Perdebatan soal arah ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto kembali mengerucut pada satu hal: apakah kebijakan itu perlu dibaca lewat ukuran kapitalisme liberal atau justru lewat logika ekonomi kerakyatan. Di tengah sorotan itu, politikus Partai Gerindra Sugiat Santoso menegaskan bahwa pendekatan yang dipakai Prabowo tidak cocok ditempatkan dalam kacamata pasar bebas.
Sugiat menyampaikan pandangan itu saat menanggapi analisis pakar ekonomi Ferry Latuhihin mengenai proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global. Dalam dialog Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, ia menilai pembacaan terhadap arah ekonomi Prabowo akan meleset jika dipaksa mengikuti kerangka kapitalisme liberal.
Ekonomi berdaulat jadi titik tekan
Menurut Sugiat, fondasi utama kebijakan yang dibawa Prabowo adalah keinginan agar Indonesia memiliki kendali yang lebih besar atas arah ekonominya sendiri. Ia menggambarkan orientasi itu sebagai ekonomi yang berdaulat dan menempatkan kepentingan nasional di posisi sentral.
Ia juga menilai ukuran-ukuran seperti kurs dolar atau indeks harga saham tidak bisa dijadikan penentu utama dalam membaca kekuatan ekonomi nasional. Bagi dia, yang lebih penting adalah seberapa kuat sumber daya dalam negeri mampu menopang arah pembangunan.
Pasal 33 UUD 1945 diposisikan sebagai rujukan
Dalam penjelasannya, Sugiat menempatkan Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan utama. Ia menegaskan bahwa kekayaan sumber daya Indonesia harus dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Pandangan itu ia hubungkan dengan konsep negara kesejahteraan atau welfare state. Dari sudut pandang tersebut, mekanisme pasar bebas dianggap berseberangan dengan arah ekonomi yang sedang dibangun pemerintah saat ini.
Konsistensi narasi hingga kebijakan
Sugiat menyebut Prabowo bukan hanya membawa narasi ekonomi setelah menjadi presiden. Ia menilai konsistensi itu sudah terlihat sejak lama, baik dari cara pandang Prabowo terhadap fondasi perekonomian nasional maupun dari arah kebijakan setelah pelantikan.
Karena itu, ia meminta publik memahami bahwa kebijakan Prabowo tidak bisa dibedah dengan pendekatan ekonomi konvensional yang bertolak dari logika kapitalisme. Menurut dia, sistem ekonomi kerakyatan memang akan terus berseberangan dengan analisis yang berangkat dari pasar bebas.
Berhadapan dengan hitungan ekonomi Ferry
Di sisi lain, Ferry Latuhihin memaparkan perhitungan realistis pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,5 persen jika konflik di Timur Tengah berlangsung lama dan harga minyak dunia melampaui 100 USD. Ia menekankan bahwa posisinya bertumpu pada data, angka, dan logika ekonomi.
Ferry juga menyatakan dirinya tidak ingin masuk ke wilayah ideologi atau politik. Menurut dia, tugas ekonom adalah menilai apakah target pertumbuhan realistis atau tidak berdasarkan fakta dan data yang tersedia.
Perbedaan pandangan itu memperlihatkan dua cara baca yang kontras terhadap arah ekonomi nasional. Gerindra menempatkan kebijakan Prabowo dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berdaulat, sementara Ferry menilainya melalui ukuran angka dan dinamika global.
