Wacana penutupan program studi kependidikan dinilai tidak seharusnya diambil dengan langkah cepat. PW ISNU Jatim meminta pemerintah terlebih dahulu melakukan pembacaan yang utuh terhadap persoalan pendidikan tinggi agar kebijakan yang lahir tidak justru menimbulkan masalah baru.
Sikap itu muncul karena organisasi ini memandang persoalan prodi kependidikan tidak cukup dilihat dari satu sisi saja. Di balik isu lulusan yang belum terserap, ada banyak variabel lain yang perlu dipetakan dengan cermat sebelum keputusan besar diambil.
Audit nasional lebih dulu
Pelaksana tugas Ketua PW ISNU Jatim, Prof Dr M Afif Hasbullah, menilai audit nasional berbasis data menjadi langkah awal yang paling masuk akal. Menurut dia, pemerintah perlu memetakan relevansi program studi dengan kebutuhan pasar kerja sekaligus menelusuri penyebab pengangguran lulusan secara lebih menyeluruh.
Afif juga mengingatkan agar mutu lulusan tidak disamakan begitu saja dengan sempitnya lapangan kerja. Jika dua hal itu dicampur, kebijakan yang disusun bisa meleset dari akar persoalan dan justru membebani kampus.
Revitalisasi dianggap lebih tepat
Alih-alih menutup prodi kependidikan secara terburu-buru, ISNU Jatim mendorong langkah revitalisasi kurikulum. Pembaruan itu diharapkan mampu menyesuaikan proses belajar dengan kebutuhan industri, perkembangan teknologi digital, serta penguatan soft skills mahasiswa.
Pandangan tersebut menunjukkan bahwa penilaian atas pendidikan tinggi tidak cukup bergantung pada jumlah lulusan. Kualitas pembelajaran, kemampuan adaptasi, dan kecocokan kompetensi dengan perubahan dunia kerja juga perlu menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan.
Kontrol pembukaan prodi baru
Selain meminta evaluasi atas prodi yang ada, ISNU Jatim juga menyoroti perlunya moratorium selektif dan evaluatif terhadap pembukaan program studi baru. Afif menekankan bahwa standar kelayakan harus dibuat lebih ketat agar tidak terjadi kelebihan lulusan pada bidang tertentu akibat lemahnya kontrol perizinan.
Usulan itu menempatkan pengaturan prodi baru sebagai bagian dari tata kelola pendidikan yang lebih disiplin. Dengan pengawasan yang kuat, pemerintah diharapkan bisa menjaga keseimbangan antara kebutuhan tenaga kerja dan kemampuan perguruan tinggi menghasilkan lulusan yang cocok dengan kebutuhan zaman.
STEM, ilmu sosial, dan dukungan strategis
Bagi ISNU Jatim, arah pendidikan tinggi tidak semestinya hanya mengikuti kebutuhan pasar kerja sesaat. Afif menilai penguatan sains, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM, bersama ilmu sosial dasar, harus tetap menjadi fondasi jangka panjang di tengah transformasi digital.
Organisasi ini juga mengusulkan adanya insentif dan afirmasi bagi prodi strategis. Dukungan itu dapat berupa pendanaan, peningkatan kualitas dosen, dan penguatan infrastruktur pendidikan agar program studi yang dibutuhkan tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang.
Forum nasional yang melibatkan banyak pihak
ISNU Jatim ingin ada forum kolaboratif nasional yang mempertemukan pemerintah, perguruan tinggi, dunia industri, dan organisasi profesi. Forum semacam ini diharapkan mampu merumuskan arah kebijakan pendidikan tinggi yang lebih berkelanjutan dan tidak mudah berubah karena dorongan sesaat.
Afif menegaskan bahwa pendidikan tidak boleh dipersempit hanya sebagai pemasok tenaga kerja. Menurut dia, pendidikan tetap harus melahirkan peradaban unggul yang memuat nilai kemanusiaan, moral, dan etika sebagai bagian dari pembangunan bangsa.
Sebagai komunitas akademik, ISNU Jatim memandang organisasi intelektual punya tanggung jawab moral untuk ikut mengawal arah kebijakan pendidikan. Karena itu, keputusan pemerintah dinilai perlu tetap visioner, inklusif, dan berpijak pada kebutuhan jangka panjang Indonesia.
Source: www.inilah.com
