Pemerintah Prancis memberi sinyal baru dalam hubungan yang lama rumit dengan Rwanda lewat peresmian sebuah memorial genosida di Paris. Kehadiran monumen itu, di hadapan Presiden Rwanda Paul Kagame, menempatkan pengakuan sejarah dan rekonsiliasi politik ke pusat panggung publik Prancis.
Monumen tersebut diberi nama “L’Archive” atau “The Archive”. Bentuknya terdiri dari dua stele dari kuningan hitam dengan ukiran penghormatan bagi sekitar 800.000 pria, wanita, dan anak-anak yang dibunuh antara April dan Juli 1994, yang sebagian besar merupakan etnis Tutsi.
Emmanuel Macron menyebut memorial itu sebagai “puncak dari pencarian panjang dan sabar akan kebenaran”. Ia juga menegaskan bahwa telah muncul rekonsiliasi yang belum pernah terjadi sebelumnya antara Rwanda dan Prancis.
Peresmian ini memperlihatkan sejauh mana Paris ingin menata ulang hubungannya dengan Kigali setelah puluhan tahun dibayangi tuduhan dan saling curiga. Selama bertahun-tahun, hubungan kedua negara terseret oleh perdebatan tentang peran Prancis dalam tragedi Rwanda.
Pijakan penting perubahan itu sudah tampak lima tahun lalu saat Macron berkunjung ke Kigali. Dalam kesempatan itu, ia untuk pertama kalinya mengakui kegagalan Prancis merespons peringatan tentang pembantaian yang akan terjadi di Rwanda.
Macron juga pernah menyatakan bahwa Prancis, bersama sekutu Barat dan Afrika, tidak memiliki kemauan untuk menghentikan genosida itu. Meski begitu, ia belum menyampaikan permintaan maaf formal.
Jejak Panjang Ketegangan
Hubungan Prancis dan Rwanda menegang sejak genosida terhadap Tutsi pada 1994. Saat itu, Prancis merupakan pendukung lama pemerintah Rwanda yang didominasi Hutu, dan fakta itu memicu gesekan selama puluhan tahun.
Ketegangan tersebut bahkan sempat berujung pada putusnya hubungan diplomatik pada 2006 hingga 2009. Dalam konteks itu, memorial di jantung Paris menjadi penanda simbolis yang kuat atas perubahan sikap publik Prancis.
Pada 2021, komisi yang dibentuk Macron dan dipimpin sejarawan Vincent Duclert menyimpulkan bahwa Prancis dibutakan oleh sikap kolonialnya terhadap rangkaian peristiwa yang mengarah ke genosida. Komisi itu menilai Paris memikul tanggung jawab “serius dan luar biasa” karena gagal mengantisipasi pembantaian, tetapi tidak menemukan bukti bahwa Prancis terlibat langsung dalam pembunuhan.
Duclert menyebut peresmian memorial itu sebagai langkah yang kuat. Ia mengatakan genosida terhadap Tutsi kini sepenuhnya menjadi bagian dari sejarah publik Prancis.
Sikap Kagame dan Sinyal Politik
Dalam upacara peresmian, Kagame memuji upaya Prancis untuk mengambil bagian tanggung jawabnya. Ia juga menilai Macron menunjukkan “keberanian dan kemanusiaan” dalam menangani warisan kelam hubungan kedua negara.
Kagame mengatakan Prancis tidak sendirian dalam gagal bertindak. Namun, ia menilai tidak ada negara lain yang melangkah sejauh Prancis dalam meluruskan catatan sejarah dan menerima bagiannya dalam tragedi itu.
Ia menambahkan bahwa menghadapi tanggung jawab sejarah membutuhkan keberanian besar karena sering memicu penolakan keras dari pihak-pihak yang harus menjawab pertanyaan. Pernyataan itu memberi bobot politik tersendiri pada peresmian memorial di Paris.
Masih Bergulir di Jalur Hukum
Di luar simbolisme upacara, genosida Rwanda juga tetap menjadi perkara yang bergerak di pengadilan Prancis. Berdasarkan prinsip yurisdiksi universal, pengadilan Prancis telah menghukum sejumlah warga Rwanda atas peran mereka dalam pembantaian tersebut.
Pada Mei, peradilan Prancis juga memerintahkan dilanjutkannya kembali penyelidikan yang telah berlangsung hampir dua dekade. Penyelidikan itu berkaitan dengan tuduhan bahwa istri mendiang Presiden Rwanda Juvenal Habyarimana, yang telah tinggal di Prancis sejak 1998, terlibat dalam genosida.
Rangkaian langkah ini menunjukkan bahwa upaya menata ulang hubungan dengan Rwanda tidak hanya berlangsung lewat simbol negara. Proses hukum dan pencarian pertanggungjawaban sejarah masih berjalan seiring dengan rekonsiliasi yang kini coba diperdalam Paris.
