Kementerian Koordinator Bidang Pangan tengah menyiapkan aturan baru untuk memperkuat pasokan bahan baku lokal bagi Program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kebijakan ini diarahkan agar kebutuhan dapur penyelenggara MBG dapat dipenuhi dari sumber yang lebih dekat, lebih lancar, dan lebih mudah didistribusikan ke daerah pelaksana.
Rancangan aturan tersebut disusun dalam bentuk Rancangan Peraturan Menteri Koordinator sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Dalam skema yang sedang dibangun, pemerintah menempatkan ketersediaan bahan pangan sebagai syarat awal agar pelaksanaan program tidak tersendat.
Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan, Nani Hendiarti, menegaskan bahwa pasokan pangan tidak bisa dipisahkan dari kelancaran MBG. Bagi pemerintah, bahan baku yang cukup dan mudah dijangkau akan menentukan apakah program bisa menjangkau lebih banyak wilayah tanpa hambatan berarti.
Biaya Logistik Jadi Sorotan
Pemerintah menilai rantai pasok lokal dapat membantu menekan biaya yang timbul dari pengiriman bahan pangan. Dengan pasokan yang lebih dekat ke dapur MBG, distribusi diharapkan menjadi lebih cepat dan biaya logistik bisa lebih efisien.
Skema ini juga dinilai bisa menjaga bahan baku tetap lebih baik karena masa simpannya lebih panjang ketika distribusi tidak terlalu jauh. Kondisi tersebut menjadi penting karena kebutuhan MBG akan sangat bergantung pada kelancaran pasokan dari tingkat daerah.
Untuk mendukung pola itu, pemerintah ingin melibatkan banyak pelaku lokal dalam penyediaan bahan pangan. Koperasi Desa Merah Putih, UMKM, Badan Usaha Milik Desa, peternak, koperasi nelayan, hingga pedagang pasar masuk dalam ekosistem pemasok yang disiapkan.
Aturan Teknis dan Percontohan Disiapkan
Selain rancangan Permenko, pemerintah juga menyiapkan proyek percontohan, petunjuk teknis, dan peraturan Badan Gizi Nasional terkait ekosistem rantai pasok pangan. Seluruh perangkat itu dipakai untuk membangun pola pelaksanaan yang bisa diterapkan secara bertahap di berbagai wilayah.
Pemerintah mendorong pengelola SPPG, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain agar mulai membangun ekosistem pasok yang berkelanjutan di wilayah masing-masing. Langkah ini dianggap penting supaya produksi dan distribusi bisa menyesuaikan kebutuhan lapangan, bukan hanya bergantung pada aturan di atas kertas.
Dengan pendekatan bertahap, pemerintah berharap ada pola yang lebih rapi sebelum MBG berjalan lebih luas. Rantai pasok yang kuat di daerah dinilai menjadi fondasi utama agar program tidak mudah terganggu oleh persoalan distribusi.
Kondisi Daerah 3T Masih Jadi Tantangan
Meski arah kebijakan utama mengutamakan pemasok lokal, pemerintah mengakui tidak semua daerah bisa langsung memenuhi kebutuhan dari wilayah sekitarnya. Nani menyebut daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T masih menghadapi tantangan untuk memperoleh pasokan pangan lokal dalam waktu dekat.
Untuk daerah seperti itu, pemerintah menyiapkan anggaran tambahan bagi lokasi yang belum mampu menjangkau pasokan lokal secara memadai. Dukungan tersebut diposisikan sebagai penyesuaian sementara sambil tetap mendorong pembangunan sistem pangan di daerah masing-masing.
“Ke depan tetap harus membangun ekosistem di wilayah masing-masing,” ujar Nani, sembari menegaskan bahwa bantuan tambahan tidak dimaksudkan sebagai solusi permanen. Pemerintah tetap menempatkan penguatan produksi dan distribusi lokal sebagai arah utama kebijakan.
Koordinasi Antarinstansi Diperluas
Perpres Nomor 115 Tahun 2025 memberi mandat kepada Kemenko Pangan untuk mengoordinasikan sejumlah kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan MBG. Koordinasi itu melibatkan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, serta Badan Pangan Nasional.
Ruang kerja bersama itu mencakup peningkatan kapasitas produksi, ketersediaan dan keterjangkauan pangan, sampai penyediaan informasi harga pangan. Dengan koordinasi yang lebih luas, pemerintah berharap pasokan untuk MBG bisa lebih stabil ketika program menyentuh lebih banyak wilayah.
Pemerintah melihat hubungan antara produksi daerah, pelaku usaha kecil, dan kebutuhan dapur MBG sebagai titik penting yang harus dijaga. Jika rantai pasok lokal berjalan serasi, program ini diharapkan memiliki dasar yang lebih kuat saat menghadapi perbedaan kesiapan antarwilayah dan tantangan distribusi di lapangan.
Source: www.beritasatu.com
