada kemampuan coding tingkat tinggi yang dimiliki Mythos. Para pakar menilai kemampuan itu dapat membantu menemukan celah keamanan dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya, tetapi pada saat yang sama juga dapat dipakai untuk menyusun cara mengeksploitasi celah tersebut.
Jika pemerintah benar-benar menjalankan tinjauan resmi, perusahaan AI bisa menghadapi pemeriksaan sebelum model mereka beredar luas. Skema seperti ini akan menempatkan pengawasan negara lebih dekat ke tahap pra-rilis, bukan sekadar menanggapi masalah setelah produk meluas ke publik.
Langkah semacam itu juga akan menandai perubahan arah yang tajam dari pendekatan Donald Trump terhadap industri AI. Selama ini Trump dikenal mendorong campur tangan yang minim, sejalan dengan dorongannya untuk menjaga daya saing Amerika Serikat di bidang teknologi strategis itu.
Pada Juli, Trump merilis cetak biru AI yang bertujuan melonggarkan aturan lingkungan dan memperluas ekspor AI ke sekutu. Arah kebijakan itu diposisikan untuk mempertahankan keunggulan Amerika Serikat atas China dalam persaingan teknologi.
Trump juga mencabut perintah eksekutif tahun 2023 yang ditandatangani Joe Biden pada hari pertama masa jabatannya di 2025. Perintah Biden itu dirancang untuk mengurangi risiko AI terhadap konsumen, pekerja, dan keamanan nasional.
Aturan Biden mewajibkan pengembang sistem AI yang berisiko terhadap keamanan nasional, ekonomi, kesehatan publik, atau keselamatan untuk menyerahkan hasil uji keselamatan kepada pemerintah AS. Kewajiban itu berlaku sebelum sistem dirilis ke publik dan berjalan sejalan dengan Defense Production Act.
Seorang pejabat White House menolak mengonfirmasi atau membantah laporan tersebut. Pejabat itu hanya mengatakan bahwa pengumuman kebijakan akan datang langsung dari presiden.
Pembahasan perintah eksekutif baru ini juga muncul ketika agenda kebijakan AI di Washington semakin luas. Pada Maret, Gedung Putih mengumumkan kebijakan AI untuk Kongres yang mendorong anggota parlemen membuat undang-undang untuk meniadakan aturan di tingkat negara bagian.
Kebijakan itu juga menekankan perlindungan anak dan upaya menahan biaya energi rumah tangga yang meningkat akibat pertumbuhan teknologi ini. Dengan begitu, perdebatan soal AI kini tidak lagi berhenti pada inovasi dan persaingan industri, tetapi juga menyentuh perlindungan publik serta beban ekonomi yang ikut menyertainya.
