Indonesia memandang BRICS bukan sekadar forum negara berkembang, tetapi juga alat untuk memperkuat keseimbangan dalam percaturan dunia. Di New Delhi, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa blok ini punya ruang penting untuk mendorong tatanan global yang lebih adil, inklusif, dan setara.
Pernyataan itu mengemuka saat BRICS Foreign Ministers’ Meeting membahas kerja sama dengan tema “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability”. Dalam forum tersebut, Indonesia menempatkan penguatan suara Global South sebagai salah satu titik utama agar negara-negara berkembang tidak sekadar menjadi penonton dalam pembentukan arah dunia.
Suara negara berkembang di panggung global
Sugiono menilai kekuatan terbesar BRICS justru ada pada kemampuannya memperbesar pengaruh negara-negara berkembang. Karena itu, Indonesia melihat forum ini sebagai ruang politik dan diplomasi yang dapat membawa kepentingan bersama Global South ke level yang lebih terdengar.
Bagi Indonesia, posisi itu menjadi semakin relevan di tengah ketidakpastian dunia yang masih tinggi. Dari sudut pandang pemerintah, negara-negara berkembang perlu memiliki saluran yang lebih kuat untuk ikut membentuk tatanan global masa depan.
Dorongan agar stabilitas global dijaga
Pada sesi tertutup yang membahas isu global dan regional, Indonesia menekankan pentingnya penegakan hukum internasional yang konsisten. Sugiono juga menegaskan bahwa standar ganda tidak boleh dibiarkan dalam menghadapi konflik dan krisis yang terjadi di berbagai wilayah.
Sikap itu menunjukkan bahwa Indonesia ingin BRICS berperan lebih jauh daripada forum konsultasi biasa. Pemerintah menilai blok ini dapat membantu meredam polarisasi geopolitik yang makin tajam jika para anggotanya mendorong pendekatan yang lebih seimbang.
Indonesia juga kembali menyampaikan dukungan penuh bagi kemerdekaan Palestina melalui Solusi Dua Negara. Dalam isu perdamaian, pemerintah menekankan bahwa perlindungan personel penjaga perdamaian dunia tidak bisa ditawar.
Penegasan itu berkaitan dengan gugurnya empat prajurit penjaga perdamaian Indonesia dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. Indonesia menuntut akuntabilitas penuh atas insiden tersebut dan menilai keselamatan personel PBB harus menjadi prioritas di tengah situasi konflik.
Reformasi tata kelola ekonomi dunia
Selain soal keamanan, Indonesia membawa pesan agar tata kelola global ikut diperbaiki, terutama di bidang perdagangan. Pemerintah menilai Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO harus tetap menjadi fondasi utama sistem perdagangan yang terbuka dan non-diskriminatif.
Pandangan itu sejalan dengan dorongan agar BRICS ikut memperkuat arsitektur ekonomi global yang lebih seimbang. Dalam kerangka itu, forum ini dipandang sebagai ruang penting untuk memperbesar kerja sama negara-negara berkembang saat dunia masih menghadapi banyak ketidakpastian.
Indonesia juga menyambut baik peran New Development Bank atau NDB. Saat ini, pemerintah masih menyelesaikan proses internal untuk bergabung dengan lembaga pembiayaan multilateral milik BRICS tersebut.
Posisi Indonesia di BRICS
Keikutsertaan Indonesia di BRICS dipandang strategis karena membuka peluang kolaborasi yang lebih luas. Pemerintah menyoroti sejumlah bidang, mulai dari perubahan iklim, ketahanan energi, kesehatan, hingga transformasi digital.
Sebagai anggota penuh pada tahun kedua, Indonesia menempatkan kerja sama ini sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi negara berkembang dalam percaturan global. BRICS sendiri disebut menyumbang sekitar 28% hingga 30% terhadap PDB global dan mewakili sekitar 45% populasi dunia.
Besarnya pengaruh itu membuat BRICS dinilai punya ruang besar untuk ikut menentukan arah tatanan dunia ke depan. Pertemuan para menteri luar negeri di New Delhi juga menjadi bagian dari persiapan menuju BRICS Summit ke-18 yang dijadwalkan berlangsung pada September mendatang.
Dalam agenda lanjutan itu, para kepala negara akan merumuskan arah kebijakan BRICS untuk dekade ketiga sejak blok tersebut dibentuk pada 2006. Indonesia melihat momentum tersebut sebagai kesempatan untuk memastikan suara Global South tetap lebih kuat terdengar dalam pembahasan ekonomi, keamanan, dan tata kelola dunia.
Source: mediaindonesia.com
