Posisi Jawa Tengah di Indeks Demokrasi Indonesia 2025 mencuri perhatian setelah provinsi ini naik ke peringkat ketiga nasional. Dengan skor 86,72 poin, Jawa Tengah kini berada tepat di bawah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bali, sekaligus unggul tipis atas Kalimantan Barat.
Kenaikan itu bukan sekadar soal angka, tetapi juga menempatkan Jawa Tengah di jajaran lima besar daerah dengan skor IDI tertinggi. Di tengah persaingan antardaerah yang ketat, capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas demokrasi lokal masih sangat dipengaruhi oleh partisipasi publik dan layanan yang terbuka.
Pengumuman capaian itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen di Semarang, Kamis, dalam acara “Kick Off Evaluasi Nasional Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2025” yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Taj Yasin menilai kenaikan skor tersebut tidak lepas dari peran masyarakat yang ikut menjaga demokrasi tetap hidup.
IDI sendiri mengukur tiga aspek utama, yakni kebebasan sipil, kesetaraan politik, dan kapasitas lembaga demokrasi. Dalam kerangka itu, peningkatan skor Jawa Tengah memperlihatkan bahwa penguatan demokrasi tidak hanya bertumpu pada pemerintah, tetapi juga pada dukungan warga yang aktif terlibat.
Di sisi atas peringkat nasional, Daerah Istimewa Yogyakarta menempati posisi pertama dengan skor 89,73. Bali berada di urutan kedua dengan 88,73, sementara Jawa Timur melengkapi lima besar dengan skor 84,05.
Jawa Tengah juga mencatat keunggulan tipis atas Kalimantan Barat yang berada di posisi keempat dengan skor 86,17. Selisih itu membuat persaingan di papan atas IDI 2025 terlihat semakin rapat, dengan jarak antardaerah yang tidak terlalu lebar.
Taj Yasin menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menguatkan demokrasi. Ia menilai indikator demokrasi mencakup banyak hal dan membutuhkan keterlibatan publik agar hasilnya berjalan baik.
Apresiasi serupa datang dari Wakil Menteri Kemenkopolkam Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus. Ia menilai keterbukaan kanal pelayanan publik dan ruang pengaduan yang mudah diakses ikut membantu mendorong kenaikan skor Jawa Tengah.
Menurut Lodewijk, masukan dari masyarakat menjadi dasar untuk mengambil langkah yang tepat. Dari sudut pandang itu, partisipasi publik bukan hanya pelengkap, melainkan salah satu penopang penting dalam peningkatan kinerja demokrasi di Jawa Tengah.
Capaian ini membuat Jawa Tengah semakin menonjol dalam peta demokrasi nasional. Posisi baru tersebut sekaligus menggambarkan bahwa penguatan demokrasi daerah kini ditentukan oleh keterbukaan layanan, kualitas respons pemerintah, dan ruang warga untuk menyampaikan aspirasi.
Source: news.republika.co.id-
-
-
-
