Di ruang publik yang seharusnya membuka lebih banyak kesempatan, perempuan masih kerap berhadapan dengan tembok yang sama: patriarki, beban ganda, dan akses yang belum setara. Persoalan itu kembali mencuat dalam Kelas Kebijakan Publik sesi kedua yang digelar LPPA PWA Jawa Timur secara virtual dan diikuti 156 peserta dari unsur Pimpinan Daerah Aisyiyah se-Jawa Timur.
Forum tersebut tidak hanya menjadi ruang belajar, tetapi juga ajang membaca hambatan nyata yang membuat suara perempuan sering berhenti sebelum sampai ke meja kebijakan. Di tengah dorongan agar kader perempuan lebih aktif, pembahasan menegaskan bahwa penguatan kapasitas tetap menjadi kebutuhan mendesak agar aspirasi perempuan tidak berhenti di level individu.
Ketua PWA Jawa Timur, Rukmini Amar, membuka kegiatan dengan menekankan pentingnya peningkatan kapasitas kader perempuan. Menurut dia, penguatan itu diperlukan agar perempuan dapat ikut memberi kontribusi dalam pengambilan kebijakan publik dan mengubah suara individu menjadi suara gerakan yang lebih diperhitungkan.
Ketua LPPA Jawa Timur, Afida Safriani, menjelaskan bahwa sesi kedua ini memang diarahkan pada jalur penyampaian aspirasi yang dapat memengaruhi kebijakan publik. Selain itu, forum juga menyoroti tantangan yang masih dihadapi perempuan ‘Aisyiyah ketika masuk ke ruang publik dan berupaya memengaruhi keputusan.
Hambatan yang masih membayangi perempuan
Dalam materi pertama, Dati Fatimah dari LPPA PP ‘Aisyiyah mengajak peserta memetakan hambatan yang mereka lihat sendiri di ruang publik melalui Mentimeter. Hasilnya memperlihatkan persoalan yang berulang, mulai dari budaya patriarki, beban ganda sebagai istri, ibu, dan pekerja publik, hingga akses dan kesempatan yang belum setara.
Peserta juga menyoroti minimnya dukungan sistem dan komitmen bersama sebagai kendala tambahan. Dati menegaskan bahwa perempuan ‘Aisyiyah perlu terus memperkuat kapasitas diri agar dapat hadir sebagai bagian dari solusi atas persoalan sosial yang ada di sekitarnya.
Perempuan dan kebijakan yang lebih inklusif
Narasumber kedua, Yuni Lestari dari Universitas Negeri Surabaya, menempatkan keterlibatan perempuan sebagai bagian penting dalam penyusunan kebijakan publik yang inklusif dan berkeadilan. Ia mengaitkan hal itu dengan regulasi afirmasi perempuan yang sudah diatur dalam undang-undang.
Yuni menjelaskan bahwa Undang-Undang Pemilu mengatur keterlibatan perempuan minimal 30 persen sebagai calon anggota parlemen. Namun, ia menilai penerapannya masih berhenti di tahap pencalonan sehingga jumlah perempuan yang akhirnya duduk di parlemen tetap sangat sedikit.
Menurut Yuni, kehadiran perempuan penting karena mereka membawa pengalaman sosial yang berbeda dari laki-laki. Pengalaman itu dinilai membuat perempuan lebih mampu mengenali kebutuhan kelompok rentan dan pada akhirnya ikut meningkatkan kualitas demokrasi.
Antusiasme peserta menunjukkan isu ini dekat dengan keseharian
Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan di kolom komentar serta peserta yang mengangkat tangan untuk berdiskusi langsung. Salah satu pertanyaan yang paling banyak menarik perhatian adalah soal cara menjalankan peran perempuan di ranah publik sekaligus domestik.
Peserta juga menanyakan pengalaman pribadi Yuni Lestari dalam menjaga keseimbangan dua peran tersebut. Respons aktif itu menunjukkan bahwa isu peran perempuan di ruang publik masih sangat dekat dengan pengalaman sehari-hari kader yang mengikuti forum.
Kelas Kebijakan Publik ini diposisikan sebagai ruang pembelajaran strategis untuk memperkuat kepemimpinan perempuan, memperluas wawasan kebijakan publik, dan mendorong keterlibatan perempuan dalam proses demokrasi yang lebih inklusif. Melalui forum seperti ini, LPPA PWA Jawa Timur berupaya menjaga agar aspirasi perempuan tidak hanya terdengar, tetapi juga memiliki peluang lebih besar untuk memengaruhi kebijakan publik.
Source: suaraaisyiyah.id
