Kasus dugaan keracunan massal usai menu Makan Bergizi Gratis di Surabaya membuat perhatian tertuju pada SPPG Tembok Dukuh, Bubutan. Badan Gizi Nasional Jawa Timur menyebut dapur itu sebagai pemasok MBG pertama di Surabaya yang terkait masalah tersebut.
Sekitar 200 siswa dari 13 satuan pendidikan dilaporkan mengalami pusing, mual, dan muntah setelah menyantap makanan itu. Sejak laporan diterima, BGN Jatim langsung turun ke lokasi untuk menindaklanjuti temuan awal.
Dapur dihentikan sementara
Wakil Koordinator BGN Regional Jawa Timur Teguh Bayu Wibowo mengatakan evaluasi masih berjalan. Selama proses itu, operasional dapur SPPG yang memasok makanan ke wilayah tersebut dihentikan sementara sampai ada kepastian penyebab gejala yang dialami para siswa.
Penghentian itu disepakati oleh BGN Jawa Timur dan pihak pengelola SPPG terkait. Dapur tersebut biasanya menyalurkan hingga 3.020 porsi MBG, sehingga jeda operasional menjadi langkah penting sambil menunggu hasil pemeriksaan.
Hasil laboratorium masih ditunggu
BGN Jatim masih menunggu hasil uji laboratorium dari Balai Besar Laboratorium Kesehatan dan dinas kesehatan. Hasil pemeriksaan itu akan dipakai sebagai dasar untuk memastikan sumber masalah pada menu MBG yang dibagikan.
Sampai hasil tersebut keluar, BGN belum menetapkan penyebab pasti dari gejala yang dialami para siswa. Karena itu, penghentian distribusi makanan dilakukan untuk mencegah langkah lanjutan sebelum evaluasi selesai.
Pemprov Jatim ikut turun tangan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga bergerak melakukan investigasi atas insiden di kawasan Tembok Dukuh, Bubutan, Surabaya. Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Satgas MBG Jatim Emil Elestianto Dardak menyampaikan bahwa Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jatim Erwin Astha Triyono sudah turun langsung ke lokasi.
Menurut Emil, fokus awal pemeriksaan berada pada penanganan para siswa dan kondisi mereka yang terdampak. Pemprov Jatim juga menunggu informasi terbaru setelah pengecekan lapangan dilakukan pada hari yang sama.
Sanksi masih dalam evaluasi
Emil menegaskan mekanisme pertanggungjawaban terhadap SPPG tetap berlaku bila ditemukan kelalaian dalam menjaga higienitas dan keamanan pangan. Ia menyebut sanksi akan dijalankan secara kolektif dengan koordinasi utama di bawah Badan Gizi Nasional.
Ia juga mengatakan BGN sebelumnya pernah menjatuhkan sanksi kepada SPPG yang terlibat dalam sejumlah insiden serupa. Namun, efektivitas sanksi itu masih terus dievaluasi untuk melihat apakah ada perbaikan setelah tindakan diberikan.
Kasus di Surabaya ini menjadi sorotan karena melibatkan banyak siswa dari sejumlah sekolah dalam waktu berdekatan setelah mengonsumsi MBG. Dengan dapur SPPG yang kini berhenti beroperasi sementara, hasil laboratorium menjadi penentu langkah berikutnya bagi BGN dan pemerintah daerah.
Source: surabaya.bisnis.com
