Kepastian soal harga BBM subsidi dan LPG subsidi menjadi sorotan setelah pemerintah menegaskan tarif dua kebutuhan energi itu tidak akan naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini memberi sinyal bahwa perlindungan daya beli masyarakat masih ditempatkan di posisi penting di tengah kondisi ekonomi global yang belum stabil.
Penegasan tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dalam Musyawarah Besar (Mubes) V Kosgoro 1957 di Hotel Merlynn Park, Petojo Utara, Jakarta Pusat. Ia menyebut keputusan itu diambil agar kebijakan energi tetap berpihak pada kebutuhan dasar rakyat.
Bahlil mengatakan ada banyak pihak yang mendorong kenaikan harga energi bersubsidi. Namun, pemerintah memilih menahan langkah itu karena situasi global dinilai masih penuh ketidakpastian.
Menurut dia, arahan Presiden menjadi dasar utama dalam menjaga subsidi agar tidak berubah. Sikap tersebut juga disebut sejalan dengan posisi Partai Golkar yang berpihak kepada rakyat.
BBM subsidi dan LPG subsidi tetap menjadi komponen penting bagi rumah tangga maupun pelaku usaha kecil. Saat harga berubah, dampaknya biasanya langsung terasa pada biaya hidup dan kemampuan belanja masyarakat.
Di tengah tekanan global, pemerintah memilih bersikap hati-hati dalam mengambil kebijakan yang berpotensi menambah beban publik. Bahlil menilai kondisi internasional belum memberi ruang nyaman bagi banyak negara, termasuk Indonesia.
Karena itu, keputusan mempertahankan subsidi dipandang sebagai langkah untuk meredam gejolak ekonomi. Stabilitas harga energi dianggap penting agar kebutuhan dasar tetap terjangkau oleh masyarakat luas.
Selain membahas subsidi energi, Bahlil juga menyoroti praktik transfer pricing dan under invoicing dalam ekspor sumber daya alam. Ia menyebut praktik tersebut ditemukan dalam aktivitas ekspor komoditas dan merugikan potensi penerimaan pajak negara.
Ia menjelaskan, harga jual ke perusahaan afiliasi di luar negeri kerap dibuat jauh lebih rendah dari harga pasar. Setelah itu, komoditas yang sama dijual kembali dengan harga lebih tinggi di negara tujuan.
Skema seperti itu, menurut dia, membuat negara hanya menerima dasar pajak dari nilai yang lebih kecil. Karena itu, ia mendorong penertiban melalui kebijakan satu pintu.
Dalam forum yang sama, Bahlil juga memberi arahan kepada dua bakal calon ketua umum Kosgoro periode 2026-2031, Sari Yuliati dan La Ode Saiful Akbar. Ia meminta keduanya menjaga persatuan dan mengutamakan kebesaran hati dalam proses pemilihan.
Bahlil menegaskan bahwa organisasi yang kuat membutuhkan kekompakan dan kerja sama. Ia mengatakan kompetisi boleh berjalan, tetapi harus berujung pada persandingan, bukan perpecahan.
Menurut dia, kedua figur itu sama-sama kader yang baik dan dikenal di internal organisasi. Karena itu, mekanisme pemilihan diserahkan sepenuhnya kepada forum musyawarah untuk menentukan pemimpin berikutnya.
Kepastian harga BBM subsidi dan LPG subsidi hingga akhir 2026 menjadi perhatian utama karena menyentuh langsung beban hidup masyarakat. Di saat ekonomi global masih berfluktuasi, pemerintah tetap memilih menahan kenaikan agar kebutuhan dasar warga tidak makin berat.