Skema kredit murah yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto dinilai membuka peluang baru bagi masyarakat yang selama ini sulit mengakses pembiayaan formal. Namun, Otoritas Jasa Keuangan menegaskan manfaat itu hanya akan bertahan jika bank menjalankan tata kelola yang kuat dan disiplin menjaga risiko.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyebut program tersebut menarik karena dapat memperluas peluang bisnis. Ia menilai dampaknya bisa sangat terasa bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok unbankable yang kerap tersisih dari layanan kredit resmi.
Di balik bunga rendah, OJK meminta bank tidak terburu-buru mengejar penyaluran. Dian menekankan setiap bank harus tetap berpegang pada risk appetite dan expertise masing-masing agar pembiayaan yang disalurkan tidak mengganggu kesehatan lembaga keuangan.
Pengawasan internal juga diminta diperkuat. OJK mendorong bank melakukan stress test secara berkala untuk mengukur ketahanan permodalan dan kualitas aset dalam berbagai skenario ekonomi.
Selain itu, bank perlu menyiapkan pencadangan yang memadai sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah ini penting untuk mengantisipasi kerugian kredit yang mungkin muncul di kemudian hari.
Prinsip 5C tetap jadi pegangan
Meski program ini diarahkan untuk menekan beban bunga, OJK menilai proses seleksi debitur tidak boleh longgar. Industri perbankan diminta tetap memakai prinsip 5C, yaitu character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy.
Menurut OJK, penerapan 5C menjadi kunci agar kualitas pembiayaan tetap terjaga. Dengan begitu, kredit rakyat bisa bergerak cepat tanpa mengorbankan kendali risiko.
Dian juga menegaskan OJK akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lain. Koordinasi itu diperlukan agar Program Kredit Rakyat tepat sasaran, termitigasi dengan baik, serta berjalan sehat dan berkelanjutan.
Rencana kredit murah ini sendiri mencuat setelah Prabowo menyampaikannya dalam pidato pada peringatan Hari Buruh Internasional. Ia menyoroti masyarakat kecil yang selama ini berhadapan dengan pinjaman berbunga tinggi, bahkan disebut bisa mencapai 70% per tahun.
Prabowo mengatakan sudah memberi arahan kepada bank-bank milik negara agar menyalurkan kredit dengan bunga maksimal 5% untuk tenor 1 tahun. Namun, ia belum menjelaskan kapan kebijakan itu mulai diterapkan.
Sorotan OJK membuat kebijakan ini tidak hanya dibaca sebagai upaya meringankan bunga pinjaman. Di saat yang sama, program itu juga diposisikan sebagai ujian bagi perbankan untuk menjaga kualitas aset, kecukupan modal, dan ketahanan risiko saat pembiayaan murah mulai digulirkan.
Source: finansial.bisnis.com
