Jawa Barat mulai memperketat langkah menghadapi kemarau panjang yang diperkirakan masih berlangsung hingga Oktober 2026. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan Keputusan Gubernur Siaga Kekeringan dan Kepgub Posko Siaga Kekeringan sebagai dasar respons terhadap ancaman yang menyertai El Nino.
Kesiapsiagaan itu tidak hanya diarahkan untuk mengantisipasi kekurangan air bersih. Pemprov Jabar juga menaruh perhatian pada potensi turunnya hasil pertanian, kebakaran hutan dan lahan, serta gangguan lain yang bisa meluas jika musim kering tidak ditangani sejak awal.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menyampaikan bahwa kedua keputusan gubernur itu akan segera diterbitkan. Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam keterangan tertulis pada Sabtu (6/6/2026).
Menurut Herman, Pemprov Jabar sudah menyiapkan sejumlah langkah teknis untuk menghadapi musim kemarau. Salah satunya adalah pemetaan daerah rawan kekeringan agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat dan lebih terarah.
Pemprov Jabar juga menyiapkan pasokan air bersih bagi wilayah yang berpotensi terdampak. Di saat yang sama, koordinasi diperkuat dengan BMKG, BPBD kabupaten/kota, PDAM, dan instansi terkait lainnya.
Koordinasi diperluas sampai tingkat daerah
Langkah antisipasi itu sebelumnya sudah dibahas dalam rapat koordinasi kesiapsiagaan kekeringan bersama BPBD kabupaten/kota pada 8 Mei 2026. Dalam pertemuan itu, pemerintah daerah diminta menyiapkan personel, sarana pendukung, dan langkah mitigasi.
Fokus utama koordinasi tersebut adalah mengantisipasi kekurangan air bersih dan meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Pemprov Jabar menempatkan kesiapan daerah sebagai bagian penting agar penanganan lapangan bisa berjalan lebih cepat saat dampak kemarau muncul.
Herman menjelaskan, El Nino merupakan fenomena pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik. Kondisi itu dapat menurunkan curah hujan dan meningkatkan suhu udara.
Ia menilai dampaknya dapat memicu kekeringan yang lebih panjang apabila tidak diantisipasi sejak awal. Karena itu, pemerintah provinsi memperkuat sistem pemantauan dan peringatan dini sebagai bagian dari kesiapsiagaan.
Air bersih dan sumber daya air jadi perhatian utama
Di sisi lain, masyarakat juga diminta menggunakan air secara hemat selama musim kemarau. Pemerintah daerah menyiapkan langkah lain untuk menjaga sumber daya air agar kebutuhan dasar warga tetap terlayani.
Langkah tersebut mencakup pengoptimalan fungsi embung dan waduk. Pemprov Jabar juga menyiapkan percepatan distribusi bantuan air bersih ke wilayah yang terdampak.
Ancaman kekeringan tidak hanya dipandang sebagai persoalan harian warga. Pemerintah daerah juga mencermati dampaknya terhadap produksi pertanian di sejumlah wilayah.
Karena itu, penanganan awal diarahkan agar krisis air bersih tidak berkembang menjadi gangguan yang lebih luas. Pemerintah provinsi menempatkan antisipasi ini sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan wilayah selama kemarau.
Dasar penetapan status darurat
Herman menegaskan status darurat kekeringan bisa ditetapkan apabila dampaknya meluas dan mengganggu kehidupan masyarakat. Penetapan itu harus didasarkan pada kajian teknis serta rekomendasi BPBD.
Dengan dasar tersebut, Pemprov Jabar menyiapkan perangkat kebijakan sebelum situasi memburuk. Pemerintah provinsi berharap langkah cepat di awal musim kemarau dapat menekan risiko di lapangan.
Source: bandung.kompas.com-
-
-
-
